Deklarasi Djuanda dan Ikhtiar Menyatukan Laut Indonesia

Di atas jalan beraspal, di rimbun hutan kota, di bendungan, di udara, nama Djuanda Kartawidjaja melekat. Ya, tokoh nasional kelahiran Tasikmalaya, 14 Januari 1911, ini menghiasi nama ruas jalan, taman hutan, waduk, hingga bandara. Seperti dalam sepenggal perjalanan hidupnya yang terus-menerus mengisi ruang di lingkaran para pengambil kebijakan (sempat menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Perdana Menteri).

Namun di atas semuanya, resonansi nama Djuanda yang paling menggetarkan adalah terkait dengan politik kewilayahan yang membuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan semakin kuat, yaitu Deklarasi Djuanda.

Jika diurutkan berdasarkan linikala, Deklarasi Djuanda yang berisi tentang satu kesatuan wilayah melengkapi kepingan ke-Indonesia-an yang sebelumnya didahului Sumpah Pemuda 1928 sebagai perlambang kesatuan bangsa, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai wujud kesatuan negara. 

Deklarasi ini dicetuskan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan Panjang menuju Kedaulatan Laut

Pada mulanya, Deklarasi Djuanda mendapat tantangan keras dari hampir seluruh dunia karena dianggap bertentangan dengan Hukum Internasional. Saat itu, kekuasaan laut suatu wilayah hanya diakui selebar tiga mil yang diukur dari masing-masing pulau. Hukum Laut Internasional belum secara jelas mengakui laut dalam dan gugus kepulauan yang ribuan jumlahnya sebagai kesatuan wilayah.

Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnatie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan warisan kolonial ini, pulau-pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal ini berarti kapal asing bebas berlayar di atas perairan laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Dengan kata lain, kedaulatan setiap pulau di Indonesia dalam kondisi rentan. 

Prof. DR. Awaloedin Djamin, MPA, penyunting dan salah satu penulis buku Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama (2001), menjelaskan bahwa dengan adanya undang-undang kolonial tersebut, Indonesia secara politik dan ekonomi sangat dirugikan. Tanah dan air Republik Indonesia belum terwujud dalam satu kesatuan yang utuh.

Langkah pertama memperjuangkan cita-cita kesatuan wilayah adalah dengan membawanya ke Konvensi PBB ke-1 tentang Hukum Laut di Jenewa pada Februari 1958. Dan seperti sudah diduga sebelumnya, karena oposisi yang terlalu keras, akhirnya Indonesia menarik kembali usulnya sebelum ditolak secara resmi oleh dunia internasional.

“Memang lebih bijaksana untuk mematangkannya terlebih dulu sebelum mengajukannya dalam suasana konferensi internasional, yang bila suasananya belum matang malahan dapat menolaknya, yang berarti dapat mematikan konsep itu sendiri,” tambah Awaloedin.

Menjelang Konvensi PBB ke-2 tentang Hukum Laut di Jenewa pada April 1960, pemerintah Indonesia kemudian meresmikan isi Deklarasi Djuanda melalui Undang-Undang/Prp No. 4/1960 pada Februari. Kenyataannya, konferensi tersebut tidak lagi membicarakan masalah negara kepulauan, namun memusatkan perhatian kepada batas terluar dari laut wilayah (3 mil, 12 mil, atau 6 mil laut wilayah ditambah 6 mil zona perikanan), yang ternyata kemudian juga gagal mencapai kesepakatan.

Sementara di dalam negeri, pemerintah Indonesia tetap menjalankan Undang-Undang/Prp No. 4/1960, meski mendapat banyak protes dan kecaman dari dunia maritim internasional. Implementasi undang-undang tersebut adalah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 8/1962 tanggal 25 Juli 1982 untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia, dan Keppres No. 103/1963 yang menetapkan seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan Laut Republik Indonesia.

Sepuluh tahun setelah Deklarasi Djuanda diumumkan, timbul berbagai pemikiran di dunia internasional untuk membahas kembali masalah kelautan. Hal ini, menurut Awaloedin Djamin, dilandasi beberapa hal: 

(1) Makin banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka, yang merasa tidak pernah ikut membuat Hukum Laut Internasional pada masa lalu, dan karena itu ingin lebih berperan dalam menentukan dan membela kepentingannya.

(2) Terjadinya kecelakaan kapal tangki Torrey Canyon pada 1967 di Selat Dover yang menimbulkan polusi laut di pantai Inggris dan Prancis, yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum perlindungan lingkungan laut.

(3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di dasar laut dalam, yang terletak jauh dari wilayah nasional, sehingga menimbulkan masalah kepemilikan atas kekayaan alam tersebut. 

(4) Makin maraknya eksploitasi perikanan di laut oleh negara-negara penangkap ikan jarak jauh yang tidak membawa keuntungan apa pun bagi negara-negara pantai yang lebih dekat dengan sumber perikanan tersebut.

(5) Semakin menghebatnya Perang Dingin yang memerlukan mobilisasi angkatan laut masing-masing melalui selat-selat dan laut-laut yang sangat strategis, terutama di Asia Tenggara.

Poin-poin itulah yang mendorong dunia internasional untuk mengadakan Konvensi Hukum Laut Internasional PBB ke-3 yang berlangsung dari 1973 sampai 1982. Hal ini tentu saja menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kembali memperjuangkan isi Deklarasi Djuanda agar diakui dunia. 

Kali ini langkah Indonesia semakin kuat dengan didahului serangkaian upaya penggalangan dukungan. Forum-forum resmi yang bersifat akademis digelar di tingkat internasional, terutama dukungan dari sesama negara kepulauan seperti Filipina, Fiji, dan Mauritius, negara-negara Asia-Afrika (khususnya yang tergabung dalam Asian African Legal Consultative Committee).

Selain itu, Indonesia juga mengembangkan kerja sama dengan beberapa negara pantai di Asia-Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara maju yang memiliki garis pantai panjang seperti Kanada, Australia, Selandia baru, Norwegia, dan Eslandia, juga dijajaki.

Pada kesempatan ketiga inilah Indonesia tidak hanya memperjuangkan konsep kesatuan wilayah darat dan laut, tapi juga udara. Ini berarti seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia. 

Unsur-unsur kesatuan kewilayahan ini yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982. Tiga tahun kemudian, 31 Desember 1985, Indonesia meratifikasi Konvensi melalui Undang-Undang No. 17/1985, yang berlaku secara internasional sejak 16 November 1994.

Dalam Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (2010), Marhaeni Ria Siombo menjelaskan, negara kepulauan yang dimaksud dalam Konvensi Hukum Laut tersebut adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

“Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelago State). Untuk itu pengembangan potensi budaya, sosial, politik, dan hukum ke-Indonesia-an dapat membangun ciri khas kelautan sebagai identitas bangsa Indonesia,” tulis Mhd Halkis dalam Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dan Analisis Fenomenologi Hermeneutika (2017) terkait keberhasilan Indonesia di Montego Bay. 

Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka apa yang dicita-citakan puluhan tahun sebelumnya dalam Deklarasi Djuanda, boleh dibilang telah tunai. Hari ini, cita-cita tersebut dipertaruhkan lewat visi "Indonesia sebagai poros maritim dunia" besutan Presiden Joko Widodo. (tirto.id - irf/ivn)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 13 Desember 2017

Kabar Kerajinan Rakyat dari Cigugur-Pangandaran

Sebagai sebuah kabupaten baru, Pangandaran kini tengah sibuk membangun daerahnya. Pilkada baru saja dilaksanakan, meskipun pelantikan bupati terpilih masih harus menunggu waktu. Sebagai daerah yang dianugerahi potensi alam, terutama laut dan pantai yang mengagumkan, Pangandaran memang telah mempunyai semacam branding alami, bahwa siapa pun yang berkunjung ke sana, mula-mula pasti akan terpikat oleh panorama lautnya.

Namun demikian, karena telah terbentuk sebagai sebuah kabupaten, Pangandaran kini mempunyai 10 kecamatan, yang terdiri dari; Cimerak, Cijulang, Langkaplancar, Cigugur, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya. Dari sepuluh kecamatan tersebut yang sebagian wilayahnya persis berada sepanjang garis pantai hanyalah Cimerak, Cijulang, Parigi, Pangandaran, Sidamulih, dan Kalipucang. Artinya masih ada beberapa kecamatan yang sama sekali tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan dan potensi laut.

Salah satu kecamatan yang seluruh desanya tidak berada di garis pantai adalah Cigugur. Dalam peta Kabupaten Pangandaran, kecamatan ini berada di arah barat laut dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tasikmalaya. Jika ditempuh dari Ibu Kota Kabupaten (Parigi), maka akan menghabiskan waktu sekira setengah jam untuk sampai ke pusat kecamatan Cigugur. Infrastruktur jalan menuju ke Cigugur sudah bagus, hanya beberapa ruas saja yang masih terdapat kerusakan.

Kecamatan Cigugur sendiri mempunyai 7 desa, yaitu; Kertajaya, Pagerbumi, Bunisari, Cigugur, Campaka, Harumandala, dan Cimindi. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Selain itu, karena banyak terdapat hutan produksi, sebagian kecil penduduk pun ada yang menghidupi dirinya dengan mengandalkan potensi ini. Namun hal ini kadang tidak berjalan mulus, karena di sana pun banyak terdapat lahan Perum Perhutani, beberapakali penduduk sempat terlibat sengketa lahan dengan perusahaan milik negara tersebut.

Secara umum, jika dibandingkan dengan kecamatan lain, Parigi misalnya, kondisi perekonomian di Cigugur relatif masih tertinggal. Secara letak geografis yang berjauhan dengan garis pantai yang memang menjadi andalan perekonomian Kabupaten Pangandaran, Cigugur kiranya harus bersisat. Ya, menyisatinya dengan potensi lain yang bisa dikembangkan oleh masyarakat.

Dalam sebuah kesempatan mengunjungi beberapa desa di kecamatan Cigugur, ternyata potensi itu ada. Warga yang “tak mengenal” kebudayaan laut, memanfaatkan potensi alamnya dengan berproduksi dan menekuni beberapa kerajinan, di antaranya yaitu di bidang kuliner.

Rengginang Singkong

Tak seperti umumnya rengginang yang kita kenal, yaitu terbuat dari beras ketan, di Dusun Tegallega, Desa Campaka, Kecamatan Cigugur, beberapa warga justru membuatnya dari singkong. Rusmi (58), menerangkan cara pembuatannya. Mula-mula singkong dikupas kulitnya, lalu dibersihkan, kemudian dihaluskan dengan mesin giling. Setelah itu kemudian ampasnya disimpan, sementara air perasannya diendapkan agar lengket. Air perasan yang telah lengket digunakan untuk membantu ampas singkong ketika dibentuk. Sebelum dibentuk menurut selera, ampas singkong terlebih daluhu ditumbuk agar semakin halus. Proses terakhir pasca dibentuk, kemudian dijemur di bawah terik matahari selama empat hari.

Jika musim hujan atau matahari tidak bersinar sepanjang hari, maka regginang dikeringkan dengan cara didéangkeun di dekat pembakaran. Ini jelas akan memakan waktu yang lebih lama, dan hasilnya tidak akan optimal.

Warga menjualnya dalam keadaan mentah, artinya nanti konsumen sendiri yang menggorengnya sebelum siap disajikan. Harga rengginang singkong tersebut tak lebih dari 250 rupiah per buah. Dari satu kuintal singkong, biasanya menghasilkan sekitar 2000 buah rengginang. Artinya kalau itu terjual semua, angka yang didapat adalah 500 ribu rupiah. Angka ini belum dikurangi oleh biaya bahan bakar untuk mesin penggiling dan bumbu untuk rengginang tersebut. Keuntungan penjual dengan kerja yang telaten karena proses pembuatannya—terutama pengeringan yang cukup lama, sangat sedikit, belum lagi bahan baku yang tidak selamanya tersedia.        

Dalam kondisi ketika tidak punya bahan baku sendiri, warga biasanya mengolah singkong milik orang lain. Kerjasama ini dinamakan “marokeun”. Hasilnya dibagi dua, pembuat rengginang dan pemilik singkong masing-masing memperoleh setengah dari total rengginag yang dihasilkan.

Dengan bahan baku yang terbatas dan hasil produksi yang bisa dibilang masih alakadarnya, warga pun masih terkendala dalam hal pemasaran. Selama ini yang membeli hanya tetangga di lingkungan dusunnya saja, hal ini membuat penjual rengginang singkong tidak bisa memasang harga yang lebih “layak”, sebab pada praktiknya pun para tetangga ini masih kerap menawarnya dengan harga yang lebih murah.

Usaha yang telah dirintis Rusmi dan beberapa pengrajin lainnya, meskipun sudah berjalan hampir sepuluh tahun, namun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, bahkan cenderung jalan di tempat. “Ya, daripada diam tak menghasilkan apa-apa, segini juga udah lumayan, “ demikian tuturnya.  

Gula Aren

Sementara di Dusun Cilutung, Desa Harumandala, masih di Kecamatan Cigugur, ada sekira sembilan orang warga yang menekuni pembuatan gula aren. Zenal (52), telah membuat gula aren kurang lebih lima tahun. Ia bersama istrinya bahu-membahu mempertahankan salah satu jalan pendapatannya. Pohon aren miliknya, yang ia sadap terdapat di hutan-hutan pinggir dusun. Jumlah gula yang dihasilkan tidak menentu, tergantung ketersediaan pohon dan volume aren yang disadap. Paling banyak ia berhasil memproduksi gula tak lebih dari 15 bungkus, yang dijual Rp 20 ribu per bungkusnya. Dalam satu bungkus terdapat 10 gandu/buah gula.

Bila pohon aren miliknya sudah tidak menghasilkan, maka ia kerap memproduksi gula dari pohon aren milik orang lain yang pembagiannya disebut “mentelu”; 2 bagian untuk pembuat, dan 1 bagian untuk pemilik pohon aren.

Pembuatan gula aren sendiri adalah dengan cara dipanaskan dalam api yang stabil selama kurang lebih enam sampai tujuh jam. Setelah itu kemudian dibiarkan sampai gula mengental, kemudian dicetak sesuai keinginan, lalu gula dibiarkan kembali sampai membatu dan akhirnya dibungkus memakai kalari atau daun kelapa yang sudah kering.

Seperti halnya penjualan rengginang singkong, para pembuat gula aren pun menjualnya hanya ke para tetangga. Hal ini bukan berarti mereka tidak ingin menjualnya ke pasar yang berada di ibu kota kecamatan, namun ongkos untuk transportasi yang cukup tinggi membuat mereka urung melakukannya. Keterbatasan ini tentu tak membuat perekonomian warga menjadi sejahtera, mereka hanya bertahan saja. Sekadar melanjutkan apa yang telah mereka kerjalan selama bertahun-tahun.     

Melihat kondisi seperti ini, di tengah giatnya persiapan pembangunan Kabupaten Pangandaran, kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan. Bahwa siapa pun yang menjadi pupuhu pemerintahan kabupaten ini, hendaknya mulai menginventaris potensi seluruh warga dan wilayahnya. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran menyandarkan hidupnya pada berkah laut dan pariwisata yang melimpah, namun juga dari bidang lain yang sampai saat ini belum terkelola secara optimal.

Lonjakan investor yang menanamkan modalnya di bidang pariwisata di Kabupaten Pangandaran memang keuntungan tersendiri, namun usaha mikro, kecil, dan menengah yang hidup di urat nadi warganya harus juga mendapatkan perhatian yang besar, sebab ini adalah faktor penting dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. [irf]