Hikayat Panjang Banjir di Bandung

Banjir di Bandung, terutama di sejumlah daerah di sekitar tepi sungai Citarum, adalah kisah berulang. Setiap tahun, pelbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi atau bahkan mencegahnya. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Namun, kabar belum juga berubah.

Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Rancaekek, Cileunyi, Majalaya, Cicalengka, Kutawaringin, dan Ibun, yang semuanya masuk wilayah Kabupaten Bandung, menjadi langganan banjir ketika musim hujan datang.

Salah satu daerah yang paling parah mengalami banjir adalah Dayeuhkolot. Sebagai contoh, sejak Selasa (9/4/2019), di sejumlah kanal media sosial beredar video tentang seorang suami menggendong istrinya yang tengah hamil menembus banjir setinggi leher.

Pemindahan Ibukota

Sejak wilayah Priangan dimekarkan oleh Sultan Agung setelah penangkapan Dipati Ukur pada 1632, ibukota Kabupaten Bandung mula-mula berada di daerah yang dulu bernama Karapyak, terletak persis di tepi sungai Citarum. Daerah ini kelak bernama Dayeuhkolot yang artinya kota tua.

Setelah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels merampungkan pembangunan Jalan Raya Pos (De Groote Postweg) yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan, ia memerintahkan kepada sejumlah bupati untuk memindahkan ibukota kabupaten.

Di Priangan, ibukota yang harus dipindahkan ke tepi Jalan Raya Pos adalah ibukota Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parakanmuncang. Lewat surat keputusan bertitimangsa 25 Mei 1810, Daendels memerintahkan Bupati Bandung Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota ke tepi Jalan Raya Pos.

“Zorg, dat als ik terug kom hier een stad in gebouwd!” (Coba usahakan, bila aku datang kembali ke sini telah dibangun sebuah kota!)” ucap Daendels kepada Wiranatakusumah II seperti terdapat dalam Sejarah Kota Bandung 1945-1979 (1985) yang ditulis oleh Edi S. Ekadjati dan kawan-kawan.

Konon, Daendels berkata seperti itu sambil menancapkan tongkat di pinggir Jalan Raya Pos yang kini menjadi titik nol kilometer Kota Bandung di sisi Jalan Asia Afrika. Pemindahan sejumlah ibukota kabupaten tersebut dilakukan untuk memudahkan koordinasi.

Dalam laporan jurnalistik Kompas yang bertajuk Ekspedisi Anjer-Panaroekan (2008) disebutkan, Jalan Raya Pos mula-mula difungsikan untuk memperlancar komunikasi antara Batavia dengan daerah-daerah di Jawa. Setelah selesai dibangun, jalan ini mampu memangkas waktu tempuh pengiriman pesan dan surat.

“Semula dari Batavia ke Surabaya memerlukan waktu tempuh satu bulan. Dengan adanya jalan ini, waktu tempuh menjadi 3 sampai 4 hari saja,” tulis Kompas.

Selain itu, jalan ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Ketika Daendels tiba di Hindia Belanda, posisi angkatan perang Inggris telah mengancam Jawa. Jadi, jika suatu saat Inggris menyerang Jawa, maka jalan ini digunakan untuk mobilitas pasukan Belanda.

“Apa pun tugas yang dikatakan diembannya, yang terpenting adalah pertahanan militer terhadap serangan Inggris,” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2005) menerangkan tugas Gubernur Jenderal tersebut.

Kisah tentang pembangunan Jalan Raya Pos inilah yang menjadi narasi utama dalam pelbagai catatan sejarah tentang pemindahan ibukota Kabupaten Bandung dari Karapyak ke sekitar Alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan ibukota ini pula yang sekarang dijadikan sebagai hari ulangtahun Kota Bandung.

Banjir dan Inisiatif Wiranatakusumah II

Narasi tersebut tidak sedikit pun menyinggung soal banjir yang kerap menerjang Karapyak yang letaknya di tepi sungai Citarum. Namun, menurut catatan Haryoto Kunto dalam Semerbak Bunga di Bandung Raya (1986), satu tahun sebelum turun perintah Daendels, Wiranatakusumah II telah berinisiatif hendak memindahkan ibukota Kabupaten Bandung ke arah utara karena sering dilanda banjir.

Mula-mula Wiranatakusumah II mencari lokasi baru untuk ibukota Kabupaten Bandung di daerah Bojonagara, tepatnya di Kampung Cikalintu, dekat masjid besar Jalan Cipaganti sekarang.

“Di tempat itu, pertama kali Wiranatakusumah II membangun rumah tinggalnya” tulis Kunto.

Ia menambahkan, Kampung Cikalintu dipilih Wiranatakusumah II sebagai calon ibukota baru berdasarkan sejumlah alasan. Pertama, mengacu pada catatan Andries de Wilde (tuan tanah di daerah Priangan), yang menyebut lahan sebelah selatan adalah daerah basah yang berawa-rawa. Sementara daerah Bandung utara lebih cocok untuk permukiman karena hawanya sejuk dan lingkungannya sehat.

Alasan kedua, sebelah utara Bandung terdapat sejumlah perkampungan penduduk seperti Kampung Balubur, Kampung Gadog, Dago, Gegerkalong Girang, dan Babakan Bogor.

Dan pertimbangan ketiga adalah karena daerah tersebut memenuhi syarat kepercayaan lokal, yakni bekas kubangan badak putih yang berarti lahan itu memiliki sumber air, baik berupa mata air ataupun aliran sungai.

Tidak jauh dari Kampung Cikalintu yang dipilih oleh Wiranatakusumah II, memang terdapat mata air Pancuran Tujuh di daerah Cikendi, Ledeng di daerah Jalan Setiabudi, dan Sungai Cikapundung. Dan tak jauh dari sana terdapat juga daerah yang bernama Rancabadak. Dulu orang Bandung menyebut Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan sebutan Rumah Sakit Rancabadak.

Namun, saat perintah pemindahan ibukota turun, ternyata Kampung Cikalintu jaraknya jauh dari Jalan Raya Pos. Oleh karena itu Wiranatakusumah II mencari lokasi lain. Pilihan selanjutnya adalah Babakan Bogor yang sekarang bernama Kebonkawung (daerah sekitar Stasiun Bandung).

Babakan Bogor juga memenuhi syarat lokal dengan terdapatnya mata air Ciguriang yang sampai sekarang masih ada, dan dulu dijadikan sebagai pusat mencuci oleh para penatu.

“Namun, rupanya Kebonkawung (Babakan Bogor) masih belum memenuhi syarat buat mendirikan kabupaten beserta alun-alunnya,” imbuh Kunto.

Akhirnya, Wiranatakusumah II menemukan lokasi yang cocok sebagai ibukota, yakni di sisi Jalan Raya Pos dan tak jauh dari aliran Sungai Cikapundung. Selain itu, di lokasi ini pun terdapat sejumlah mata air yang disebut Sumur Bandung.

Jika dibandingkan dengan perintah Daendels untuk memindahkan ibukota ke sisi Jalan Raya Pos, pemilihan lokasi yang dilakukan oleh Wiranatakusumah II ternyata sesuai. Narasi ini barangkali versi lokal untuk menafikan atau setidaknya tidak terlalu mengagungkan pengaruh kolonialisme dalam peristiwa pemindahan ibukota Kabupaten Bandung.

Dan dari keseluruhan kedua versi ini, banjir di Bandung tempo dulu tak terlampau banyak dikisahkan. (irf)

Mang Karta dan Kegagalan Negara Pasundan Jilid Pertama

Tarik menarik kepentingan antara Republik Indonesia dan Belanda di sekitar revolusi kemerdekaan sempat melahirkan beberapa negara “boneka”. Dengan kekuatan modalnya, Belanda mencoba menggembosi kekuatan Republik Indonesia yang baru lahir.

Di Jawa Barat, pada April 1948 lahir Negara Pasundan. Negara ini sejatinya adalah percobaan kedua Belanda setelah Negara Pasundan jilid 1 yang didirikan oleh Partai Rakyat Pasundan pada 1947 gagal. Kedua negara yang pembentukannya didukung oleh Belanda ini berusia pendek, seiring dengan perkembangan diplomasi, perang, dan sikap rakyat Pasundan yang mayoritas menolak negara tersebut.

Berbagai peristiwa politik dan konflik fisik yang membuat Republik Indonesia menjadi lemah, kemudian mendorong lahirnya Negara Pasundan. Jadi penting juga digarisbawahi kemunculan dua jilid Negara Pasundan ini, termasuk negara-negara yang lain di deaerah lain Indonesia, tidak melulu hanya karena disponsori atau diongkosi Belanda. Ada dinamika internal, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang memperumit persoalan.

Di Jawa Barat, menurut catatan Lindayanti dalam "Negara Pasundan Tahun 1947: Uji Coba Ide Politik Federal di Jawa Barat" (Jurnal Masyarakat Sejarawan Indonesia), terjadi beberapa pergolakan rakyat yang bersifat kedaerahan, di antaranya terjadi di Banten, Karawang, Tangerang, dan Cirebon. Umumnya mereka menentang pejabat pemerintah yang berasal dari luar daerahnya sendiri.

Pada Oktober 1945, di Tangerang yang waktu itu belum masuk wilayah Banten, terjadi perebutan kekuasaan posisi bupati yang semula dijabat oleh Abas Padmanegara yang diambil alih oleh kelompok H. Akhmad Khairun. Kelompok ini kemudian menyusun sistem pemerintahan baru yang disebut Badan Diktatorium Dewan Pusat dan memutuskan hubungan pemerintahan pusat. Sementara di Banten, perebutan kekuasan itu terjadi pada Desember 1945. Di Serang, pejabat pemerintah yang mayoritas dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Priangan, dikudeta oleh masyarakat yang dipimpin Ce Mamat, tokoh kiri yang berpengaruh.

Peristiwa Bandung Lautan Api yang membuat Kota Bandung ditinggalkan oleh pasukan Republik, juga berbagai perundingan yang hasilnya merugikan Indonesia, terutama Perjanjian Renville pada awal 1948, yang membuat tentara Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat, memang sangat berdampak melemahkan kekuatan Indonesia. Belanda memang tidak pernah berniat meninggalkan Indonesia begitu saja. Hindia Belanda, nama resmi pemerintah jajahan yang didirikan Belanda, selalu ingin ditegakkan kembali oleh mereka.

Pasca Sukarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan, Belanda masih bernafsu untuk mendirikan kembali Pemerintahan Hindia Belanda karena mereka taat kepada pidato Ratu Wilhelmina yang dibacakan pada 7 Desember 1942 di London. Pidato itu melahirkan konsepsi yang menyatakan bahwa, sepertinya halnya Suriname dan Cuaracao, status Indonesia terikat dalam Kerajaan Belanda Raya. Konsepsi itulah yang membuat Belanda merasa masih sangat berhak menentukan masa depan Indonesia.

Posisi Indonesia yang cukup kuat di Jawa dan Sumatera dianggap membahayakan ambisi itu. Oleh karena itu, H.J. Van Mook, Kepala NICA (Netherlands Indies Civil Administration), mencetuskan ide politik federal untuk mengurangi kekuatan tersebut. Ide yang berlaku juga di Jawa Barat ini menemukan momentumnya setelah posisi Republik Indonesia kian melemah di Jawa Barat.

Di tengah situasi seperti itu, tepatnya pada 20 Nopember 1946, Partai Rakyat Pasundan didirikan dengan formasi awal kepengurusan sebagai berikut: R.A.A.M. Musa Suria Kartalegawa sebagai Pengurus Besar Partai Rakyat Pasundan, Ketua Partai Cabang Bandung adalah R. Sadikin, Wakil Ketua adalah Mas Soepenah, Sekretaris adalah Mas Machmoed, Bendahara adalah R. Wiradimadja, dan anggota-anggota terdiri dari M. Soemeng Karmidjaja, Mas Andamihardja, Joesoef, Djajadisastra, dan Sukarsa.

Belanda yang baru memberikan izin resmi kepada Partai Rakyat Pasundan pada 7 Desember 1946, seperti dijelaskan oleh Lindayanti, “Membantu gerakan partai ini dengan memberi kebebasan kepada tokoh-tokohnya untuk mencari dukungan di daerah pendudukan Belanda, terutama di Bandung, Cianjur, Bogor, dan daerah pinggiran Jakarta, sedangkan di kota Jakarta perkembangan partai agak mendapat hambatan dari pihak Belanda.”

R.A.A.M. Musa Suria Kartalegawa dengan bersandar kepada konferensi Malino yang memutuskan berdirinya Negara Borneo dan Negara Indonesia Timur, dan atas dukungan dari beberapa pejabat sipil dan militer Belanda, seperti Kol Thomson di Bogor, Residen Priangan M. Klaasen, dan gubernur Jakarta C.W.A. Abbenhuis, kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Pasundan pada 4 Mei 1947.    

Bandung dipilih sebagai tempat dilaksanakannya Proklamasi Negara Pasundan. “Jalannya proklamasi disiarkan oleh Radio Resmi di Bandung dan dihadiri oleh Van Mook, wakil partai politik Belanda seperti KVP (Katho-lieke Volks Partij), IEV (Indo Europess Verbond) dan CP (Civiele Politie). Hadir pula wakil partai politik Cina, wakil partai politik Indonesia seperti perkumpulan orang Menado, Timor, dan Ambon. Korespondensi dari luar negeri seperti Amerika, Inggris, dan Perancis. Rakyat Sunda yang datang terutama dari Ujungberung dan Kiaracondong, mereka datang diangkut truk-truk militer Belanda,” tulis Lindayanti mengutip koran Rakyat edisi 5 Mei 1947.   

Negara Pasundan yang diproklamasikan oleh Suria Kartalegawa tidak mendapat mendapat dukungan, bahkan dikecam oleh masyarakat dan beberapa tokoh Sunda seperti R.A.A. Wiranatakusumah, Mohammad Enoch (Paguyuban Pasundan), Kesultanan Cirebon, para pamong praja di Cianjur, dan bahkan oleh keluarga Kartalegawa di Garut. Sementara masyarakat yang pro Republik menyebut Suria Kartalegawa dengan sebutan “Suria-Nica-Legawa”.   

Tujuh hari setelah proklamasi, Negara Pasundan mengadakan rapat umum di Jakarta yang bertempat di kebun binatang Cikini. Masyarakat yang hadir ternyata lebih lebih tertarik melihat binatang daripada mendengarkan pidato Suria Kartalegawa. Pramoedya Ananta Toer dalam "Kalau Mang Karta di Jakarta" yang terhimpun di buku Menggelinding 1 merekam peristiwa ini.

“Kedatangannya di Jakarta dibarengi dengan propaganda yang hebat. Kolportir-kolportir disebar ke seluruh pelosok kota untuk mencari orang yang ingin mendapat karcis kuning, ialah karcis pembagian Nigeo. Yang menyatakan mau, terus diikat menjadi anggota Partai Rakyat Pasundan, yang rupanya tidak membedakan golongan Sunda dan golongan lain,” tulis Pram.

Meski propaganda disebar di seluruh Jakarta, namun Pram menambahkan, rapat umum itu berjalan mengecewakan. Orang yang datang hanya beberapa ratus saja, tidak sebanding dengan propagandanya. Yang hadir sebagian besar orang-orang perempuan udik yang didatangkan dari pinggiran kota Jakarta.

“Tetapi mereka lebih suka melihat binatang-binatang daripada mendengarkan pidato Mang Karta. Apalagi tempat hadirin yang disediakan di situ sangat becek berlumpur,” terang Pram.

Kekecewaan masyarakat yang hadir semakin bertambah karena mereka yang awalnya diiming-imingi pembagian beras dan melihat binatang justru diberi semboyan dan bendera putih hijau serta merah putih biru. Tak lupa mereka pun dibagikan teks Proklamasi Negara Pasundan dan Panji Rakyat. Sebagian dari mereka ada yang mengeluh dan menyumpah.

“Buset dah, katanya suruh lihat kebun binatang. Di sini disuruh membawa bendera. Mana bisa, Kranji bukan daerah Pasundan disuruh mengikuti Kartalegawa,” tulis Pram mengutip ucapan seorang pemuda dari Kranji.

Lindayanti menjelaskan, bahwa pada 23 Mei 1947, terjadi aksi sepihak dari Partai Rakyat Pasundan yang merebut kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Bogor. Rumah beberapa pejabat pemerintah Republik di Bogor digedor dan mereka diculik. Selain itu, orang-orang Partai Rakyat Pasundan pun mulai menduduki kantor-kantor Republik seperti stasiun Kereta Api Bogor, Bank Rakyat, Kantor Kabupaten Bogor, Kantor Pos, dan Kantor Distribusi. Para pegawai kantor tidak diperbolehkan masuk dan bendera Merah-Putih tidak lagi berkibar. Kegiatan sehari-hari tidak dapat berjalan karena kantor-kantor diduduki anggota Partai Rakyat Pasundan yang melakukan penjagaan dengan tanda pengenal bendera kecil hijau putih di bahunya.

Aksi Partai Rakyat Pasundan tersebut disokong oleh Kolonel Thomson, Komandan Tentara Pendudukan yang melindungi beberapa bangunan yang sebelumnya direbut oleh partai tersebut dari Republik. Thomson menempatkan tantaranya untuk menjaga bangunan dan kantor-kantor yang direbut dari Republik.

Selang dua bulan, situasi politik kemudian berubah, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama. Eskalasi politik dan perang yang semakin memanas membuat Negara Pasundan pimpinan Suria Kartalegawa tidak berkembang. Namun demikian, Belanda tetap ingin mendirikan negara di Jawa Barat.

Evaluasi yang dilakukan Belanda terhadap gagalnya Negara Pasundan pimpinan Suria Kartalegawa menyimpulkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh figur yang tidak tepat. Belanda menganggap Suria Kartalegawa sebagai seorang oportunis yang tidak bisa dipercaya, serta tokoh-tokoh Partai Rakyat Pasundan bukan pemimpin politik yang terdidik. Setelah itu Belanda kemudian mengadakan beberapakali konferensi dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat.

Dalam Riwajat Singkat Terdirinja Negara Pasoendan yang disusun oleh J.M.A. Tuhuteru, disebutkan pasca kepemimpinan Kartalegawa digelar tiga kali Konferensi Jawa Barat yang melatari terbentuk Negara Pasundan. Konferensi pertama yang diadakan tanggal 13-18 Oktober 1947 dianggap sebagai dasar terbentuknya Negara Pasundan. Dua bulan kemudian diadakan lagi konferensi yang kedua (16-20 Desember 1947). Lalu konferensi yang ketiga (28 Februari-5 Maret 1948). Pada konferensi yang terakhir tersebut terdapat perbedaan yang semakin meruncing antara kaum Republik yang dipimpin oleh Raden Soejoso dengan kaum Federal yang dipimpin Pandji Soenario.

Konferensi itu akhirnya memilih R.A.A. Wiranatakusumah (pro Republik) sebagai Wali Negara Pasundan. Meski Van Mook tidak menghendaki Wiranatakusumah, namun menurut K.M.L. Tobing dalam buku Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Renville, Van Mook tidak berdaya menghalangi hal tersebut. Apalagi Wiranatakusumah, tokoh Sunda paling brilian di masa pergerakan, seorang ambtenaar dalam birokrasi kolonial yang menguasai banyak bidang, pada dasarnya memang lebih berpihak pada Indonesia.

Setelah agresi militer Belanda II pada Desember 1948 dan peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) pimpinan Westerling pada Januari 1950, posisi Negara Pasundan semakin melemah. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1950, Negara Pasundan bubar dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 27 Maret 2017

Ngawanohkeun Maněh di Radio Ardan

Poě Seněn kamari, tegesna ping 23 Pěbruari 2015, kuring jeung opat babaturan nu sějěn ti Komunitas Aleut diondang ku Radio Ardan pikeun ngeusi hiji acara nu diběrě jejer #BdgBgt (Bandung Pisan). Saenyana ěta těh lain nu munggaran pikeun Komunitas Aleut mah, sabab saměměhna kungsi ogě diondang ku Ardan dina waktu jeung acara nu sarua, nyaěta ping 28 Oktober 2013.

Naha cenah basana makě “ngawanohkeun” lain “ngenalkeun”? Ceuk pamanggih kuring; dina umur nu geus lumayan lila (ampir salapan taun), Komunitas Aleut pikeun warga Bandung mah pantesna kudu geus aya di tingkat “wanoh” lain kakara di “kenal” wungkul.

Naon alesanna? Kahiji, sabab unggal minggu, tegesna unggal poě Ahad sok aya waě acara ngaleut anu dina prakna tangtu ngulampreng di sababraha juru Kota Bandung, ieu pastina gě sok katempo ku warga Bandung. Nu kadua, apan anyeuna těh jaman geus sakieu majuna, ngawawarkeun běja gě geus teu usum makě toa di masigit (iwal ngumumkeun nu maot), tah hal ieu tangtu diigělan ogě ku Komunitas Aleut ku nyieun sababaraha akun mědia sosial, di antarana waě; twitter, facebook, instagram, path, jeung sajabana.

Ardan těh nyaěta hiji radio nu geus kakoncara pisan di sakuliah Bandung mah, lamun seug aya urang Bandung nu teu apal Ardan tangtu matak hělok. Radio nu miboga frěkuěnsi di 105,9 ieu těh pada dipakarěsěp ku budak ngora utamana dina acara Nightmare Side (carita jurig nu matak purinding puringkak), jeung geus lila deuih ieu acara těh. Kuring gě ti mimiti baheula kuliah di Ciwaruga geus apal kana acara ieu mah.

Atuh basa Komunitas Aleut rěk siaran těh ceuk kuring asa pas pisan. Keur mah nu ngaděngě Ardan těh lolobana budak ngora, katurug-turug deuih hayang ngawanohkeun sajarah ka budak ngora. Dina prakna, nyaěta pukul 10 peuting, barudak katut kuring geus daratang ka Jalan Cipaganti atawa Wiranatakusumah. Di buruan Ardan ngariung sajongjonan. Aya Vecco, Arya, Daniya, Gita, jeung kuring.

Teu lila sup ka jero nu tuluy ditampa ku Kang Handi jeung Těh Eiza. Ngobrol heula sakeudeung sabari maca skrip, tuluy asup wěh ka rohangan nu buni ku kaca pikeun siaran. Rumasa kaasup anyar kěněh jeung can loba kanyaho, kuring mah teu pati loba catur pikeun ngajelaskeun, lolobana mah Arya we jeung Vecco, kajaba kordinator těh maraněhna mah pan geus lila di Komunitas Aleut-na gě, tangtu leuwih rěa kanyahona.

Kurang leuwih 1,5 nepika 2 jam siaran těh, lumayan rada lila, jadi loba ogě běja nu bisa ditepikeun ka “insan muda” (kanca kaum dangu Radio Ardan). Ti mimiti sajarah nepika kumaha carana mun hayang gabung jeung milu ilubiung jeung Komunitas Aleut, kaběh Alhamdulillah katepikeun. Atuh ditempo dina twitter gě teu saeutik nu milu ngabandungan.

Jam 23.59 tengah peuting acara běrěsan. Tuluy dipoto heula jang dokuměntasi. Sanggeus amit atuh bral wě pada balik ka imah sěwang-sěwangan. Kuring balik ka Sarijadi, Vecco balik ka Jl. Logam makě karěta angin atawa sapědah (euweuh kacapě jelema těh). Nu tiluan deui mah teuing baralik ka mana, kuring teu apal.

Nuhun pisan ka Radio Ardan anu tos kersa siaran sareng Komunitas Aleut, mugi kapayun tiasa langkung cool and lovely. [ ]


Foto : Arsip @handiARDAN