Membebaskan Pegiat Literasi dari Skorsing Telkom University

Foto: Antara

Malam sudah datang di Jalan Gelapnyawang, Bandung. Jumat, 10 Maret 2017, Fidocia Wima Adityawarman atau Edo duduk di sebuah warung kopi menunggu kawannya, Sinatrian Lintang Raharjo atau Momon, dan Asri Vidya Dewi sebagai pendamping hukumnya. Edo dan Momon adalah dua dari tiga orang mahasiswa Telkom University yang diskorsing oleh kampusnya.

Skorsing itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor bertitimangsa 20 Februari 2017. Mereka dianggap melakukan hal-hal berikut: (1), kegiatan membuka lapak buku untuk umum tanpa izin di lingkungan Universitas Telkom, (2), melakukan kegiatan yang berpotensi menyebarkan faham komunisme di lingkungan Universitas Telkom, (3) memutarbalikkan fakta dan menyebarkan tuduhan tidak benar kepada unsur pimpinan Universitas Telkom yang merusak citra baik kampus, dan (4) melakukan unjuk rasa dengan melakukan ujaran kebencian terhadap unsur pimpinan Universitas Telkom.

Rabu, 9 November 2016, seperti biasa Perpustakaan Apresiasi tengah membuka lapak baca buku gratis di selasar Gedung Dekanat Telkom University. Hari itu Edo, Momon, dan seorang kawannya yang telah lulus kebagian jaga. Pukul 15.20 Wakil Rektor (Warek) IV Bidang Kemahasiswaan Telkom University Dr. M. Yahya Arwiyah, SH. MH., berdasarkan rilis Perpustakaan Apresiasi, menghampiri lapak baca tersebut dan bertanya, “Izin dari mana berjualan di sini?”

Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa buku-buku tersebut bukan barang jualan melainkan untuk dibaca secara gratis.

Warek IV mendapati buku Manifesto Partai Komunis dan Seri buku TEMPO: Orang Kiri Indonesia edisi Njoto dan Musso. Ketiga buku itu kemudian dibawa dengan alasan tidak boleh beredar di lingkungan kampus Telkom University.

“Muso sama Njoto. Satu lagi yang Manikom itu. Terus (kata Warek IV) ‘Ini saya bawa dulu, ini gak boleh di sini, di Telkom University gak boleh,’” terang Edo.

Merasa tidak puas dengan sikap Warek IV, salah satu dari mereka mencoba bertanya, “Kenapa gak boleh? ‘Pokoknya gak boleh,’ dijawabnya pake 'pokoknya pokoknya',” lanjut Edo.

Momon menambahkan bahwa mereka sudah mencoba membela diri dengan menerangkan bahwa itu buku-buku sejarah, dan yang disediakan oleh mereka juga bukan hanya buku-buku tentang komunis, penerbitnya juga jelas dan legal.

“Kalo memang gak boleh, lewat penerbitnya aja, Pak,” tambahnya.

Perpustakaan Apresiasi sudah berjalan sejak akhir 2014, dan mereka berdua bergabung setahun kemudian. Kegiatan lapak baca buku mula-mula diadakan di kantin kampus, kemudian berpindah-pindah tempat ke beberapa fakultas.

“Ngelapak, ngadain diskusi-diskusi buku,” ujar Edo.

Edo melanjutkan bahwa lapak buku dan acara diskusi yang diadakan oleh Perpustakaan Apresiasi, selain diikuti oleh mahasiswa Telom University, juga beberapa kali diikuti oleh para dosen kampus tersebut.

“Dosen ada beberapa kali (yang ikut diskusi), terus di akhir-akhir tahun ini kita ngadain diskusi bareng sama dosen ngerayain ulang tahun komunitasnya dosen-dosen juga bareng-bareng. Ya, bedah buku gitu. Kemarin, sih, kaya George Orwell, sastra sih, novel, Pram, gitu-gitu kemaren,” ungkapnya.

Beberapa saat setelah kejadian pengambilan buku, Perpustakaan Apresiasi membuat rilis terkait hal tersebut dengan judul: “Perampasan Buku oleh Warek IV Bidang Kemahasiswaan Tel-U”.

Salah satu poin yang ditulis yaitu ihwal status buku-buku yang diambil yang sifatnya legal, diterbitkan oleh penerbit besar, dan dijual di toko buku besar. Selain itu, Perpustakaan Apresiasi juga berpendapat bahwa membaca buku, apapun bukunya, adalah hak.  

Sehari kemudian, Humas Telkom Unversity mengeluarkan klarifikasi dengan judul “Rektorat Tel-U Tidak Pernah Merampas Buku Mahasiswa”.

Poin ketiga dari lima poin yang dijelaskan oleh humas kampus adalah: “Warek IV kemudian menanyakan sejumlah pertanyaan kepada mereka termasuk buku-buku yang mereka jejerkan di tempat itu. Lalu Warek IV memilih tiga buku untuk dipinjam dan dipelajari. Sebagai bukti peminjaman, Warek IV berinisiatif untuk difoto. Tidak ada pemaksaan, kondisinya yang ada saat itu bersahabat.”

Kejadian ini mengundang reaksi sejumlah mahasiswa yang kemudian melakukan unjuk rasa. Namun hal tersebut direspon oleh pihak kampus dengan menskorsing seorang mahasiswa pimpinan unjuk rasa, Lazuardi Adnan Faris namanya.

“Faris itu dianggap memimpin unjuk rasa yang waktu itu bersolidaritas. Teman-teman habis bukunya diambil itu kita nyebar kronologi, ada beberapa teman datang ke kita terus ngajakin aksi. Di kampus itu kita aksi. Nah, Faris itu tergabungnya di situ,” ujar Edo.

Menyikapai kasus ini, Vidya yang mendampingi ketiga orang mahasiwa ini mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan melakukan langkah litigasi dengan menggugatnya ke PTUN. Ia mempertimbangkan dua hal yaitu waktu dan biaya.

Dalam pandangan Vidya, jika kasus ini dibiarkan maka terjadi pengabaian terhadap hukum. Untuk itu ia dan rekan-rekannya melakukan pembelaan terhadap ketiga mahasiswa ini.

“Itu makanya yang kita akan lakukan secara non-litigasi, tapi jika memang pada akhirnya harus DO ya ini akan ada sangat banyak kerugian bagi Momon, Edo, dan Faris. Akan ada langkah-langkah hukum lain,” tuturnya.

Edo diskorsing selama tiga bulan, Faris tiga bulan, dan Momon enam bulan. Mereka tidak mengetahui mengapa lama sanksi terhadap mereka berbeda, “Di suratnya enggak dijelasin. Kita juga enggak tahu kenapa,” ujar Edo.

Selama empat bulan lebih, terhitung sejak peristiwa pengambilan buku sampai sekarang, kegiatan Perpustakaan Apresiasi terhenti. Menurut Momon, ia dan kawan-kawannya sudah mencoba berkonsilidasi agar aktifitas literasi seperti membuka lapak buku dan diskusi terus berjalan, namun kawan-kawannya masih merasa ketakutan.

Ia menambahkan, “Pernah sekali ngelapak tapi itu ya ada satpam datang wara wiri, jadi ga nyaman.”

Dedi Kurnia Syah Putra, Assistant Manager of Public Relations Telkom University, ketika dihubungi via aplikasi pesan menjawab bahwa Telkom University tidak pernah melarang buku. Ia bahkan menyebutkan beberapa agenda terkait dengan kegiatan literasi yang diadakan oleh Telkom University.

“Dari mana dasar kami melarang buku? Kami punya program terkait literasi banyak sekali: open library punya agenda Literacy Day. Lalu tiap ada momen strategis nasional, apakah itu Hari Perempuan Dunia, Peringatan Anti Korupsi, dan lain-lain. Kami seringkali adakan kompetisi terkait literasi, entah itu esai, debat, musik (jingle), bahkan film dan foto,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak membatasi aktifitas literasi dengan alasan apa pun. Sanksi yang dijatuhkan kepada ketiga mahasiswa itu, menurutnya, karena aktifitas lapak buku tidak mengindahkan regulasi universitas dan menggelar aksi unjuk rasa dengan ujaran yang irasional dan melebih-lebihkan. Sementara pihaknya amat menjaga ketertiban untuk keteduhan iklim akademik.

“Ujaran yang tidak mendasar, semisal menghasut dengan diksi ‘merampas buku’, padahal tidak ada aktifitas yang demikian. Seolah-olah mereka sedang melawan ketidakadilan, padahal yang betul adalah mereka melanggar regulasi,” ujarnya.

Selasa, 14 Maret 2017, beberapa individu, akademisi, pegiat literasi komunitas, dan organisasi lainnya yang menamakan diri Komite Rakyat Peduli Literasi mengadakan aksi solidaritas dan mimbar akademik jalanan. Aksi dimulai dari sayap timur Gedung Sate, yang kemudian dilanjutkan ke depan kantor pusat Graha Merah Putih Telkom di Jalan Japati, Bandung. Mereka memberikan dukungan kepada Edo, Momon, Faris, dan aktifitas literasi lain pada umumnya.

Sehari pasca aksi solidaritas, yakni hari ini 15 Maret 2017, rektorat Universitas Telkom melakukan mediasi dengan tiga mahasiswa yang diskorsing tersebut. Setelah mediasi selesai, Komite Rakyat Peduli Literasi mengadakan jumpa pers dengan menghadirkan ketiga orang mahasiswa yang bersangkutan beserta pendamping hukumnya di Gedung Indonesia Menggugat.

Faris menjelaskan, mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yaitu tidak akan ada lagi pembatasan terhadap kegiatan literasi di Universitas Telkom. Perpustakaan Literasi akan dijadikan komunitas atau studi grup untuk ruang dikusi dan demokrasi, serta ke depan akan dijadikan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa). Selain itu, tema diskusi serta jenis buku yang dibaca tidak akan dibatasi.

“Lantas untuk yang pencabutan skorsing, kita masih harus menempuh mekanisme selanjutnya. Masih ada mekanisme, kata pihak kampus sedang melakukan proses banding. Skorsing saya, Lintang, dan Edo, masih tanda tanya. Belum ada kesepakan pencabutan skorsing. Cuma untuk ruang-ruang demokrasi itulah yang bisa dikatakan sebagai angin segar di civitas akademika Telkom University,” lanjut Faris.

Edo menambahkan ihwal pencabutan skorsing yang menjadi tuntutan dalam aksi yang dilakukan Komite Rakyat Peduli Literasi, “Di situ (mediasi) kita ngobrolin masalah skorsing, kepastiannya bagaimana. Bahwa tanggal (akhir masa berlaku skorsing) saya yang seharusnya juga hari ini sudah selesai, tapi ternyata masih harus melalui proses-proses.”

Selain itu, Edo juga menjelaskan bahwa meski masa skorsing untuk dirinya telah selesai, namun skorsing harus tetap dilakukan melalui mekanisme pencabutan dari pihak rektorat.

Meski ada beberapa poin yang sepakati, tapi proses mediasi yang di antaranya dihadiri oleh Warek II (Bidang Keuangan dan Sumber Daya) dan Warek IV (Bidang Kemahasiswaan), dan Badan Eksekutif Mahasiwa itu tidak ada bubuhan hitam di atas putih sebagai bukti tertulis. Momon menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena waktu yang terlalu terburu-buru. Namun besok mereka akan mendatangi bidang kemahasiswaan untuk meminta hasil kesepatakan mediasi dalam bentuk tertulis.

“Kami besok akan ke bidang kemahasiswaan, akan mencari legalitas hasil mediasi barusan,” ujar Momon.  

Mediasi tersebut selain membahas kebebasan aktifitas literasi dan skorsing yang menimpa para pegiatnya, menurut penuturan Faris, juga ada himbauan dari pihak Universitas Telkom agar kasus ini sebaiknya tidak diumbar keluar dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan dalam internal civitas akademika Universitas Telkom. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 16 Maret 2017
 

Maung dan Prabu Siliwangi: Mitos atau Fakta?

Dari Persib hingga Kodam Siliwangi, maung/harimau lekat dengan Sunda Jawa Barat

Maung atau harimau punya posisi yang cukup dalam bagi kesadaran orang Sunda. Kita bisa menemukan maung menjadi nama tempat di kawasan Jawa Barat, seperti Cimaung dan Cimacan yang bisa ditemukan di beberapa daerah (Garut, Subang, Banjaran, Cianjur, dll), lambang Kodam Siliwangi, sampai Persib—klub sepakbola kebanggaan warga Jawa Barat dan Sunda yang dijuluki Maung Bandung.

Simbol maung yang melekat dalam alam pikiran masyarakat Sunda pada umumnya dikaitkan dengan legenda nga-hyang atau menghilangnya Prabu Siliwangi di hutan Sancang ketika dikejar bala tentara Islam dari Kerajaan Banten dan Cirebon. Peristiwa ini mengisyaratkan mulai masuknya pengaruh Islam di tatar Sunda.

Dalam legenda ini juga disebutkan sebelum benar-benar menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau amanat kepada para pengikutnya. Amanat yang dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi ini, di antaranya, memuat pesan Siliwangi tentang masa depan wacana Pajajaran di masa depan:

“Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup. Leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa, ngan mapayna kudu maké amparan. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula.”

"Dari mulai hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan nada yang akan mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, tapi menelusurinya harus memakai dasar. Tapi sayangnya yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara.” (Perjalanan Spiritual Menelisik Jejak Satrio Piningit, hal. 16).

Setelah menyampaikan pesan, Prabu Siliwangi kemudian nga-hyang. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda: “Lamun aing geus euweuh marengan sira, tuh deuleu tingkah polah maung.” (Kalau aku sudah tidak menemanimu, lihat saja tingkah laku harimau).          

Hal ini, salah satunya, yang mendasari keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bersalin rupa menjadi harimau. Sebagian pendapat menerangkan harimau di sini tidak bermakna harfiah, melainkan lebih merujuk karakter harimau yang diidentifikasi sebagai pemberani dan menyayangi keluarga. Poin kedua dari karakter itu, yaitu menyayangi keluarga, dikaitkan dengan pilihan Prabu Siliwangi yang konon memutuskan untuk mundur dan tidak meladeni pasukan Islam karena menghindari pertumpahan darah. Alasannya: pengejaran itu dipimpin oleh Kian Santang, salah satu keturunan Prabu Siliwangi.

Dalam budaya pop kiwari, salah seorang seniman Sunda yaitu Yayan Jatnika mengabadikan kisah ini dalam lagu Sancang:

“Ceunah ceuk béja baheula aya nagara/ Sancang Pakuan Pajajaran katelahna/ Prabu Siliwangi nu jadi rajana/ sakti mandraguna/ badé di-Islam-keun anjeunna alim/ diudag putrana Prabu Kian Santang/ ilang di leuweung éta tilem di leuweung éta/ Sancang nu canéom geueuman.”

(Konon dulu ada negara/ Sancang Pakuan Pajajaran disebutnya/ Prabu Siliwangi yang jadi rajanya/ sakti mandraguna/ hendak di-Islam-kan beliau tidak mau/ dikejar anaknya Prabu Kian Santang/ hilang di hutan itu lenyap di hutan itu/ Sancang yang angker).

Uraian bahwa Prabu Siliwangi menghilang karena terdesak oleh masuknya Islam mengandaikan bahwa dialah raja terakhir Pajajaran. Dan memang tidak sedikit yang menganggap Siliwangi sebagai raja terakhir Pajajaran sehingga nga-hyang atau moksanya Siliwangi sebagai akhir dari Pajajaran sendiri.

Paparan di atas, yang merujuk legenda dan alam pikiran masyarakat Sunda, kiranya mesti diperiksa ulang. Benarkan Prabu Siliwangi seperti yang dikisahkan sebelumnya adalah penguasa Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terakhir?

Dalam buku Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi karya Saleh Danasasmita diterangkan beberapa pendapat tentang siapa sebetulnya Prabu Siliwangi.

Poerbatjaraka berpendapat Prabu Siliwangi adalah raja Sunda yang gugur di Bubat. Dalam Carita Parahiyangan, yang dijadikan sumber olehnya, disebutkan bahwa raja yang berangkat mengantar putrinya ke Majapahit adalah Prabu Maharaja, ayah dari Wastu Kancana. Sedangkan Jayadewata (Sri Baduga) adalah cucu Wastu Kancana. Dalam naskah itu Prabu Maharaja disebutkan “keuna kalawiyasa” (terkena perbuatan khianat), sementara Jayadewata disebut sebagai “Sang mwakta ring Rancamaya” (yang dikuburkan di Rancamaya).

Poerbatjaraka menafsirkan bahwa arti kata "kalawiyasa" sama dengan kata "Rancamaya", artinya menganggap Prabu Maharaja dan Jayadewata adalah orang yang sama. Padahal kalimat lengkapnya “Wastu Kancana nu surup di Nusalarang, Tohaan di Galuh nu surup di Gunung Tiga, Ratu Jayadewata mwakta ring Rancamaya” (Wastu Kancana yang dikuburkan di Nusalarang, Tohaan di Galuh yang dikuburkan di Gunung Tiga, Ratu Jayadewata yang wafat di Rancamaya).

“Berdasarkan maksud kalimat ditambah dengan adanya kata sambung yang menyatakan tempat yaitu di dan ring, tentunya Nusalarang, Gunung Tiga, dan Rancamaya adalah nama tempat,” tulis Saleh. Hal ini tentu saja menggugurkan teori Poerbatjaraka, yang artinya siapa sosok Prabu Siliwangi menjadi tidak jelas.

Sementara dalam Babad Siliwangi, diterangkan bahwa Siliwangi berarti "asilih wewangi" (berganti nama/gelar). Hal ini bersesuaian dengan Prasasti Batutulis yang menerangkan bahwa Sri Baduga atau Jayadewata dua kali dinobatkan. Pertama ia dinobatkan dengan menggunakan nama Prabu Guru Dewataprana, lalu namanya diganti ketika dinobatkan untuk kali kedua:

“Semoga selamat. Ini tanda peringatan untuk (peninggalan dari) prabu ratu suwargi. Ia dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewataprana. Dinobatkan (lagi) ia dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit (di) Pakuan. Dia anak Rahiyang Dewa Niskala yang mendiang di Guna Tiga; cucu Rahiyang Niskala Wastu Kancana yang mendiang ke Nusa Larang.”

Saleh Danasasmita menulis bahwa nama raja yang resmi dalam bahasa Sunda sering disebut "wawangi". Arti harfiahnya adalah "seuseungit" karena "seungit" (harum atau wangi) atau kemasyhuran raja terletak pada namanya yang resmi, sebab upacara penobatan biasanya harus diikuti dengan penetapan nama resmi.

Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, yang diidentikkan dengan Prabu Siliwangi, pun sesungguhnya bukanlah raja terkahir dari Pakuan Pajajaran. Masih ada lima raja lagi setelahnya yaitu: Prabu Surawisesa (1521-1535), Ratu Dewata (1535-1543), Ratu Sakti (1543-1551), Nilakendra Tohaan di Majaya (1551-1567), dan Ragamulya Suryakancana sebagai raja terakhir ketika pengaruh Islam mulai masuk dan meruntuhkan kerajaan tersebut pada 1579.

Fakta ini tentu saja tidak sesuai dengan legenda Prabu Siliwangi yang digambarkan sebagai raja Pakuan Pajajaran penghabisan yang nga-hyang dan kemudian melahirkan simbol maung. Ada rentang waktu yang cukup panjang antara Sri Baduga Maharaja dengan berakhirnya kerajaan Pakuan Pajajaran. Artinya ada periodesasi yang gamblang untuk memetakan betapa berakhirnya masa hidup Prabu Siliwangi bukanlah akhir dari Pajajaran. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 14 Maret 2017

Sebelum Freeport Ada Cikotok

Stasiun lori gantung yang merupakan bekas proses pertambangan di Cikotok, Banten. Foto/tambangemascikotok.blogspot.co.id

Empat tahun setelah Irian Jaya resmi menjadi salah satu provinsi Indonesia, Freeport mulai beroperasi. Perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut menjadi perusahaan asing pertama di era Orde Baru setelah ditetapkannya undang-undang No 1/1967 tentang penanaman modal asing. Tambang emas di Papua yang dieksplorasi oleh Freeport merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia.

Keberadaan tambang emas di Indonesia sejatinya telah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, salah satunya yaitu tambang emas Cikotok, Banten. Tambang emas yang beroperasi sejak 1936 tersebut telah lama berhenti. Namun jejaknya masih bisa ditelusuri lewat beberapa tinggalan, di antaranya bak penampungan air dan lori gantung.

Pasca pemekaran, Cikotok berada di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, daerah Banten Selatan. Secara topografi Cibeber berbukit-bukit dan bergelombang, serta sebagian besar wilayahnya termasuk ke dalam daerah kawasan hutan lindung.

Sejak tahun 1839, kawasan Cikotok telah diindikasi mempunyai kandungan emas. Tak kurang dari 77 tahun Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan penelitian umum di daerah Cikotok dan sekitarnya untuk memastikan kadar endapan emas. Beberapa peneliti seperti Junghuhn, Verbeek, Homer Hasaki, Zungler, dan Fenaema vas Es, terlibat dalam proyek tersebut.

Dari tahun 1924 sampai 1930 dilakukan penelitian geologis oleh W.F.F. Oppenoorth. Setelah itu dilanjutkan dengan eksplorasi dan pemetaan hingga tahun 1936. Ketika semuanya dirasa telah siap, maka pembangunan tambang emas mulai dilakukan oleh sebuah perusahaan Belanda yang bernama NV Mijnbouw Maatschappij Zuid Bantam.

Berbarengan dengan itu, pembangunan fasilitas pendukung pun mulai dibangun seperti perumahan direksi dan karyawan tambang, perkantoran, gudang, rumah sakit, laboratorium, fasilitas pabrik tambang, jalan, PLTA, dan fasilitas air bersih.

Dalam Purbawidya (Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi), Vol. 4, No. 1, Juni 2015, Effie Latifundia menulis "Fungsi Bak Air Cigarokrok dan Pasirgombong Kaitannya dengan Tambang Emas Cikotok Abad XX" yang menceritakan salah satu tinggalan fasilitas pertambangan tersebut.

“Bangunan dan fasilitas pendukung bagi pertambangan emas Cikotok yang tak kalah penting dan masih terus hidup dan berfungsi sampai sekarang ini adalah bak air Cigarokrok dan bak air Pasirgombong,” tulisnya.

Bak air yang berada di dua tempat berbeda namun masih satu desa ini mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan Effie Latifundia pada tahun 2007, bak air Cigarokrok dibangun di permukaan tanah. Warga setempat menyebutnya bak blendung karena berbentuk lingkaran dengan atap bulat menyerupai kubah. Di bagian tengah atap terdapat lubang masuk berbentuk persegi dengan ukuran 80 x 100 cm.

Bak air ini, baik ketika tambang emas masih beroperasi maupun telah tutup, berfungsi sebagai penampungan dan pembagi air bersih. Dulu air bersih tersebut dikhususkan untuk warga yang berada di kompleks perumahan dinas perusahaan tambang emas Cikotok, perkantoran, dan masyakarat sekitarnya. Sedangkan saat ini hanya warga sekitar baik air tersebut yang memanfaatkannya untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Air yang ditampung di bak tersebut berasal dari mata air Ci Burial yang disalurkan melalui pipa dengan panjang sekira 1.5 km.

Di kampung Pasirgombong, masih dalam wilayah desa Cikotok, bak air yang satunya lagi terletak di areal Pembangkit Listrik Tenaga Air dan berfungsi untuk menyalurkan air ke rumah pembangkit untuk menggerakkan turbin. Rumah pembangkit merupakan bangunan tempat peralatan berupa mesin turbin, generator, dan peralatan PLTA lainnya.

Air yang digunakan untuk pembangkit listrik ini berasal dari aliran air Ci Madur yang di bagian hulunya dibendung, lalu air bendungan disalurkan ke kolam penyaring agar sampah dari aliran tersebut tidak terbawa. Barulah dari sini air disalurkan ke bak air Pasirgombong sebelum akhirnya dialirkan ke rumah pembangkit.

Kedua bak air ini, meski tambang emas Cikotok sudah tidak beroperasi, tetapi bangunannya masih tersisa dan berfungsi dengan baik.

Bak penampungan air bukan satu-satunya tinggalan yang masih tersisa di bekas tambang emas Cikotok. Iwan Hermawan masih dalam jurnal yang sama namun pada Vol. 3, No. 1, Juni 2014 menulis Lori Gantung: Transportasi Hasil Tambang di Pertambangan Emas Cikotok.

Transportasi lori gantung dibangun karena jarak antara pusat-pusat penambangan dengan pabrik pengolahan letaknya cukup berjauhan. Oleh karena itu sarana pengangkut hasil tambang ini merupakan kebutuhan vital bagi keberadaan tambang emas Cikotok.

“Jarak antara Pasirgombong ke Cikotok adalah 5 km, dan ke Cirotan 19 km. Kenyataan tersebut diperberat dengan kondisi geografis wilayah pertambangan yang merupakan kawasan perbukitan terjal dengan lembah yang sempit,” tulis Iwan.

Pasca tambang ditutup, setidaknya sampai naskah Iwan diterima oleh redaksi jurnal Purbawidya, yaitu 20 Februari 2014, masih tersisa bekas keberadaan lori gantung yang berupa struktur pondasi stasiun lori gantung, struktur pondasi tiang kabel lori gantung, dan tiang-tiang bekas lori gantung yang sekarang dimanfaatkan oleh Perusahaan Listrik Negara sebagai tiang jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT/saluran udara tegangan tinggi).

Ketika Jepang masuk dan mengambil alih kekuasaan dari Belanda, pengelolaan tambang emas Cikotok berada di bawah perusahaan Mitsui Kosha Kabushiki Kaisha. Untuk keperluan perang, dalam catatan Nina Lubis dkk dalam buku Sejarah Kabupaten Lebak, Jepang tidak mencari bijih emas melainkan mencari bijih timah hitam atau timbal yang merupakan bahan baku mesiu.

Setelah perang kemerdekaan mulai berakhir, tambang emas Cikotok kemudian dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah pengawasan Djawatan Pertambangan Pusat Republik Indonesia. Namun tak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1948, tambang emas Cikotok kembali diambila alih oleh Belanda yang kemudian diserahkan kepada perusahaan yang mula-mula mengelolanya, yaitu NV Mijnbouw Maatschappij Zuid Bantam.

Selang dua tahun kemudian, tambang emas Cikotok dijual kepada NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan dengan saham utamanya dipegang oleh Bank Industri Negara yang bersalin nama menjadi Bank Pembangunan Indonesia. Dan sejak tahun 1974, PT. Aneka Tambang menjadi pengelola dan pengendali pertambangan tersebut.

Dalam riwayat perjalanannya yang cukup panjang, tambang emas Cikotok telah menghasilkan berton-ton bijih emas. Kegiatan eksplorasi dan produksi yang berlangsung terus-menerus menjadikan cadangan bijih emas yang dikandung oleh perut bumi Cikotok semakin menipis. Kondisi ini akhirnya membuat pertambangan resmi ditutup pada 28 September 2005, dan produksi benar-benar berhenti pada tahun 2008. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 12 Maret 2017

Sejarah Bahasa Sunda dalam Kebudayaan Cetak

Iklan toko buku M.I. Prawira-Winata. FOTO/Istimewa

Perkembangan bahasa Sunda sampai bentuknya yang sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari peran orang-orang Belanda. Atau, menurut Mikihiro Moriyama dalam buku Semangat Baru; Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19, bahasa Sunda dalam sejarahnya “ditemukan”, “dimurnikan”, dan “didayagunakan” oleh orang kolonial.

“Kaum cendekiawan Belanda yang berstatus pejabat pemerintah kolonial, penginjil, dan partikelir yang hidup pada abad itu baru menemukan bahasa Sunda sebagai bahasa mandiri yang memiliki kosa kata dan struktur tersendiri pada abad ke-19,” tulis Edi S. Ekadjati dalam pengantar buku tersebut.

Seorang Belanda yang perannya cukup besar dan tidak bisa dilepaskan dari hadirnya budaya cetak dalam bahasa Sunda adalah Karel Frederik Holle atau K.F. Holle. Her Suganda dalam buku Kisah Para Preangerplanters menuturkan bahwa sebelum berkenalan dan mendalami bahasa Sunda, K.F. Holle hanya salah seorang yang ikut dalam rombongan pelayaran warga Belanda pimpinan Guillaume Louis Jacques van der Hucth. Pada 1843, rombongan yang berlayar dari Belanda itu hendak menuju tanah harapan di timur jauh, yaitu sebuah negeri koloni yang bernama Hindia Belanda.

Setelah bekerja selama sepuluh tahun di Kantor Residen Cianjur sebagai klerk dan di Kantor Directie van Middelen en Domeinen di Batavia, K.F. Holle merasa tidak puas. Ia akhirnya memilih menjadi administratur sebuah perkebunan teh di Cikajang, Garut. Setelah itu ia lalu membuka perkebunan teh dan kina waspada (Bellevue) di kaki gunung Cikuray.

Di tempat kerja barunya, K.F. Holle tertarik dengan literasi dan kebudayaan Sunda. Sambil belajar bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat dan penguasa setempat, ia pun kerap mengenakan pakaian seperti halnya pribumi, seperti sarung dan kerepus.

Saat mendalami bahasa Sunda, Holle bersahabat dengan Moehamad Moesa (Hoofd Penghulu Limbangan) dan putrinya yang bernama R.A. Lasminingrat. Ia kemudian mendorong sahabat-sahabatnya itu untuk menulis.

Berkat persahabatannya dengan Holle, Moehamad Moesa kemudian berhasil membuat beberapa karya, di antaranya Wawatjan Woelangkrama (1862), Wawatjan Dongéng-dongéng Toeladan (1862), Woelang Tani (1862), Wawatjan Tjarios Ali Moehtar (1864), Élmoe Nyawah (1864), Wawatjan Woelang Moerid (1865), Wawatjan Woelang Goeroe (1865), Wawatjan Pandji Woeloeng (1871), dan Dongéng-dongéng Pieunteungeun (1887).

Buku-buku karya Moehamad Moesa tersebut, menurut Ajip Rosidi dalam Jurnal Kebudayaan Sunda Dangiang edisi III/2002, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bacaan murid sekolah.

Di bawah pengawasan K.F. Holle juga, beberapa pejabat lokal berhasil menuliskan karya dalam bahasa Sunda, yakni Bratawidjaja (mantan patih daerah Galuh di Kabupaten Sukapura/Tasikmalaya) dan Adi Widjaja (patih daerah Limbangan). Buku-buku berbahasa Sunda yang diproduksi dalam pengawasan K.F. Holle berlangsung kira-kira sampai 1880-an.

Pagoeneman Soenda djeung Walanda, buku terakhir yang berada di bawah pengawasannya, terbit pada 1883. Sedangkan buku yang terakhir disunting oleh Holle adalah Mitra noe Tani, terbit pada 1896.

Peran Holle tak hanya mendorong para penulis pribumi untuk terus berkarya dan mengawasi proses kreatifnya. Ia juga menulis buku berbahasa Sunda yang kemudian menjadi populer menjadi dongeng pengantar tidur anak-anak di kalangan masyarakat Sunda, yaitu Tjarita Koera-koera djeung Monyét. Dalam keseharian, dongeng tersebut kemudian dikenal dengan judul Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét. Buku fabel yang terbit pada 1851 tersebut dianggap sebagai pelopor buku pegangan siswa di Jawa Barat.

Meski K.F. Holle terbilang berjasa pada perkembangan literasi Sunda, ia tetap dicurigai dan kerap dikenai prasangka, karena Holle adalah penasihat kehormatan pemerintah Hindia Belanda untuk urusan pribumi. Sikap curiga datang dari kedua belah pihak, baik kalangan pribumi maupun pihak Belanda. Moriyama menggambarkan situasi ini dengan kalimat “paduan ganjil antara oportunisme, persahabatan, dan keingintahuan.”

Terkait dengan penyebaran dan pola distribusi, Sudarsono Katam Kartodiwirio dalam Bandung; Kilas Peristiwa di Mata Filatelis menuturkan bahwa di kisaran 1920-an ada sebuah toko buku dan sekaligus penerbit yang banyak menjual buku-buku berbahasa Sunda, yaitu toko buku M.I. Prawira-Winata. Lokasi toko buku ini berada di jalan Lembong yang sekarang menjadi Hotel Royal Palace.

Penerbit ini, selain menerbitkan buku-buku beruansa Islam seperti Wawatjan Sadjarah Ambia (Moehammad Moesa), dan Hadis Mi’radj atawa Pangapoengan Kandjeng Nabi Rosoel’oellah (Haji Hasan Moestapa), juga menerbitkan beberapa cerita roman dari para sastrawan Sunda terkenal, serta buku humor.

Buku-buku tersebut di antaranya Wawatjan Endén Sari-Banon, Tjarios Istri Rajoengan (R. Memed Sastra-Hadi Prawira, M.I. Prawira-Winata), Wawatjan Rangga-Woeloeng (Soemaradiredja), Wawatjan Djaka-Oembaran (Soemaradiredja), Wawatjan Roesiah noe Kasép (1920-an), Wawatjan Roesiah noe Geulis (1920-an), dll.

M.I. Prawira-Winata sangat sadar hukum. Dalam setiap penerimaan naskah, penerbit ini selalu membeli hak cipta penulis dan melindungi hak kepemilikan naskah tersebut. Di setiap buku selalu tertulis kalimat “anoe gadoeh hak kana ieu boekoe” (yang punya hak atas buku ini) dan “nu sanés teu kenging njitak, disengker koe Staatsblad 1912 No. 600 art. 11” (pihak lain tidak boleh mencetak buku ini, dilindungi oleh Staatsblad 1912 No. 600 artikel 11).

Untuk meningkatkan penjualan, M.I. Prawira-Winata kerap memasang iklan secara rutin di sebuah harian berbahasa Sunda, yaitu Sipatahoenan.

Pada dekade 1910-an, di Bandung juga hadir penerbit Dachlan Bekti yang sebelumnya mengelola toko penjahit. Boekoe Singa Bandoeng (Wangsaatmadja), roman perjuangan Siti Rajati dan Gan Fatimah (Moh. Sanoesi) adalah beberapa contoh buku yang diterbitkannya.

Dachlan Bekti juga pernah menerbitkan buku roman yang cukup populer di masyarakat, yaitu Eulis Atjih dan Rasia nu Goréng Patut karya Achmad Basach, salah seorang pimpinan Sarekat Rakjat dengan nama pena Juhana. Buku Babad Radén Adipati Aria Martanagara karya Bupati Bandung R.A.A. Martanagara, dan Tatakrama Oerang Soenda karya Daeng Kanduruan Ardiwinata, diterbitkan pula oleh Dachlan Bekti.

Ada juga penerbit NV Ganaco yang sebelum tahun 1950-an masih milik Belanda dan bernama A.C. Nix & Co. menerbitkan buku Batok Bulu Eusi Madu (Nj. S.S. Suwadi, 1956), buku pelajaran Bahasa Sunda Seri Kandaga (R. Momon Wirakusumah, I. Buldan Djajawiguna, 1957), Di Lembur Kuring (Sjarif Amin, 1964), dll.

Bergeser ke periode berikutnya, ada penerbit Sumur Bandung yang mengeluarkan buku Upacara Adat di Pasundan (R. Akip Prawira Soeganda, 1964), Saumur Jagong (Sjarif Amin, 1983), dan Perjoangan Paguyuban Pasundan 1914-1942 (Sjarif Amin, 1984).

Di ranah media massa, Sipatahoenan adalah harian berbahasa Sunda yang pernah sangat populer di zamannya. Rahim Asyik yang waktu itu menjabat Wakil Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat, menjelentrehkan kisah Sipatahoenan dari kelahiran sampai kematiannya (Pikiran Rakyat, 3-13 Februari 2015).

Sipatahoenan lahir Desember 1922 dari hasil konferensi Paguyuban Pasundan di Bandung.

“Selama tiga bulan dari Januari 1923 sampai April, koran itu tidak jelas juntrungannya,” tulis Rahim.

Tahun 1939, 16 tahun setelah terbit, oplah Sipatahoenan mencapai mencapai 5.800 eksemplar. Sangat kecil jika dibandingkan dengan koran Belanda yang oplahnya sudah mencapai puluhan ribu. Namun seiring waktu, koran ini kemudian mendapat sambutan yang baik dari pembaca. Bukan hanya Priangan, sejumlah simpatisan dari Jakarta, Cirebon, dan Banten mulai minta dikirim.

Dalam konteks pergerakan nasional, Sipatahoenan ikut meliput peristiwa persidangan Sukarno dkk yang terkenal dengan pledoi Indonesia Menggugat.

“Poekoel setengah 8 pintoe landraad diboeka, dan orang2 sama dorong-mendorong boeat mendapat tempat,” tulis Rahim. Sipatahoenan seperti mendapat berkah dari persidangan Sukarno, dkk, sebab rasa ingin tahu masyarakat cukup tinggi terhadap peristiwa politik tersebut.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Sipatahoenan diberangus. Koran yang terbit dalam bahasa Sunda diwajibkan terbit dalam bahasa Indonesia. Aturan itu menjadi lonceng kematian bagi Sipatahoenan yang sudah identik dengan bahasa Sunda.

“Koran Sunda anu ngan sahidji, sasat sina maot, teu béda djeung diruang kérépés, da ku Djepang diubrak-abrik, malah mesin-mesin, dirurud dikukud,” tulis Rahim mengutip ratapan Mas Atje Salmoen, soal habisnya Sipatahoenan di bawah pendudukan Jepang.

Jepang hengkang, Sipatahoenan terbit lagi pada 1947. Dan setelah mengalami pasang surut serta kondisinya kian mengkhawatirkan, akhirnya pada 18 November 1987, surat izin terbit Sipatahoenan dicabut.

Selain koran, beberapa majalah Sunda seperti Manglé (sejak 1957 dan masih terbit sampai sekarang), Langensari (1963), Madjalah Sunda (1965), Handjuang (1971), Gondéwa (1972), dll, turut mewarnai penyebaran bahasa Sunda dalam media cetak. Beberapa majalah berbahasa Sunda selain Manglé yang masih terbit sampai sekarang antara lain Bina Da’wah (sejak 1981), Cupumanik (sejak Agustus 2003), dan Sunda Midang (sejak akhir 2004).

Kiwari, meski tiras majalah dan tabloid Sunda terus menurun, serta jumlah penjualan buku berbahasa Sunda tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya budaya cetak masih eksis dalam upaya melestarikan bahasa Sunda.

Hawe Setiawan, Ketua Lembaga Budaya Sunda, pada 2014 pernah mendata buku-buku berbahasa Sunda yang terbit pada tahun itu. Seperti yang dipublikasikan harian Pikiran Rakyat dan di situs lembaga tersebut, dari 38 judul buku yang terbit, 36 judul di antaranya tergolong karya rekaan yang meliputi novel, cerita pendek, fiksi mini puisi, dan guguritan. Sisanya adalah karya nonfiksi yang terdiri atas kumpulan esai dan buku pengajaran. (tirto.id - irf/msh)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 6 Maret 2017

Menghisap Candu di Bandung

Pecandu Opium di Jawa pada zaman kolonial Belanda. FOTO/KITLV

Bandung tempo dulu tak hanya dibaluri julukan yang bertendensi pujian macam Parijs van Java, The Garden of Allah, Paradise in Exile, Europe in de Tropen, De Bloem der Indische Bergsteden, dll, namun juga menyisakan kisah tentang candu atau madat.

Seperti ditulis James R. Rush dalam Candu Tempo Doeloe, pemerintah kolonial Belanda pernah menjadikan candu sebagai pundi-pundi kas negara. Persebaran candu di Pulau Jawa ternyata masuk dan beredar di Bandung, kota pegunungan yang menjadi salah satu “anak emas” pemerintah kolonial.

Agak sulit sebetulnya mendapatkan catatan yang gamblang ihwal candu di Bandung, namun jika menilik beberapa teks fiksi dan memoar, akan banyak ditemukan fragmen-fragmen pendek yang setidaknya menjelaskan bahwa candu telah ada dan hidup dalam keseharian sebagian masyarakat Bandung.

Dalam roman Rasia Bandoeng yang terbit mula-mula pada 1918, candu dipakai sebagai medium untuk menjelaskan salah satu saudara tokoh utama roman tersebut. Buku ini berkisah tentang perkawinan satu marga di kalangan orang Tionghoa yang waktu itu tabu. Tokoh utamanya yaitu Tan Gong Nio atau Hilda Tan dan Tan Tjin Hiauw. Dalam bab yang menjelaskan keluarga pihak laki-laki ditulis:

“Orang yang kaduwa ada berbadan sedikit kecil, kulit mukanya putih-pucat, bibirnya yang tebal ada berwarna sedikit biru, mengutaraken rupanya saorang yang suka ‘papun’ (madat), berumur kira-kira 40 tahon, orang ini ada tuwan Tan Tjin Pian sudara tuwa dari tuwan Tan Tjin Hiauw.”

Jika merujuk pada tahun terbit roman tersebut, candu di Bandung setidaknya telah hadir sejak satu abad lampau.  

Bahkan dalam naskah Wawatjan Tjarios Moenada anoe Prantos Kadjadian Hoeroe-hara di negeri Bandoeng di kaping 30 boelan December 1842, meski ditengarai baru diterbitkan oleh Balai Pustaka sekitar 1921, namun tokoh utamanya, yaitu Munada, adalah juga seorang pemakai candu.

Dalam naskah yang menceritakan peristiwa pembunuhan Asisten Residen Bandung, C.W.A. Nagel tersebut, Munada sang pembunuh yang sebelumnya membakar pasar lama Bandung yang berada di Ciguriang (daerah sekitar jalan Kepatihan sekarang) digambarkan sebagai pemadat.

Pada wawacan nomor 29, dengan menggunakan pupuh Sinom, tertulis:

“Ganti ngaranna Munada / tapi kalakuan tadi / nyeret jeung nginum madatna / teu pisan eureun saeutik / tetep kumaha tadi / maén kartu maén dadu / di Cianjur téh cicingna / tapi henteu kungsi lami / ti Cianjur pindah ka Bandung nagara.”

“(Ia) berganti nama (menjadi) Munada / tapi kelakuan asal / menipu dan mengisap madat / sedikit pun tidak berhenti / tetap seperti semula / bermain kartu bermain dadu / (ia) bertempat tinggal di Cianjur / hanya tidak lama kemudian / (ia) berpindah ke kota Bandung.”

Terkait pemakaian candu, meski tidak dijelaskan secara eksplisit apakah Munada di tahun ketika ia melakukan pembakaran pasar dan pembunuhan masih memakai candu, namun wawacan ini kiranya bisa memprediksi bahwa di akhir abad ke-19, di Bandung telah ada pemakai candu.

Sementara dalam jilid pertama buku Bandung Baheula karangan R. Moech. A. Affandie yang terbit pertama kali pada 1969, menceritakan peristiwa perkelahian seorang patih dengan seorang warga Tionghoa yang dilatari tuduhan menjual madat.

Seorang Tionghoa dipanggil ke kantor patih dan ditanya ihwal penjualan madat-gelap (mungkin madat ilegal). Yang ditanya merasa tidak menjual dan menjelaskan bahwa dirinya hanya menjual rokok dan tembakau, namun sang patih tidak percaya dan terus mendesak orang Tionghoa tersebut untuk mengaku. Patih mendesak, orang Tionghoa tetap bertahan, akhirnya terjadi perkelahian.

Kisah tersebut sayangnya tidak menjelaskan tahun kejadian, nama tempat, dan nama tokoh sesungguhnya yang memang disengaja oleh si penulis demi "kebaikan". Di pengantar buku, Affandie menjelaskan:

“Nanging, sanadjan sugri nu ditjarioskeun dina ieu buku kapungkurna leres2 ogé kadjadian, kanggo ngudag margining kautamian, boh tina perkawis wasta tempat, boh tina perkawis wasta djalma miwah kalungguhanana nu kaunggel dina masing2 tjarios; di antawisna aja ogé anu ngahadja digentos, dibentenkeun tina aslina.”

(Namun, meskipun setiap yang diceritakan dalam buku ini dulunya betul-betul terjadi, untuk mengejar kebaikan, baik nama tempat, juga nama tokoh dan kedudukannya yang disebut dalam masing-masing cerita; di antaranya ada juga yang sengaja diganti, dibedakan dari aslinya.”

Keterangan lain tentang madat di Bandung didapat juga dalam sebuah foto yang diunggah tropenmuseum yang memperlihatkan seorang lelaki kurus berambut pendek dengan tulisan (tanpa keterangan tahun) di bawahnya: “Een opiumschuiver aan het begin en na afloop van een ontweningskuur in het gemeente ziekenhuis  Juliana te Bandoeng, Java" atau "Perokok opium pada awal dan akhir proses detox di rumah sakit Kota Bandung Juliana, Jawa". Rumah sakit tersebut sekarang menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin).

“Tahun 70-an ke Rumah Sakit Immanuel sering ada pasien tua yang kurus kering kebetulan dari etnis Cina yang kecanduan madat, yang sambil menunggu hasil laboratorium oleh pengantarnya diberikan madatnya yang kalau tidak salah rupanya seperti dodol Garut begitu. Ketika ditanya alamatnya dari Pecinan,” tulis Eman Sudinta dalam blognya yang diunggah pada 10 Oktober 2012.

Catatan Eman Sudinta tersebut ada kesamaan dengan pengalaman Us Tiarsa dalam buku memoarnya yang berjudul Basa Bandung Halimunan (Saat Bandung Berkabut), yaitu soal madat dan Pecinan. Dalam sub-bab Madat, penulis menceritakan pengalaman masa kecilnya yang berlangsung pada era 1950 sampai akhir 1960-an.

Di kawasan Pecinan Bandung yang juga dulunya, menurut catatan Haryoto Kunto dalam buku Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, merupakan kampung Arab, tepatnya di Gang Aljabri, setiap anak kecil termasuk dirinya selalu dilarang oleh orangtua untuk main atau hanya melintas di gang tersebut. Anak-anak kecil itu ditakut-takuti akan ditangkap polisi jika berani-berani mendekati Gang Aljabri.

Meski orangtua mereka sudah memberitahu bahwa Gang Aljabri adalah tempat orang mengkonsumsi madat, namun karena alasan akan ditangkap polisi dianggap tidak masuk akal, maka beberapa bocah memberanikan diri melintas di gang tersebut. Di balai sebuah rumah, Us Tiarsa melihat tiga orang Tionghoa sedang duduk, terlihat seperti tengah sakit keras: badannya kurus, bungkuk, dan pipinya pada cekung.

Setelah bertanya ke temannya, akhirnya Us Tiarsa tahu bahwa di Bandung, tepatnya di Gang Aljabri sampai tahun 1970-an, memang ada tempat yang sengaja disediakan untuk orang-orang yang hendak menggunakan madat. Dan hal tersebut sudah diketahui oleh warga Bandung sejak lama. Menurut kabar yang diterimanya, yang suka madat di situ adalah orang-orang Tionghoa totok yang sejak dari negerinya sudah menggunakan madat. Hampir semuanya sudah tua dan mereka tidak ada yang dilahirkan di Bandung.

“Di dinya disayagikeun madat jeung pakakas keur ngamadatna. Nyaho sotéh ti babaturan, akéw urang Kebonkawung, cenah akina pamadatan. Padudan paragi madatna teu diasupkeun ka bong. Ku anak incuna dipaké hihias dina témbok di imahna.”

“Di sana disediakan madat dan peralatan untuk menggunakannya. Hal ini tahu dari teman, (seorang) Tionghoa orang Kebonkawung, katanya kakek dia seorang pengguna madat. Pipa untuk menggunakan madat tidak dimasukkan ke dalam bong. Oleh anak cucunya dipakai hiasan di tembok rumahnya,” tulis Us Tiarsa. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id 

tanggal 1 Maret 2017