Hentakan Revolusi dalam Lagu-lagu Cornel Simanjuntak

“Bagaimana keadaanmu, Cornel?”

“Baik saja.”

“Semangatmu masih kuat?”

“Berjuang terus, Bung,” sahut Cornel.

Percakapan pendek itu terjadi via saluran telepon antara Rosihan Anwar dan Cornel Simanjuntak di tengah kecamuk Revolusi Indonesia. Cornel yang terkenal sebagai seorang komponis ikut berjuang bersama laskar rakyat di front Senen dan Tanah Tinggi melawan NICA. Pada 10 Desember 1945, ia dibawa ke Centraal Burgerlijke Ziekenhuis (sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) karena terluka. Dalam sebuah pertempuran bokongnya kena tembak.

Cornel Simanjuntak lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada 1921. Ia lahir dari keluarga Katolik yang taat. Ayahnya, Tolpus Simanjuntak, berperawakan tinggi besar, keras, dan kuat watak serta pribadinya. Sebelum Revolusi pecah dan ikut bertempur di beberapa palagan, kedua orangtua Cornel mengharapkan ia menjadi seorang guru. 

Dalam Cornel Simanjutak: Komponis, Penyanyi, Pejuang (1987), Binsar Sitompul berkisah bahwa pada 1939 ia bertemu Cornel di pelabuhan Belawan, Medan. Ketika itu, mereka hendak berlayar ke Tanjung Priok, Jakarta. Mereka baru lulus dari Hollandsche Inlandsche School (sekolah dasar) di Medan dan hendak melanjutkan pendidikan ke Hollandsche Indische Kweekschool (sekolah guru) Xaverius College Muntilan, Jawa Tengah, yang dipimpin pastor-pastor Jesuit.

“Cornel yang memelihara kumis tipis kelihatan lebih tampan. Kulitnya agak kehitaman dan rambutnya sedikit berombak. Sorot matanya tajam memancarkan wibawa, namun tidak kelihatan sikap merasa dirinya penting. Sebagai teman ia orang yang menyenangkan, bahkan mengasyikkan,” tulis Binsar.

Di sekolah barunya di Muntilan, Cornel biasa dipanggil Siman. Ia aktif dalam berbagai kegiatan seperti pertandingan sepakbola, kasti, berenang. Kalau ia ikut serta, hampir pasti menjadi pimpinan rombongan. Hal itu kemudian membuatnya menjadi populer dan disegani.

Di Xaverius College, Cornel juga mengasah bakat seninya di bidang musik. Terlebih sekolah ini mempunyai kegiatan bermusik yang serius. Berbagai alat musik yang biasa dipergunakan untuk orkes simfoni seperti biola, biola alto, cello, kontrabas, suling, hobo, clarinet, fagot, trompet, corno, trombone, tuba, dan perkusi semuanya tersedia lengkap. Selain alat-alat musik tersebut, para siswa tidak menemukan lagi instrumen lain seperti gitar dan ukulele. Binsar menambahkan, setiap hari para siswa hanya memainkan musik klasik. Tak ada kesempatan untuk mendengarkan musik keroncong, Hawaiian, jazz, dan musik lainnya.

Di lingkungan sekolah seperti itulah bakat dan minat Cornel Simanjuntak terus dipupuk. Lagu "Ave Maria" ciptaan Franz Schubert adalah salah satu lagu kesayangannya. Setiap ia memegang biola, lagu itulah yang selalu dikumandangkan. Suaranya merdu dan permainannya menawan. Gesekan biolanya kerap terdengar oleh kawan-kawannya dari kejauhan. 

Dalam pengamatan Binsar, buku-buku catatannya penuh dengan garis-garis not balok. Berisi percobaan harmoni atau upaya membuat lagu. Franz Schubert dengan beratus-ratus lagunya merupakan salah satu komponis yang sangat dikagumi Cornel. Di dalam salah satu buku catatan, ia menulis: “Schubert, Oh meester, help mij!” (Schubert, mahaguru, tolonglah saya!) 

Minat Cornel terhadap musik tidak membuatnya lupa untuk menjadi guru. Ia mengikuti semua mata pelajaran dengan baik. Hanya saja, Cornel kerap mengeluh karena tidak menyukai ilmu pasti dan aljabar. Kalau hari dan jam mata pelajaran berhitung tiba, ia tampak menghadapi masalah yang berat.

Dicurigai sebagai Kolaborator Jepang

Pada zaman pendudukan Jepang, Cornel hijrah ke Jakarta dan aktif di Keimin Bunka Shidosho, kantor kebudayaan yang menjadi pengarah para seniman. Beberapa lagu propaganda ia ciptakan. Misalnya "Bikin Kapal", "Menanam Kapas", "Bekerja", dan "Menabung". Lagu-lagu itu lincah dan segar, menganjurkan dan mendorong bangsa Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang melawan Sekutu.

Hal ini tentu saja mengundang kecaman dari para aktivis anti-Jepang. Namun Cornel membela diri. Menurutnya, kerja di lembaga bikinan Jepang itu bukan untuk mendukung Jepang, melainkan untuk mendidik rakyat.

“Ini bukan lagi khianat. Tetapi saya telah meniadakan diri saya sendiri. Jangan lihat keindahannya, melainkan hasilnya sebagai sesuatu yang berfaedah: mendidik rakyat untuk mengenal tangga nada yang lebih kompleks,” ujarnya seperti dikutip Goenawan Mohamad dalam Lirik, Laut, Lupa: Asrul Sani dan Lain-lain, Circa 1950 (1997).

Ihwal kiprah Cornel di Keimin Bunka Shidosho juga merisaukan Binsar Sitompul. Ia sempat berpikir bahwa Cornel telah menjadi antek Jepang, menyerahkan dirinya untuk diperalat sebagai mesin seni kaum Negeri Matahari Terbit. Binsar semakin galau, sebab sepanjang mengenal Cornel, ia yakin bahwa kawannya itu tidak mungkin menjadi kolaborator Jepang dan menjual dirinya untuk kepentingan penguasa dan penindas.

Sejak itu, Binsar semakin rajin mengikuti siaran radio dari Jakarta. Kemudian ia mendengar lagu "Kupinta Lagi" ciptaan Cornel. Dan mulai saat itu Binsar yakin bahwa Cornel tidaklah bermaksud untuk menjadi kolaborator Jepang, tapi hanya memanfaatkan kesempatan untuk tetap bisa mencipta.

“Lagunya betul-betul membangkitkan semangat. Sekalipun tidak dinyatakan melalui kata-kata, namun terasa jelas mengungkapkan semangat penuh harapan terhadap hari depan yang cerah, didasarkan atas iman yang teguh. Lagu semacam ini tidaklah mungkin merupakan hasil ciptaan dari jiwa yang tertekan. Semenjak itu saya mulai paham: Cornel membuat lagu-lagu propaganda Jepang hanyalah untuk menjaga, agar kesempatan mencipta tetap terbuka,” tulisnya.

Sementara Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa tahun 1960-an dari Jurusan Sejarah UI, punya impresi tersendiri kepada lagu-lagu Cornel. "Seolah-olah idealisme pemuda," tulis Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948 (1997), "akan mati, padahal hari sudah jam empat. Alangkah sayang karena ‘kemerdekaan’ akan segera datang. Juga dalam salah satu lagu Cornel Simanjuntak, tipe seniman pemuda revolusioner, suasana ini terbayang—Kupinta Lagi. Seolah-olah Cornel meratap… ’Balikkan kembali imanku yang sudah hilang. Datanglah cahaya di hati…’ dan seterusnya.”

Musik dan Perang

Kecintaan Cornel kepada musik terus menggelegak ketika revolusi pecah. Ia menghentak-hentak lewat "Maju Tak gentar", "Sorak-sorak Bergembira", "Teguh Kukuh Berlapis Baja", dan sebagainya. 

Suka Hardjana, penulis dan kritikus musik, dalam film dokumenter Cornel Simanjuntak produksi PT. Pembangunan Jaya dan Miles Film mengatakan bahwa Cornel punya posisi yang unik dalam jajaran pencipta lagu Indonesia. Dalam masa berkarya yang cukup pendek, sekitar tiga-lima tahun, Cornel berhasil menciptakan lagu-lagu yang sangat sederhana dalam bentuk mars yang mudah diingat oleh anak-anak sampai orangtua. Dalam film yang sama, Hersri Setiawan berkisah tentang kritik Cornel terhadap cara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang menurutnya tidak kompak.

“Jadi dia pikir ini mesti ada yang salah. Pertama karena orang Indonesia baru kenal lima nada, dan ini harus menjadi tujuh nada. Nah, dengan lagu-lagu Cornel yang mars tadi, orang sampai ke puncak-puncak gunung belajar tujuh nada. Antara syair dan melodi itu tidak satu, Cornel membuat ini menjadi satu,” ujar Hersri.

Sementara dalam sebuah catatan yang bertajuk "Cornel Simandjuntak Cahaya, Datanglah!" yang disiarkan indoprogress.com pada 6 Juni 2014, Hersri bercerita ihwal kegeraman Cornel terhadap “orang musik” yang ia anggap belum berhasil keluar dari-bayang-bayang komponis asing.

“Bagaimana kita tidak berontak?! Orang musik hanya memilih gampangnya saja, bakmi tiga sen, pengganti teks bei mir bist du schon. Melodi tetap seperti Schalger import yang telah menjadi sangat populer. Tugas kita tugas pengarang. Menciptakan yang baru. Kita bukan ekspeditur,” ujar Cornel seperti dikutip Hersri.

Kemudian ia melanjutkan pernyataan itu dengan uraian cita-cita yang ada dalam angannya, “Ya, tidak lama lagi bangsa Indonesia tentu akan mempunyai pencipta-pencipta yang asli, bukan pencipta-pencipta yang menyebut dirinya pencipta karena ia pandai meniru beberapa motif lagu yang telah usang dan menurut perasaannya tak dikenal lagi.”

Hersri juga mengutip Nikolai Varfolomeyev—seorang musikus pelarian Rusia dan mantan pemain cello orkes Philharmonic Tsar, “Kalau kita mendalami hasil karyanya yang ternyata punya daya penggerak dan patriotik, hal mana sangat berjasa kepada perjuangan bangsanya sewaktu revolusi Indonesia berlangsung, maka adalah patut kita menghormatinya lebih daripada seorang komponis saja. Cornel salah seorang di antara beberapa pahlawan lainnya jang menjadi korban langsung dari pada revolusi yang lalu,” ujarnya.

Ya, Cornel Simanjuntak, komponis muda berbakat itu memang terjun di kancah revolusi dan menjelempah di pusarannya sebagai korban. Namun demikian, itu adalah jalan kebebasan yang ia pilih. Perasaan bebas yang ia rasakan dikatakannya dapat menghidupi jiwa, dan ia tidak ingin kebebasan itu hilang.

“Kalau kemerdekaan kita diambil orang, ia pun (kebebasan) akan turut hilang. Sekarang ada pertempuran untuk kebebasan ini. Saya tersangkut di dalamnya. Dan untuk itu, maka kita harus maju tak gentar untuk menghadapi semua tantangan dan percobaan itu,” ujarnya kepada Asrul Sani seperti dikutip Diah Sri Mulyantinah dalam Keluarga (Oktober 1977 No. X, Th. 24).

Dalam Napak Tilas ke Belanda: 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949 (2010), Rosihan Anwar menyatakan, pada pertengahan Januari 1946 Cornel Simanjuntak mengungsi ke Yogyakarta. Ia kemudian tinggal di Jalan Sumbing No. 5 bersama keluarga Usmar Ismail dan Ida Sanawi. Kesehatannya mulai menurun karena dihajar TBC dan dirawat di sanatorium di Pakem. 

“Waktu dia meninggal dunia, saya kebetulan ada di Yogya. Di tepi liang kuburnya, sebagai salam perpisahan dengan Cornel Simanjuntak, saya deklamasikan sajak pujangga kemerdekaan Filipina, Jose Rizal, yang saya terjemahkan di zaman Jepang: Adios Patria Adorada. Selamat tinggal Tanah Airku,” tulis Rosihan. (tirto.id - irf/ivn)

Edhi Sunarso, Pematung Kepercayaan Bung Karno

Warsa 1959, di teras belakang istana negara. Sebelum mandi, seperti biasa Bung Karno bercengkerama dengan para pemikir, teknokrat, seniman, dll. Percakapan yang akrab mengalir penuh kehangatan. Hari itu, Edhi Sunarso, juara dua sayembara patung sedunia di London, ikut hadir. Bung Karno mendekati Edhi dan mengutarakan keinginannya untuk membuat Patung Selamat Datang dalam rangka menyambut kontingen Asian Games 1962 di Jakarta.     

“Dhi, aku mau membuat patung tingginya sembilan meter, bahannya perunggu. Tunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang ramah. Aku beri tugas kau buat patung itu,” ujar Bung Karno.

“Saya belum pernah, Pak. Membuat patung sepuluh senti pun dari perunggu belum pernah. Paling-paling saya buat patung sebesar orang, itu pun masih belum sempurna, Pak,” jawab Edhi tak bisa menyembunyikan rasa kaget.

“Kau punya rasa bangga berbangsa bernegara, gak? Punya nation’s pride, gak? Kau pasti punya! Cuma kau takut mengatakan. Aku tahu, kau sejak umur mudamu masuk penjara keluar penjara, iya kan? Kau berani membunuh Belanda, kau pun harus berani (membuat patung)!” kata Bung Karno meyakinkan.

Sebelum menjadi seniman patung, Edhi Sunarso ikut mengangkat senjata di kancah revolusi. Ia lahir pada 2 Juli 1932 di Salatiga. Pada usia 14, ia punya anak buah 17 orang dewasa. Dalam sebuah dokugrafis bertajuk Begini Lho, Ed! besutan Lasja F. Susatyo dan Alit Ambara, Edhi berkisah tentang masa-masa bergerilya di daerah Jawa Barat. Ia dan pasukannya menyamar dengan membentuk sebuah kelompok doger yang berkeliling dari satu kota ke kota lain.

Mulanya Edhi menjadi kurir penghubung antar pejuang kemerdekaan, lalu menjadi komandan sabotase yang membakar pabrik-pabrik milik Belanda di daerah Pamanukan, Pegaden Baru, Subang, Kalijati, Sagalaherang, dan Purwakarta. Dalam sebuah operasi penyamaran, Edhi dan pasukannya disergap tentara Belanda. Sebagian berhasil melarikan diri, sementara ia beserta tujuh orang anak buahnya tertangkap.

Setelah puas dihajar, mereka lalu digiring ke Subang dan ditempatkan di penjara berukuran 2x2,5 meter berisi 24 orang. Mereka tidur berdiri. Setelah itu dibawa ke Kalijati, markas para eksekutor yang kejam. Edhi dan pasukannya distrum dan ditonjok sampai giginya semuanya rontok. Selanjutnya ditahan di Bandung bersama 2.400 orang tahanan lain.

Di Bandung, ia diajari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, berhitung, dan menulis oleh para tahanan politik. Dalam suasana yang cukup lapang itu Edhi menyalurkan minatnya pada menggambar.

Setelah dibebaskan, ia bertemu Hendra Gunawan. Dianthus Louis Pattiasina dalam Kajian Estetika dan Realisme Sosialis Tiga Patung Monumen Era Soekarno di Jakarta yang disiarkan di Jurnal Ilmiah Widya Vol. 2 No. 1, Maret-April 2014, menulis bahwa karir Edhi Sunarso di bidang seni dimulai dengan melukis di Sanggar Pelukis Rakyat yang didirikan Hendra Gunawan di Yogyakarta.

“Perjalanan berkarya para seniman Pelukis Rakyat pada awalnya hanya menggeluti seni lukis, lalu mengalami perkembangan dengan membuat karya-karya tiga dimensi sebagai upaya mencari bentuk lain dalam proses penciptaannya. Patung-patung ciptaan Edhi Sunarso yang paling menonjol pada saat itu. Karya fenomenal ciptaannya adalah The Unknown Political Prisoner tahun 1952, meraih penghargaan public ballot di London,” sambungnya.

Selain itu, Edhi menuturkan bahwa ia bertemu dengan anak-anak ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) Yogyakarta yang baru dibuka Januari 1950. Ia merasa senang melihat para mahasiswa itu menggambar. Edhi pun ikut menggambar. 

Pada suatu hari, ia ditawari untuk menjadi siswa pendengar/toehoorder (ikut kuliah tapi tak dapat teori) oleh direktur ASRI pertama, R.J. Katamsi Martorahardjo. Setelah menunggu tiga hari, ia mendapat panggilan dan dinyatakan diterima sebagai siswa pendengar.

“Setelah aku diterima sebagai siswa pendengar, seakan-akan gak pernah ada malam. Karena siang malam aku gunakan untuk belajar dan bekerja,” ujarnya.

Setelah memenangkan sayembara patung dunia di London, dari tahun 1955 hingga 1957 Edhi mendapat beasiswa dari UNESCO belajar di Visva Bharaty Universitydi Santiniketan, India. Di sana ia memperoleh Gold Medal dari pemerintah India, sebuah penghargaan kesenian yang diberikan India kepada orang asing.

Atas ketekunan dan beberapa prestasinya itulah kemudian Bung Karno mempercayakan pembuatan Patung Selamat Datang—patung perunggu pertama buatan Indonesia—kepadanya. Patung yang awalnya dibuat sembilan meter itu pada akhirnya harus dibuat ulang dengan ukuran enam meter, disesuaikan dengan ukuran Hotel Indonesia.

Karena tak bisa dikecilkan, akhirnya Edhi membuat ulang dari awal. Bekerja siang malam, dan tentu saja ada tambahan dana untuk pembuatan patung tersebut.

“Betul-betul ya, jadi ya. Awas kalau gak jadi, kau tak gantung!” kata Bung Karno kepada Edhi. 

Setelah Patung Selamat Datang selesai, Bung karno mengirim para seniman ke Jepang, Meksiko, Prancis, Belanda, dll, untuk belajar diorama. Sementara Edhi tidak diberangkatkan ke luar negeri karena mendapat tugas baru untuk membuat Patung Pembebasan Irian Barat.

“Beliau memperagakan si rantai-rantai tak patahkan, duaarr.. teriak.. teriak..,” ujar Edhi mengisahkan cara Bung Karno memperagakan ekspresi patung yang ia maksud.

Melesat, Tersendat, Terjerat

Monumen terakhir—karena angin politik buru-buru menumpas kekuasannya—yang ditugaskan Bung Karno kepada Edhi Sunarso adalah Patung Dirgantara atau sekarang lebih dikenal sebagai Patung Pancoran. Dulu di dekat monumen itu ada markas Besar TNI Angkatan Udara.  

“Dhi, aku ingin menghargai pahlawan penerbang Indonesia. Kalau Amerika, Soviet, itu bangga dengan industri pesawatnya, bangga dengan kebesaran membuat pesawat, Indonesia ga ada. Siapa yang bikin pesawat Indonesia? Ga ada. Apa? (yang ada) Keberanian penerbangan. Jiwa penerbangannya, keberaniannya, patriotismenya. Nganggo pesawat rongsokan aja masih bisa untuk ngebom. Kau ingat Ambarawa?” ujar Bung Karno kepada Edhi.

Dibantu Keluarga Arca Yogyakarta pimpinannya sendiri, Edhi mulai membuat Patung Dirgantara. Pada awal pembuatannya, di ujung tangan kanan patung yang mengarah ke atas terdapat pesawat. Namun kemudian tidak dipasang atas saran Edhi kepada Bung Karno.  

“Dulu ada pesawatnya. Modelnya ada pesawatnya. Waktu saya buat, saya bilang gini, ‘pesawatnya ga usah dipasang aja pak.’ “

“Kenapa?”

“Seperti mainan. Lucu. Seperti orang dewasa mainan kapal, pesawat-pesawat.”

“Wah, bener kowe, bener kowe,” timpal Bung Karno.

Ketika patung dan landasannya sudah jadi, gempa politik 1965 keburu datang. Bung Karno berada di ujung kejayaannya. Gelombang menerpa, patung tersebut diisukan sebagai patung cukil, karena bentuk penyangga patung yang menyerupai alat penggeret pohon karet agar getahnya keluar.

Pidato pertanggungjawaban presiden ditolak MPRS, puncak pemimpin republik berganti. Dalam kondisi sakit, Bung Karno memanggil Edhi hendak menanyakan Patung Dirgantara. Edhi kemudian melapor bahwa patung tersebut sudah jadi, namun belum bisa dipasang karena kehabisan dana, bahkan rumahnya sendiri disegel karena terlilit utang. Bung Karno kemudian menjual salah satu mobilnya agar Edhi bisa memasang patung tersebut.

Dua minggu kemudian, Edhi menerima uang dari orang kepercayaan Bung Karno. Ia lalu membawa Patung Dirgantara ke Pancoran dan mulai memasangnya. Kira-kira baru selesai 30 persen, Bung Karno datang ke lokasi. Orang-orang ramai mengerubungi. Lalu untuk kedua kalinya Bung Karno datang lagi, dan orang yang datang lebih ramai lagi.  

“Aku minggu depan datang, balik lagi. (Harus) sudah selesai ya!” ujar Bung Karno.

Minggu depannya, ketika Edhi Sunarso tengah berada di puncak Patung Dirgantara untuk pengerjaan akhir, rupanya betul Bung Karno datang lagi: melintas di bawah patung, sudah terbujur kaku dalam iring-iringan pengantar jenazah. Edhi segera turun, mengejar iring-iringan dan ikut ke Blitar. Ia masih sempat menyaksikan jenazah Bung Karno diturunkan ke liang lahat.

“Bung Karno, terimakasih atas pemberian Bung kepada kami. Semangat-semangat, keberanian seperti ini, luar biasa, luar biasa, luar biasa,” ujar Edhi sambil menerawang.

Senin, 4 Januari 2016, tepat hari ini dua tahun silam, Edhi Sunarso wafat di Yogyakarta. Menurut salah seorang anaknya, sebelum meninggal Edhi mengeluh sesak napas. Dan kini, Patung Dirgantara, salah satu mahakaryanya, seolah sesak napas terjerat jalan layang dan keruwetan tata kota. Ia tak lagi terlihat sempurna seperti pada awalnya, yang melesat dari bawah menuju angkasa. (tirto.id - irf/ivn) 

Ibu, Tamparlah Mulut Anak-anakmu

Ibu, engkau duduk di hadapanku.
Ibu jadilah hakim yang syadid, yang besi, bagi anak-anakmu.
Jika kutulis ini sebagai buku netral, pengadilan akan empuk. Setiap kata dari beribu bahasa bisa dipakai untuk mementaskan kepalsuan. Seratus ahli penyusun kalimat bisa memproduksi puluhan atau ratusan ribu rangkaian kata yang bebas dari kenyataan dan dari diri penyusunnya sendiri.Kebebasan itu bisa sekadar berupa keterlepasan kicauan intelektual dari dunia empiris, tapi bisa juga merupakan kesenjangan antara semangat ilmu—yang di antara keduanya membentang kemunafikan, inkonsistensi atau bentuk-bentuk kelamisan lainnya.

Syair tidak bertanya kepada penyairnya.
Ilmu tidak menguak ilmiawannya.
Pembicaraan tidak menuntut pembicaranya.
Tulisan tidak meminta bukti hidup penulisnya.
Ide tidak kembali kepada para pelontarnya.

Ibu yang duduk di hadapanku, ini adalah kritik anak-anakmu sendiri.
Allah melaknat orang yang mencari ilmu untuk ilmu. Al-‘ilmu lil-‘ilmi.
Ilmu menjadi batu, dan para pencari ilmu menyembah bau-batu, berhala-berhala yang membeku di perpustakaan dan pusat-pusat dokumentasi serta informasi.
Betapa penting dokumentasi, tetapi ilmu tidak dipersembahkan kepada museum apapun, melainkan kepada apa yang bisa dikerjakan hari ini oleh para penulis di lapangan, bukan di kahyangan.

Ibu, tamparlah mulut anak-anakmu.
Orang yang bertahun-tahun mempelajari mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan, tidak dijamin memiliki kebenaran mental untuk mengemukakan sesuatu hal itu benar dan sesuatu hal itu salah. Tinggi dan luasnya Ilmu pengetahuan seorang cendekiawan tidak menjanjikan jaminan moral. Artinya, dari kenyataan itu tercermin ketidaktahuan kemanusiaan.
Di dalam diri seseorang tidak terdapat keterkaitan positif antara pengetahuan, ilmu, mentalitas dan moralitas.

Emha Ainun Nadjib

Demi Sinematek Misbach Yusa Biran Menumpang Hidup pada Nani Wijaya

“Buku ini saya persembahkan kepada istri saya Nani Widjaja yang berkorban habis-habisan menunjang kegila-gilaan saya,” tulis Misbach Yusa Biran di lembar persembahan buku Teknik Menulis Skenario Film Cerita.

Salah satu “kegilaan” Misbach adalah menolak menerima pekerjaan menulis skenario dan menyutradarai film demi membangun Sinematek Indonesia (lembaga arsip film pertama di Asia Timur).

“Akibatnya untuk kehidupan rumah tangganya, Misbach mempercayakan seluruhnya kepada istrinya, Nani Wijaya yang pemain film. Misbach sendiri mengatakan bahwa dia hidup menumpang (in de kost) kepada istrinya yang ketika tidak bisa main film, terpaksa berjualan sirop,” ujar Ajip Rosidi dalam Misbach dan Sinematek.

Misbach lahir di Rangkasbitung, Banten, Pada 11 September 1933. Ayahnya bernama Ayun Sabiran, orang Minangkabau yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan sehingga ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Digul Hulu. Di pembuangan, ayahnya bertemu Yumenah (ibu Misbach) yang ikut dengan Salihun, ayah Yumenah—orang pergerakan dari Banten.

Salihun membawa istri dan enam orang anaknya ke Digul Hulu. Ayun Sabiran dan anak-anak Salihun menyukai kesenian, salah satunya main biola. Yumenah dan beberapa saudaranya sering meminjam biola Ayun Sabiran. Selain kedekatan karena punya hobi yang sama, juga karena paham keagamaan Ayun Sabiran yang dekat dengan Muhammadiyah dianggap cocok oleh Salihun, maka Yumenah dinikahkan dengan orang buangan dari Minangkabau tersebut. 

“Mereka dibebaskan dan kembali ke Rangkasbitung ketika Misbach baru tiga bulan dalam kandungannya. Maka sebenarnya meskipun Misbach dilahirkan di Rangkasbitung, ia sebenarnya ‘made in’ Digul Hulu,” tulis Ajip Rosidi dalam H. Misbach Yusa Biran (1933-2012).

Ajip menambahkan, konon waktu kecil ia dipanggil Yusuf oleh kawan-kawannya di Rangkasbitung. Maka ‘Yusa Biran’ itu adalah gabungan dari ‘Yusuf Sabiran’. Sabiran tentu saja nama ayahnya. Ketika beranjak dewasa dan mulai mengumumkan tulisan-tulisannya dalam majalah, Misbach menggunakan nama M. Bach.—yang dalam perkiraan Ajip supaya dekat dengan nama komponis terkenal Sebastian Bach.

Misbach sekolah di Taman Madya pimpinan Said Reksohadiprodjo. Alumni sekolah ini banyak yang menjadi pengarang, pelukis, dan seniman lainnya. Ia sendiri memilih film sebagai bidang yang digelutinya dengan penuh cinta. Misbach menulis skenario, menjadi sutradara, dan bertungkus lumus mengarsipkan jejak serak film Indonesia.

Sinematek Indonesia berdiri pada 1975. Lembaga pengarsipan film itu digagas oleh Misbach dan dilaksanakan ketika Asrul Sani menjadi Rektor LPKJ (Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta)—sekarang IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Karena tidak ada anggaran, Misbach menyatakan bersedia memimpin lembaga tersebut untuk sementara, tanpa gaji ataupun honorarium.

Misbach sadar ia hanya pengarang cerita, drama, penulis skenario, sutradara film dan lain-lain, bukan seorang ahli di bidang dokumentasi. Jika suatu saat ada orang yang ahli di bidang ini, ia akan menyerahkan kedudukannya kepada orang tersebut. Karena keterbatasan ini pula, bidang pengarsipan yang digarapnya pun dibatasi hanya pada film (Sinematek). Pengarsipan seni pertunjukan yang lain ditangguhkan.

Sebagai salah satu kawan dekatnya, Ajip menyebut Misbach orang yang keras kepala. Karena menganggap Sinematek penting, Misbach dengan sungguh-sungguh menanggung segala risikonya bekerja dan membangun Sinematek Indonesia. 

“Untuk itu (Sinematek) dia terpaksa menolak pesanan pembuatan skenario, bahkan menolak tawaran untuk menjadi sutradara. Padahal dari menulis skenario dan menyutradarai filmlah Misbach selama itu hidup,” sambung Ajip.

Misbach dan koleganya di Sinematek bukannya tanpa harap dan ikhtiar. Mereka sadar lembaga tersebut kekurangan dana dan nyaris hanya dikerjakan dengan con amore. Ketika Harmoko—sahabat karibnya sesama “seniman Senen”—memimpin Departemen Penerangan, ia sempat berharap bahwa Sinematek akan mendapat status yang jelas di lingkungan departemen tersebut dan mendapat anggaran tetap. Namun, nyatanya, tidak. 

Di Sinematek, Misbach menyusun dokumentasi film Indonesia sejak awal, termasuk menemukan dan menyimpan film-film lama sejak awal sejarah perfilman Indonesia tahun 1920-an. Kerja ini, di tengah kesadaran masyarakat yang umumnya tidak menganggap penting dokumentasi, tentu saja menempuh jalan terjal. Bahkan Tio Tek Djien—salah seorang tokoh perfilman sebelum perang, menasihati Misbach agar tidak meneruskan kerja dokumentasi tersebut yang menurut pendapatnya tidak akan dihargai orang.

Meski mengakui kebenaran nasihat Tio Tek Djien, Misbach terus bekerja untuk membangun Sinematek sehingga lembaga tersebut dikenal dan diakui keberadaannya oleh kalangan sinematek internasional.

Selama hayat dikandung badan, Misbach melahirkan beberapa karya dan berhasil meraih penghargaan. Naskah dramanya yang terkenal berjudul Bung Besar (1957). Sementara kumpulan cerpennya mengenai dunia film dibukukan dengan judul …Oh, Film. Buku ini mengalami cetak ulang yang tak sedikit. 

Pada 1967, ia terpilih sebagai sutradara terbaik untuk filmnya Di Balik Tjahaja Gemerlapan dan penulis terbaik untuk Menyusuri DJedjak Berdarah. Warsa 1973-1995, ia mengajar di LPKJ/IKJ untuk mata kuliah penulisan skenario. Sejak 1974, ia mengajar Sejarah Film dan Penulisan Skenario Film di berbagai kursus dan lokakarya.

Mendokumentasikan Seniman Senen

Selain mendokumentasikan tetek bengek tentang film Indonesia di Sinematek, Misbach juga pernah mencoba merekam kehidupan sehari-hari para seniman yang dalam beberapa periode kesohor dengan sebutan seniman Senen. Dalam catatan Misbach yang bertajuk Keajaiban di Pasar Senen, kelompok seniman yang dikenal kere ini ternyata dipenuhi oleh para pengangguran yang pura-pura menjadi seniman.

“Mereka adalah orang yang mengaku diri seniman untuk menutupi ke-gelandangan-nya, penganggur-penganggur malas yang di atas kedekilannya memasang etiket mentereng: seniman,” tulis S.M. Ardan dalam pengantar di buku tersebut.
Namun, justru dari para seniman sejenis itulah kemudian lahir keajaiban dalam arti keanehan, menakjubkan, dan sekaligus menggelikan yang diangkat oleh Misbach. 

Sekali waktu Misbach mendapati Asmar—seniman entah, sebab belum menghasilkan karya seni apa-apa. Namun, Misbach menyebutnya sebagai “satu-satunya seniman di wilayah Pasar Senen yang paling seniman tulen: 100%, 24 karat”, tengah termenung sambil memerhatikan lalu lalang orang.

Asmar hidup melarat, tak peduli baju dan kebersihan. Ia juga tak mau bekerja apa-apa, kecuali berpikir untuk seni. Tidak mau cari uang, karena katanya ia benci uang. Sekali waktu, bung melarat ini rupanya tengah berpikir tentang firasat dan keajaiban.

“Firasat…?” Tanya Misbach

“Ya, firasat yang ajaib! Firasat begini sudah seringkali datang padaku, dan selalu hasilnya cocok,” jawab Asmar.

“Firasat yang ajaib itu menunjukkan bahwa aku akan dapat uang lebih dari seratus perak malam ini. Entah dari siapa…” sambungnya.

Mereka kemudian terlibat pembicaraan terkait apa yang Asmar sebut sebagai keajaiban dan firasat. Penjelasan Asmar berputar-putar, sementara tangannya gemetar waktu memasukkan rokok ke mulutnya. Sebuah kondisi yang amat jelas bahwa dia mulai kelaparan. Kebetulan waktu itu ada uang lima rupiah di kantong Misbach yang segera ia berikan kepadanya.

Sambil mengembangkan senyum, senyum yang penuh kegaiban tulis Misbach, Asmar menerima uang itu dan berkata, “Nah, kau percaya tidak? keajaiban toh datang, meskipun baru sebagian. Percaya tidak?”

Selain kisah di atas, masih ada beberapa fragmen lain yang merangkum keanehan para seniman Senen dan menggambarkan situasi kehidupan seniman dan kesenian di Jakarta pada era 50-an, seperti misalnya kehidupan sandiwara yang kembang-kempis.

Apalagi situasi susah itu ditambah ruwet dengan kehadiran para petualang yang mencari untung dari kesenian dengan dalih untuk bantuan bencana alam atau usaha-usaha sosial lainnya. Meski demikian, dari sekian banyak seniman gadungan dan kehidupannya yang jungkir balik, Senen tetap bisa melahirkan beberapa seniman betulan.

“Di balik kekacaubalauan itu lahirlah seniman-seniman (tulen) yang kemudian ‘jadi orang’: Sukarno M. Noor, Wahyu Sihombing, Drs. Sumandjaja, Menzano, Sukanto S.A, dan lain-lain. Ya—di Senen itulah seniman-seniman (yang tulen dan yang pura-pura) mengadakan rendesvouz setiap waktu. Di samping omongan acak-acakan, tidak jarang terjadi pembicaraan berarti, yaitu bila sehabis menonton pertunjukan sandiwara atau film,” tulis S.M. Ardan.

Dalam memoarnya yang berjudul Kenang-kenangan Orang Bandel, Misbach Yusa Biran menyebut dirinya sebagai orang idealis yang ngotot bekerja untuk mewujudkan suatu ide, meski hal tersebut tidak mendapat perhatian dari masyarakat sehingga hidupnya sendiri kapiran.

Pada 11 April 2012, “orang bandel” yang telah mengurus Sinematek lebih dari 30 tahun itu tutup usia di Tangerang, Banten. Usianya pungkas, namun kerja-kerja dokumentasinya masih belum selesai: menagih para penerusnya untuk melanjutkan amal panjang itu. (tirto.id - irf/msh)

Deklarasi Djuanda dan Ikhtiar Menyatukan Laut Indonesia

Di atas jalan beraspal, di rimbun hutan kota, di bendungan, di udara, nama Djuanda Kartawidjaja melekat. Ya, tokoh nasional kelahiran Tasikmalaya, 14 Januari 1911, ini menghiasi nama ruas jalan, taman hutan, waduk, hingga bandara. Seperti dalam sepenggal perjalanan hidupnya yang terus-menerus mengisi ruang di lingkaran para pengambil kebijakan (sempat menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Perdana Menteri).

Namun di atas semuanya, resonansi nama Djuanda yang paling menggetarkan adalah terkait dengan politik kewilayahan yang membuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan semakin kuat, yaitu Deklarasi Djuanda.

Jika diurutkan berdasarkan linikala, Deklarasi Djuanda yang berisi tentang satu kesatuan wilayah melengkapi kepingan ke-Indonesia-an yang sebelumnya didahului Sumpah Pemuda 1928 sebagai perlambang kesatuan bangsa, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai wujud kesatuan negara. 

Deklarasi ini dicetuskan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan Panjang menuju Kedaulatan Laut

Pada mulanya, Deklarasi Djuanda mendapat tantangan keras dari hampir seluruh dunia karena dianggap bertentangan dengan Hukum Internasional. Saat itu, kekuasaan laut suatu wilayah hanya diakui selebar tiga mil yang diukur dari masing-masing pulau. Hukum Laut Internasional belum secara jelas mengakui laut dalam dan gugus kepulauan yang ribuan jumlahnya sebagai kesatuan wilayah.

Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnatie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan warisan kolonial ini, pulau-pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal ini berarti kapal asing bebas berlayar di atas perairan laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Dengan kata lain, kedaulatan setiap pulau di Indonesia dalam kondisi rentan. 

Prof. DR. Awaloedin Djamin, MPA, penyunting dan salah satu penulis buku Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama (2001), menjelaskan bahwa dengan adanya undang-undang kolonial tersebut, Indonesia secara politik dan ekonomi sangat dirugikan. Tanah dan air Republik Indonesia belum terwujud dalam satu kesatuan yang utuh.

Langkah pertama memperjuangkan cita-cita kesatuan wilayah adalah dengan membawanya ke Konvensi PBB ke-1 tentang Hukum Laut di Jenewa pada Februari 1958. Dan seperti sudah diduga sebelumnya, karena oposisi yang terlalu keras, akhirnya Indonesia menarik kembali usulnya sebelum ditolak secara resmi oleh dunia internasional.

“Memang lebih bijaksana untuk mematangkannya terlebih dulu sebelum mengajukannya dalam suasana konferensi internasional, yang bila suasananya belum matang malahan dapat menolaknya, yang berarti dapat mematikan konsep itu sendiri,” tambah Awaloedin.

Menjelang Konvensi PBB ke-2 tentang Hukum Laut di Jenewa pada April 1960, pemerintah Indonesia kemudian meresmikan isi Deklarasi Djuanda melalui Undang-Undang/Prp No. 4/1960 pada Februari. Kenyataannya, konferensi tersebut tidak lagi membicarakan masalah negara kepulauan, namun memusatkan perhatian kepada batas terluar dari laut wilayah (3 mil, 12 mil, atau 6 mil laut wilayah ditambah 6 mil zona perikanan), yang ternyata kemudian juga gagal mencapai kesepakatan.

Sementara di dalam negeri, pemerintah Indonesia tetap menjalankan Undang-Undang/Prp No. 4/1960, meski mendapat banyak protes dan kecaman dari dunia maritim internasional. Implementasi undang-undang tersebut adalah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 8/1962 tanggal 25 Juli 1982 untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia, dan Keppres No. 103/1963 yang menetapkan seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan Laut Republik Indonesia.

Sepuluh tahun setelah Deklarasi Djuanda diumumkan, timbul berbagai pemikiran di dunia internasional untuk membahas kembali masalah kelautan. Hal ini, menurut Awaloedin Djamin, dilandasi beberapa hal: 

(1) Makin banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka, yang merasa tidak pernah ikut membuat Hukum Laut Internasional pada masa lalu, dan karena itu ingin lebih berperan dalam menentukan dan membela kepentingannya.

(2) Terjadinya kecelakaan kapal tangki Torrey Canyon pada 1967 di Selat Dover yang menimbulkan polusi laut di pantai Inggris dan Prancis, yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum perlindungan lingkungan laut.

(3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di dasar laut dalam, yang terletak jauh dari wilayah nasional, sehingga menimbulkan masalah kepemilikan atas kekayaan alam tersebut. 

(4) Makin maraknya eksploitasi perikanan di laut oleh negara-negara penangkap ikan jarak jauh yang tidak membawa keuntungan apa pun bagi negara-negara pantai yang lebih dekat dengan sumber perikanan tersebut.

(5) Semakin menghebatnya Perang Dingin yang memerlukan mobilisasi angkatan laut masing-masing melalui selat-selat dan laut-laut yang sangat strategis, terutama di Asia Tenggara.

Poin-poin itulah yang mendorong dunia internasional untuk mengadakan Konvensi Hukum Laut Internasional PBB ke-3 yang berlangsung dari 1973 sampai 1982. Hal ini tentu saja menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kembali memperjuangkan isi Deklarasi Djuanda agar diakui dunia. 

Kali ini langkah Indonesia semakin kuat dengan didahului serangkaian upaya penggalangan dukungan. Forum-forum resmi yang bersifat akademis digelar di tingkat internasional, terutama dukungan dari sesama negara kepulauan seperti Filipina, Fiji, dan Mauritius, negara-negara Asia-Afrika (khususnya yang tergabung dalam Asian African Legal Consultative Committee).

Selain itu, Indonesia juga mengembangkan kerja sama dengan beberapa negara pantai di Asia-Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara maju yang memiliki garis pantai panjang seperti Kanada, Australia, Selandia baru, Norwegia, dan Eslandia, juga dijajaki.

Pada kesempatan ketiga inilah Indonesia tidak hanya memperjuangkan konsep kesatuan wilayah darat dan laut, tapi juga udara. Ini berarti seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia. 

Unsur-unsur kesatuan kewilayahan ini yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982. Tiga tahun kemudian, 31 Desember 1985, Indonesia meratifikasi Konvensi melalui Undang-Undang No. 17/1985, yang berlaku secara internasional sejak 16 November 1994.

Dalam Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (2010), Marhaeni Ria Siombo menjelaskan, negara kepulauan yang dimaksud dalam Konvensi Hukum Laut tersebut adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

“Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelago State). Untuk itu pengembangan potensi budaya, sosial, politik, dan hukum ke-Indonesia-an dapat membangun ciri khas kelautan sebagai identitas bangsa Indonesia,” tulis Mhd Halkis dalam Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dan Analisis Fenomenologi Hermeneutika (2017) terkait keberhasilan Indonesia di Montego Bay. 

Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka apa yang dicita-citakan puluhan tahun sebelumnya dalam Deklarasi Djuanda, boleh dibilang telah tunai. Hari ini, cita-cita tersebut dipertaruhkan lewat visi "Indonesia sebagai poros maritim dunia" besutan Presiden Joko Widodo. (tirto.id - irf/ivn)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 13 Desember 2017