22 July 2017

Napak Tilas Jalur Sepur Menuju Pangandaran



Sekelompok anak muda hendak berlibur ke Pangandaran. Dari Ciamis, mereka menumpang angkutan umum menuju stasiun Banjar, daerah perbatasan dengan Jawa Tengah dan menjadi pintu gerbang utama jalur lintas selatan. Saat kereta tiba di tujuan, perjalanan berlanjut melewati bentang alam.

Empat terowongan dilewati, beberapa jembatan dilalui, dan Samudera Hindia menyambut kedatangan kereta di Pangandaran. Yaps, mereka menikmati jalur Banjar-Cijulang yang telah lama mati. Ahmad Bakri merekam jalur yang kadang disebut 'BanCi' itu dalam Rajapati di Pananjung, sebuah novel berbahasa Sunda yang mula-mula terbit pada 1985.

Jalur kereta api Banjar-Cijulang terbentang lebih dari 82 kilometer. Staatsspoorwegen, sebuah perusahaan kereta api di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, mula-mula membangun jalur Banjar sampai Kalipucang yang diresmikan pada 15 Desember 1916. Proyek itu berlanjut dengan membuka jalur Kalipucang yang berakhir di Cijulang, dan diresmikan pada 1 Januari 1921, demikian tulis Sudarsono Katam dalam Kereta Api di Priangan Tempo Doeloe (2014),

Ada 6 stasiun—Banjar, Padaherang, Kalipucang, Ciputrapinggan, Pangandaran, Parigi, Cijulang—dan 16 halte yang dilalui oleh jalur ini. Ke-16 halte itu adalah Batulawang, Gunungcupu, Cikotok, Sukajadi, Banjarsari, Banjarsari Pasar, Cangkring, Cicapar, Kedungwuluh, Ciganjeng, Tunggilis, Sumber, Cikembulan, Cikalong, dan Cibenda. Mereka memanjang ke selatan, menuju pantai dan debur ombak Samudera Hindia.

Jalur ini tergolong berat sebab mesti melalui perbukitan dan lembah-lembah yang dalam tetapi menampilkan lanskap menawan. Empat terowongan dari jalur ini—Hendrik (105 meter), Juliana (147 meter), Philip (281 meter), dan Wilhelmina (1.116 meter)—ialah terowongan kereta api terpanjang di Pulau Jawa.

Persaingan moda transportasi darat dan kerugian yang kerap dialami PT Kereta Api Indonesia menjadikan jalur ini menemui ajal. Pada 1 Februari 1982, jalur Banjar-Cijulang resmi ditutup. Pada 1998, ketika rakyat Indonesia terbebas dari rezim Soeharto, banyak rel yang dicuri dan muncul bangunan permukiman warga di atas areal rel kereta api.


Rencana Menghidupkan Jalur Rel Pangandaran

Saya menelusuri sebagian jalur ini, dari Cijulang sampai Banjarsari, pada akhir 2015. Kecuali stasiun Pangandaran yang relatif masih utuh, banyak stasiun dan halte tak bersisa; kalau pun masih ada, tak lebih dari reruntuhan lapuk yang sulit diidentifikasi sebagai bekas stasiun dan halte.

Meski kondisinya memprihatinkan, warga di sekitar stasiun dan halte masih mengingat jejak moda transportasi tersebut. Banyak warga di sekitar jalur rel, yang lahir setelah tahun 1982, mendengar kisah dari para orangtua ihwal jalur Banjar-Cijulang.

Pangandaran telah lama jadi sebuah kabupaten mandiri dan berkembang cukup pesat terutama di sektor pariwisata. Jumlah pengunjung setiap akhir pekan dan libur panjang, seperti Lebaran kemarin, kerap bikin kemacetan sangat panjang.

Oji, juru parkir di sebuah minimarket di Jalan Kidang Pananjung, mengatakan pada puncak kunjungan libur lebaran, antara 27 dan 29 Juni lalu, kemacetan mengular puluhan kilometer.

“Banyak pengunjung yang akhirnya putar balik dan kembali ke kotanya masing-masing,” ujarnya.

Bahkan, menurutnya, dari pintu gerbang utama ke Pantai Barat dan Pantai Timur, para pelintas harus menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 jam.

“Kasihan, banyak yang enggak jadi main di pantai,” ujar Oji.

Kondisi ini tentu membutuhkan solusi yang cepat demi mendukung laju ekonomi Kabupaten Pangandaran. Transportasi kereta api sangat mungkin bisa memecahkan masalah tersebut.

Pengaktifan kembali jalur kereta api Banjar-Cijulang sebenarnya sudah lama diwacanakan, dan ada rencana akan dimulai pada 2020.

Darma Widjaja, Kepala Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pangandaran, mengatakan pihak Kementerian sedang menyusun apa yang disebut Detail Engineering Design dan Feasbility Study, sementara dinas provinsi tengah mengkaji dampak sosial dari proyek tersebut.

“Stasiun kereta api lama, yang dulu pernah dijadikan aktivitas, rencananya akan direnovasi dan difungsikan kembali menjadi angkutan kereta wisata,” ujarnya.

Soal wacana ini, warga yang saya datangi, termasuk yang rumahnya di atas areal bekas rel, menyambut baik rencana tersebut. Ini cukup menarik karena di beberapa jalur mati lain, seperti jalur Bandung-Ciwidey, warga justru khawatir jika jalur ini dihidupkan kembali.

“Di sini bekas Stasiun Ciputrapinggan. Persis yang sekarang menjadi rumah saya,” ujar seorang ibu.

Di areal bekas halte Cikembulan, Cibenda, Tunggilis, dan Ciganjeng, warga berkata hampir seragam. “Pada dasarnya kami tahu yang kami tempati ini tanah milik PJKA. Kalau suatu saat mereka mau pakai, ya kami harus pindah,” ujar seorang bapak setengah baya di Cikembulan.

Warga dari Cijulang sampai Banjarsari bahkan menuntun saya untuk menunjukkan bekas stasiun dan halte kereta api, dan beberapa di antara mereka mengantar saya ke lokasi.

Beberapa lokasi wisata di Kabupaten Pangandaran yang populer—seperti Pantai Barat, Pantai Timur, Cagar Alam Pananjung, Batu Hiu, Batu Karas, Citumang, Santirah, dan Green Canyon—tidak terlalu jauh dari jalur kereta api Banjar-Cijulang. Mengingat moda transportasi udara belum bisa digunakan untuk angkutan massal, dan jalan raya sebagai jalur mobil serta sepeda motor kerap kepayahan menanggung beban tinggi volume kendaraan, menjadi makin relevan bila jalur kereta api Banjar-Cijulang dihidupkan kembali. (tirto.id - irf/fhr)

Tayang pertama kali di tirto.id
tanggal 15 Juli 2017

Mang Koko Mengabadikan Hijrah Siliwangi dan Tragedi DI/TII




Pada suatu pagi di pekarangan rumah, seorang ibu tengah memungut bunga tanjung yang jatuh berserakan. Ibu itu tengah mengandung, lalu tiba-tiba datang kabar bahwa suaminya, yang ikut operasi pagar betis mengepung gerombolan DI/TII, ternyata tewas. Ketika jenazah sang suami datang, ia menangis pilu tak tertahankan. Waktu jenazah hendak dibawa ke kuburan, ia teringat bunga tanjung yang dipungutnya. Lalu rangkaian bunga itu dikalungkan di atas keranda sang suami sebagai tanda kasih penghabisan.

Fragmen kisah tersebut ditulis oleh Mang Koko dalam lagu Kembang Tanjung Panineungan. Lagu itu mengabadikan dengan begitu pilu ceceran kisah dari masa-masa ketika revolusi masih menentukan banyak hal di negeri ini.

Koko Koswara atau lebih dikenal dengan panggilan Mang Koko lahir di Indihiang, Tasikmalaya, pada 10 April 1917. Ia adalah maestro karawitan Sunda. Karya-karyanya terpatri di hati masyarakat Sunda, dinyanyikan di sekolah-sekolah, acara pernikahan, dan peringatan hari kemerdekaan.

Mang Koko juga menulis banyak hal, tiga di antaranya terkait dengan peristiwa sejarah perjalanan bangsa. Ia mengenang para pahlawan kemerdekaan, peristiwa hijrah Divisi Siliwangi, juga pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo yang banyak melibatkan rakyat.

Kisah hijrahnya Divisi Siliwangi memang terpatri secara khusus dalam ingatan kolektif rakyat Jawa Barat. Ketika perjanjian Renville digelar di Teluk Jakarta pada 17 Januari 1948, dan hasilnya mengharuskan pasukan republik mengosongkan kantong-kantong gerilya di daerah pendudukan Belanda, termasuk Jawa Barat, maka dengan berat hati Divisi Siliwangi harus meninggalkan Tatar Sunda.

Hijrah Siliwangi bukan pekerjaan mudah. Ada harga mahal yang harus dibayar. Letjen (Purn) J.C. Princen, kombatan Belanda yang membelot ke republik, seperti ditulis Hendi Jo, melukiskan proses hijrah itu sebagai perjalanan panjang yang menyiksa hati nuraninya sebagai manusia.

“Ratusan Multatuli tak akan dapat menggambarkan penderitaan ribuan Saija dan Adinda dalam perjalanan ini,” ujarnya.

Meski efek yang ditimbulkan dari perjalanan panjang tersebut menguras rasa kemanusiaan, namun di sisi lain dari sudut pandang militer, keluarnya “maung-maung” Siliwangi dari kantong gerilya memberikan kesempatan untuk unjuk kekuatan pasukan republik yang kerap hanya dianggap sebagai rampok pengacau keamanan.

“Orang-orang Belanda itu terlihat kaget setengah mati melihat kami keluar dari hutan-hutan dan gunung-gunung dengan baju rombeng, tanpa sepatu namun dalam disiplin laiknya tentara profesional dari sebuah negara merdeka. Secara tidak langsung, tujuan mereka membasmi rampok dan garong terbantahkan sudah, karena kami adalah tentara profesional laiknya mereka,” kata almarhum Letkol (Purn) Eddie Soekardi kepada Hendi Jo.
Mang Koko mengabadikan peristiwa hijrah Siliwangi dengan metafora. Pasukan yang meninggalkan tanah Sunda itu disebutkannya sebagai layangan yang akan kembali ke tanah tempat ia dilepas dan diterbangkan. Ada upaya menguatkan dan penghiburan bagi yang ditinggalkan, namun tugas adalah tugas, perintah yang harus ditaati sebagai gambaran kedisiplinan para prajurit berpenampilan semenjana itu:

“Bulan téh langlayangan peuting/ nu ditatar dipulut ku tali gaib/ entong salempang mun kuring miang/ ditatar ti Tatar Sunda/ dipulut nya balik deui ka dieu/ ieuh, masing percaya.

"Bedil geus dipéloran/ granat geus disoréndang/ ieu kuring arék miang/ jeung pasukan Siliwangi/ ka Jogja hijrah taat paréntah.”

(Bulan adalah layangan malam / yang dikendalikan dan ditarik oleh tali gaib / jangan khawatir kalau aku pergi / dikendalikan dari Tatar Sunda / kalau ditarik tentu akan kembali ke sini / hai, harus percaya.

Senapan sudah terisi peluru / granat sudah dibawa / ini aku akan pergi / dengan pasukan Siliwangi / ke Jogja hijrah taat pada perintah)

Ketika Divisi Siliwangi harus hijrah sebagai konsekuensi dari perjanjian Renville yaitu ditetapkannya garis Van Mook (batas wilayah Indonesia dengan Belanda), ada beberapa pihak yang kecewa, salah satunya yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Ia yang merasa ditinggalkan pemerintah karena Divisi Siliwangi ditarik ke Yogyakarta, bersama laskar Sabilillah dan Hizbullah menolak untuk turut mengosongkan Jawa Barat, lalu membentuk Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
M.H. Budi Santoso dalam buku Darul Islam: Pemberontakan di Jawa Barat yang diterbitkan Pustaka Jaya, menjelaskan bahwa sejatinya Kartosoewirjo telah memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada 14 Agustus 1945. Namun karena tiga hari kemudian Sukarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur, maka ia menarik kembali proklamasinya.

Di awal kemerdekaan ia berkiprah di Masyumi, namun karena konflik internal partai membuatnya kembali ke Malangbong, Garut, dengan status tetap sebagai Sekretaris I serta sekaligus ditunjuk sebagai wakil Masyumi di Jawa Barat. Pada 1947, Kartosoewirjo kemudian mendirikan Dewan Pertahanan Ummat Islam Indonesia untuk menghadapi Belanda pada Agresi Militer yang pertama. Sampai tahun 1947, ia kiranya masih tetap loyal kepada republik, sebelum hasil perjanjian Renville pada 1948 membuatnya bersikap berhadap-hadapan dengan pemerintah.

Konflik antara pasukan pemerintah dengan DI/TII, seperti halnya perang yang berkecamuk di manapun, selalu meminta tumbal rakyat sipil. Cadangan logistik pasukan Kartosoewirjo tak jarang dipenuhi dari hasil menjarah harta benda masyarakat. Orang tua dulu menyebutnya sebagai pasukan gerombolan. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memutus alur logistik, juga mengikutsertakan masyarakat dalam operasi militer yang kemudian dikenal dengan operasi Pagar Betis.
Operasi ini perlahan menuai hasil, karena gerak pasukan DI/TII semakin terbatasi dan cadangan logistik mereka semakin menipis.

“Setelah tiga belas tahun bergerilya melawan pemerintah, Kartosoewirjo dan pasukannya memang makin terpojok. Cadangan logistik yang terus menipis membuat mereka terpaksa makan daun-daunan. Mental pasukan makin jatuh ketika dalam pertempuran di Desa Cipaku, Ciparay, sekitar lima kilometer dari Cicalengka, sebulan sebelum penangkapan, kaki sang imam kena tembak,” tulis tim Tempo dalam "Kalau Aku Mati, Ikuti Natsir" yang terdapat di buku Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim.

Di balik keberhasilan operasi Pagar Betis, tentu korban berjatuhan, termasuk rakyat sipil yang ikut serta dalam operasi tersebut. Kisah kepedihan rakyat inilah yang kemudian diabadikan Mang Koko seperti yang saya tulis di awal paragraf. Kesedihan sang ibu yang waktu suaminya meninggal tengah mengandung, berlanjut di waktu-waktu berikutnya ketika ia memungut bunga tanjung bersama anaknya yang telah dilahirkan dan mulai tumbuh.

“Anaking jimat awaking/ lamun ema mulung tanjung reujeung hidep/ kasuat-suat nya pikiran / tapina kedalna ngan ku hariring

Hariring éling ku éling / kana tanjung nu dipulung/ nu nyeungitan pakarangan/ nu nyeungitan haté urang, panineungan.”

(Anakku permata bunda/ kalau ibu memungut tanjung bersamamu/ teringat kembali dalam pikiran / tapi yang keluar hanya senandung

Senandung ingatan/ kepada tanjung yang dipungut/ yang mengharumkan pekarangan/ yang mengharumkan hati kita, tinggal kenangan)

Semasa hidupnya Mang Koko melalui berbagai gejolak zaman dan mengalami rupa-rupa perjalanan bangsa. Lewat jalan kesenian, ia menjadi saksi dan mencatat berbagai peristiwa. Tanah Sunda sebagai tempat lahir, berkiprah, dan menutup mata, telah membuatnya jatuh hati. Masyarakat Sunda yang menjadi korban dalam pusaran revolusi dan konflik sparatis, ia bela dengan lagu-lagu yang liriknya merawankan hati.

4 Oktober 1985, Mang Koko wafat di Bandung di usia 68 tahun. Tak terhitung jasanya di bidang kesenian, khususnya karawitan. Namanya terus hidup di hati masyarakat Sunda sebagai seorang seniman yang penuh seluruh dalam merawat dan mencintai kesenian Sunda. Ia yang juga pernah aktif di berbagai profesi (pegawai tata usaha, pegawai jawatan penerangan, wartawan, guru)  dan organisasi (Taman Murangkalih, Taman Cangkurileung, Kliningan Ganda Mekar, Taman Bincarung, dll) mungkin tak pernah menyangka akan menjadi seorang maestro karawitan Sunda.

Seperti dalam lagu "Karatagan Pahlawan" yang pernah ditulisnya, barangkali begitu pula sikapnya dalam berkesenian:
 “Teu honcéwang sumoréang/ tékadna pahlawan bangsa/ cadu mundur pantrang mulang/ mun maksud tacan laksana/ berjoang keur lemah cai/ lali rabi tur téga pati/ taya basa ménta pamulang tarima/ ihlas rido keur korban merdéka.” 
(Tidak khawatir dan tidak mencemaskan yang ditinggalkan/ tekad bulat pahlawan bangsa/ pantang mundur tabu kembali/ jika maksud belum terlaksana/ berjuang untuk tanah air/ lupa keluarga dan siap mati/ tiada bahasa minta balas jasa/ ikhlas rida berkorban demi kemerdekaan). (tirto.id - irf/zen)
Tayang pertama kali di tirto.id
tanggal 15 Juli 2017

Babad Lahan Gambut Terakhir di Jawa yang Dihuni Harimau




Saya memanggilnya Pak Doli. Terakhir kali bertemu dengannya di pertengahan 2014. Di kali terakhir itu beliau sudah sangat tua, usianya sudah mencapai 90 tahun lebih. Pada lebaran 1438 H yang baru lewat, saya sudah tidak melihatnya. Rumahnya berjarak 100 meter dari rumah saya. Beliau adalah mantan wedana wilayah enam Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi.

Waktu bapak saya meninggal, Pak Doli datang dipapah seorang anaknya. Saat duduk di dekat jenazah, beliau mengeluarkan pena dan kertas, lalu bertanya kepada seseorang ihwal titimangsa. Pak Doli mencatat tanggal, bulan, dan tahun wafat bapak.

Selain mencatat tanggal kematian warga, beliau juga mencatat berbagai peristiwa yang terjadi seperti gempa bumi, banjir, badai, pembangunan masjid, perbaikan jalan, dll. Arsip catatannya tersimpan rapi, merekam masa-masa yang telah lewat, sebuah ikhtiar untuk membantu mengawetkan ingatan tentang sejarah kampung. Bisa jadi apa yang dikerjakannya adalah kebiasaan yang dibawa sejak beliau masih aktif sebagai wedana, sebagai pamong praja pemimpin kewedanaan.

Scripta manent verba volant (yang tertulis mengabadi, yang terucap berlalu bersama angin). Tak ada yang abadi kata orang-orang. Itu benar belaka. Tapi bagaimana pengetahuan dan peristiwa diwariskan dari generasi ke generasi? Salah satunya lewat tulisan.

Orang-orang boleh menggugat kutipan Pramoedya Ananta Toer: “menulis adalah bekerja untuk keabadian”, tapi selama buku masih dicetak, tulisan masih dibaca, dan manuskrip masih dicari, artinya proses pewarisan masih berlangsung, orang-orang masih akan memerlukan catatan. Manusia dipungkas mati, tulisan masih dibaca yang hidup.

Di Yogyakarta, Muhidin M. Dahlan dan koleganya pernah membuat proyek mencatat sejarah kampung yang melibatkan banyak pemuda. Hasil kerja ini kemudian dibukukan dalam Ngeteh di Patehan: Kisah Beranda Belakang Keraton Yogyakarta yang terbit pada 2011. Buku setebal 520 halaman ini memuat banyak hal yang berkaitan dengan kampung Patehan, kampung yang berada di dekat Alun-Alun Kidul Yogyakarta.

“Pada mulanya adalah soal kesadaran memberi makna dan perspektif baru di mana warga berpijak, bernapas, dan melakukan kerja rutinnya tiap hari,” tulis Muhidin yang menjadi supervisi proyek tersebut.

Sementara Faiz Ahsoul yang menjabat sebagai koordinator riset menjelaskan lima poin tujuan dibuatnya proyek tersebut. Salah satunya, sebagaimana disampaikan kepada Agus M. Irkham (penulis buku Gempa Literasi: Dari Kampung untuk Nusantara, Pendar-pendar Kepedulian, dll) adalah “Mengampanyekan tradisi membaca dan menulis sejarah sebagai bagian dari kehidupan kolektif masyarakat yang memiliki multifungsi dan bisa dipelajari dalam proses belajar bersama.”    

Apa yang dilakukan oleh Pak Doli di kampung saya dan Muhidin beserta koleganya di Yogyakarta, bisa jadi masih belum dilakukan oleh orang banyak (untuk tidak menyebutnya langka).

Sekali waktu di pengujung 2015, saya tengah melakukan observasi sosial dan sejarah di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Tim yang saya tergabung di dalamnya kesulitan mendapatkan catatan sejarah kecamatan tersebut. Kami hanya mendapatkan ketikan empat lembar kertas berukuran A4 dari seorang guru SMP yang isinya cerita lisan yang yang diwariskan turun-temurun. Ya, hanya empat lembar dan sebagian diliputi oleh kisah supranatural.

Jika menengok ke belakang, terkait dengan kesadaran mencatat peristiwa, ada satu naskah tentang pembukaan sebuah hutan dan rawa yang menjadi lahan pertanian dan permukiman, yang kiranya bisa menjadi contoh bagaimana lintasan peristiwa tak menguap begitu saja.

Lakbok namanya. Wilayah ini sekarang masuk ke dalam Kabupaten Ciamis. Kecamatan ini merupakan daerah yang mempunyai lahan gambut terakhir yang masih tersisa di Pulau Jawa. Tahun 1933, Betje Polak (peneliti asal Belanda) menyimpulkan bahwa Lakbok memiliki lahan gambut yang terbentuk berkat materi kayu dan hutan hujan.

“Lahan gambutnya kini sebagian besar dilapisi sedimen liat, lapisan gambutnya masih terawat dengan baik dan menunjukkan vegetasi yang tersisa seperti pakis, daun, pohon, dan semak-semak,” kata Hans Joosten, Profesor Studi Lahan Gambut dan Paleoekologi dari Institut Botani dan Lanskap, Jerman.

Sebelum menjadi permukiman dan lahan pertanian seperti sekarang, Lakbok merupakan hutan dan rawa yang kemudian dibuka mulai 1925 yang dipimpin Bupati Sukapura, R.A.A. Wiratanuningrat. Peristiwa dibukanya hutan dan rawa Lakbok ini diabadikan oleh R. Muh. Sabri Wiraatmadja dalam sebuah naskah. Sejatinya naskah ini tidak mempunyai judul, namun kemudian di lingkungan keluarga pengarang disebut Babad Lakbok.

Muh. Sabri Wiraatmadja yang lahir di Manonjaya, Tasikmalaya, pada 1875 adalah seorang mantan Kalipah, pembantu Kepala Penghulu di Padaherang (sekarang masuk wilayah Kabupaten Pangandaran). Babad Lakbok ditulis berangsur mulai 1925 dan selesai tahun 1937, bertepatan dengan meninggalnya Bupati Sukapura, R.A.A. Wiratanuningrat yang menjadi inisiator pembukaan hutan dan rawa tersebut.

Naskah ini terdiri dari 561 pada (satuan bilangan dalam pupuh), ditulis kronologis, dan merupakan cerita faktual berkala, bukan dongeng ataupun roman sejarah. Pupuh yang digunakan oleh R. Muh. Sabri Wiraatmadja adalah kinanti, sinom, asmarandana, dangdanggula, pangkur, durma, magatru, dan maskumambang. Setiap kali R.A.A. Wiratanuningrat datang ke Padaherang, naskah ini selalu dilantunkan di hadapannya.

H.D. Bastaman dalam Seri Sundalana 3 yang diterbitkan Pusat Studi Sunda membagi naskah Babad Lakbok ke dalam 18 bagian. Ia menjelaskan bahwa mula-mula naskah dibuka dengan memuji Tuhan Yang Maha Suci dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga nabi, dan para sahabat nabi dengan tujuan agar naskah yang ditulis dapat terbaca oleh generasi berikutnya. Hal ini tentu menjelaskan upaya pewarisan, bahwa penulis pasti mati dan tulisan bisa saja dilupakan, namun setidaknya tulisan adalah ikhtiar estafet antar generasi.

Hutan Lakbok sendiri berbatasan dengan rawa yang tidak pernah kering, didiami hewan-hewan buas dan beracun. Rawa ditutupi eceng gondok dan bermacam rerumputan, yang kalau datang musim hujan, hutan dan rawa terlihat bersatu seperti lautan berwarna hijau. Air yang menggenangi rawa berasal dari tiga sungai, yaitu Citanduy, Ciséél, dan Putrahaji.

Dalam rangka mengeringkan rawa, air yang selamanya menggenang kemudian dialirkan ke daerah Cilacap. Dalam buku Onom jeung Rawa Lakbok, disebutkan bahwa pengaliran air ini pernah menimbulkan masalah antara Bupati Cilacap dengan Bupati Sukapura terkait batas administratif dan tanggung jawab pengelolaannya. Perlahan rawa mulai mengering, dan sebelum dimanfaatkan menjadi lahan pertanian serta permukiman, Bupati Sukapura melakukan survei lapangan terlebih dahulu.

Ketika hutan dan rawa Lakbok sudah siap untuk dibuka, masyarakat tidak ada yang berani untuk memulainya, karena status tanah tersebut milik pemerintah. Hal itu kemudian membuat Bupati Sukapura membuat kebijakan, atas izin dari atasannya, membagi-bagikan tanah Lakbok kepada masyarakat yang disambut gembira oleh mereka. Momentum pembagian tanah inilah yang menjadi awal masuknya orang Jawa Tengah ke Lakbok. Setelah tanah dibagi-bagikan, masyarakat kemudian berlomba bercocok tanam. Persedian air yang banyak ditambah kondisi tanah gambut yang mengandung unsur hara tinggi, membuat Lakbok menjelma menjadi wilayah subur dengan hasil bumi yang melimpah. Untuk mensyukuri karunia tersebut, bupati dan masyarakat mengadakan selamatan atau kenduri.
Mulai 1929, untuk mendukung laju ekonomi dan mobilisasi warga di sekitar Lakbok, Wedana Pangandaran, Raden Prawirasastra, membangun ruas jalan yang menghubungkan Paledah dengan Mangunwijaya. Selain itu, Bupati Sukapura pun membuat jembatan di atas sungai Ciséél yang terbuat dari bambu betung. Pengerjaan jalan dan jembatan itu dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong dan penuh kegembiraan.
 

Apa arti kata "Lakbok"? Menurut R. A. Danadibrata dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Kiblat Buku Utama, "Lakbok" merupakan bahasa Sunda kuna yang artinya maung nu gedé pisan (harimau yang sangat besar). Nama ini dilekatkan terkait dengan sebuah peristiwa yang hampir memakan korban jiwa manusia. Hutan dan rawa yang dijadikan permukiman dan lahan pertanian membuat para binatang terdesak dan pergi menjauh, salah satunya yaitu lakbok. Harimau besar yang mulai kehabisan tempat bersembunyi itu kabur ke hutan Cimadang di daerah Padaherang dan menyerang manusia sampai ada tiga orang yang terluka.
Camat Padaherang sigap mengambil sikap. Ia mengumpulkan rakyatnya untuk memburu harimau itu dengan cara memasuki hutan dari segala penjuru mata angin, sambil memukul bebunyian dan bersorak agar harimau keluar dari persembunyiannya. Dua anjing yang ikut berburu melengking kesakitan karena diserang harimau sampai mati. Melihat bagaimana dua anjing meregang nyawa, orang-orang lari berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian yang keberaniannya di atas rata-rata juga perlahan ikut mundur. Hanya satu orang yang benar-benar bergeming, yaitu Ki Arsadiwangsa.
 

Ia bersiap dengan senapan hendak menghajar harimau. Sebelum bedil meletus, si raja hutan keburu menyerangnya. Pundak dan lengan Ki Arsadiwangsa diterkam, dicakar, dan diinjak. Pemberani itu tak berdaya, ia hanya bisa berteriak minta tolong. Beruntung seseorang segera datang dan membantunya, ia bernama Mas Surawinata. Dengan keberanian luar biasa, Mas Surawinata mengarahkan moncong bedil tepat di kuping harimau. Pelor menerjang, tembus menghunjam kepala. Setelah lakbok rubuh, Ki Arsadiwangsa yang sempat terhinakan menghajarnya dengan popor senapan.
 

Pertengahan September 1936, ketika sedang menikmati hasil dari kerja keras para pangreh praja dan masyarakat dengan keberlimpahan rezeki, tiba-tiba Lakbok diserang angin topan. Peristiwa itu hanya berlangsung setengah jam, namun kerusakan yang ditimbulkannya cukup parah. Tidak lama setelah itu, Bupati Sukapura yang memimpin pembukaan Lakbok kemudian sakit. Beredar desas desus di masyarakat bahwa musibah angin topan tersebut adalah kila-kila atau pertanda. Setahun kemudian Lakbok kembali diterjang musibah, kali ini adalah banjir besar karena sungai Citanduy meluap.
 

Di tahun yang sama dengan musibah banjir besar, R.A.A. Wiratanuningrat, sang bupati yang banyak berjasa dalam pembukaan dan pengambangan wilayah Lakbok meninggal dunia. Jenazahnya dibawa ke Manonjaya dan dikuburkan di permakaman Tanjunglaya, yaitu permakaman keluarga dan para bupati trah Sukapura. Dengan meninggalnya R.A.A. Wiratanuningrat, maka naskah Babad Lakbok pun berakhir.
 

Naskah tersebut berakhir di pada 561, dan dipungkas oleh R. Muh. Sabri Wiraatmadja dengan pupuh Maskumambang (pupuh yang menggambarkan kesedihan, nelangsa, dan kesusahan):
 

“...Muga-muga Allah anu Maha Adil maparinan Rahmat, ka arwah anu geus mulih, Kangjeng Wiratanuningrat.”
 

(...Semoga Allah yang Maha Adil melimpahkan Rahmat, kepada arwah yang sudah berpulang, Kangjeng Wiratanuningrat). (tirto.id - irf/zen)
Tayang pertama kali di tirto.id
tanggal 15 Juli 2017