Umur Pendek Persatuan Perjuangan, Oposisi Pertama di Indonesia

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, di tengah gejolak revolusi yang mendidih, Republik Indonesia pimpinan Sukarno-Hatta yang masih sangat muda memilih jalan diplomasi dalam menghadapi Belanda. Bekas penjajah itu ingin kembali berkuasa di negeri koloni kesayangannya.

“Dalam sidang pelantikan KNIP (Komite nasional Indonesia Pusat) tanggal 29 Agustus 1945, Bung Karno selaku presiden telah menggariskan bahwa jalan yang ditempuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mencari pengakuan internasional bagi Republik Indonesia ialah jalan diplomasi,” tulis Achmad Januar Amroni mengutip Dokumenta Historica (1953) karya Osman Rabily dalam Jurnal Avatara (Vol. 2, No. 3, Oktober 2014).

Garis diplomasi ini kemudian diwujudkan lewat berbagai kebijakan Kabinet Sjahrir I yang terbentuk pada 14 November 1945. Selain melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Belanda dan Sekutu untuk berunding, kabinet ini juga menyusun program kerja yang isinya sebagai berikut:

Pertama, menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedua, mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha untuk membangun negara republik Indonesia dan pembangunan masyarakat yang didasarkan atas keadilan dan kemanusiaan. Ketiga, mengusahakan perbaikan kesejahteraan ekonomi rakyat, antara lain dengan distribusi bahan makanan. Dan keempat, mengusahakan dipercepatnya pemecahan yang memuaskan atas persoalan pengedaran mata uang nasional (Dokumenta Historica, hlm. 104).

Langkah yang diambil pemerintah tersebut, oleh sebagian kalangan, terutama kaum revolusioner, dianggap terlampau lembek kepada Belanda. Pemerintah juga dianggap tidak serius dalam upaya menegakkan kedaulatan Republik Indonesia.

Tan Malaka dan Soedirman Menggagas Oposisi

Merespon hal ini, Tan Malaka—sosok yang amat berpengaruh di kalangan kaum revolusioner—kemudian menjawabnya dengan membentuk kelompok oposisi. Pada 3 sampai 5 Januari 1946, di Gedung Serba Guna Purwokerto, diadakan kongres pertama para pejuang revolusioner yang dihadiri 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan.

Partai Komunis Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Partai Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Revolusioner Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, dan organisasi lainnya turut hadir pada kongres pertama tersebut. Tampil sebagai pembicara utama adalah Tan Malaka dan Jenderal Soedirman.

“Lebih baik diatom sama sekali daripada tak merdeka 100%,” ujar Soedirman dalam pidatonya seperti dikutip Roeslan Abdulgani dari Kedaulatan Rakjat (6/1/1946) di buku Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan (2004).

Pada pertemuan pertama ini, Tan Malaka menjelaskan tentang rencana pembentukan Volksfront (Front Rakyat) dan Minimum Program. Keduanya diperlukan agar tujuan rakyat Indonesia tercapai dalam melawan Belanda dan sekutunya, yang pada akhirnya nanti akan mengakui kemerdekaan Indonesia 100%. 

Pada kongres kedua yang berlangsung 15-16 Januari 1946 di bekas gedung Balai Agung Solo, perhatian rakyat semakin besar. Seperti dikutip Abdul Rohman dari artikel Kedaulatan Rakjat (16/1/1946) “Persatoean Perdjoeangan Rakjat Lahir” dalam Jurnal Avatara (Vol. 5, No. 3, Oktober 2017), hal ini dibuktikan dengan kedatangan utusan-utusan berbagai organisasi yang berjumlah kurang lebih 500 orang, mewakili 141 organisasi.       

Volksfront kemudian dibentuk secara resmi dengan nama Persatuan Perjuangan pada hari akhir kongres 16 Januari 1946, tepat hari ini 72 tahun lampau. Dari pertemuan kedua ini pula para peserta kongres memutuskan dan menyepakati tujuh butir Minimum Program Persatuan Perjuangan yang terdiri dari: 

1.) Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%. 2.) Pemerintahan rakyat (dalam arti kesesuaian haluan pemerintah dengan kemauan rakyat). 3.) Tentara rakyat (dalam arti kesesuaian haluan tentara dengan kemauan rakyat). 4.) Melucuti tentara Jepang. 5.) Mengurus tawanan bangsa Eropa. 6.) Menyita dan memanfaatkan pertanian musuh. 7.) Menyita dan memanfaatkan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain).

Sebagai oposisi, Persatuan Perjuangan memutuskan untuk berunding dengan pemerintah pusat di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Tujuh butir Minimum Program tersebut didesakkan kepada pemerintah agar segera direalisasikan. 

Dalam perundingan itu, seperti dilaporkan harian Penghela Rakjat (30/1/1946) dalam artikel “Persatoean Perdjoeangan Mengirimkan Delegasi Kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia”, Persatuan Perjuangan diwakili anggota yang berasal dari Organisasi Pemberontakan Rakyat Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Masyumi, Pesindo, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, dan Perwari.

Minimum Program yang diajukan Persatuan Perjuangan ditolak pemerintah karena dianggap terlalu radikal. Reaksi beberapa tokoh Persatuan Perjuangan atas penolakan tersebut juga tidak digubris pemerintah.   

Pada 17 Februari 1946, di usia setengah tahun Republik Indonesia, Persatuan Perjuangan melakukan aksi massa dengan gelombang demonstrasi di mana-mana. Semua organisasi yang tergabung di dalamnya diimbau untuk melakukan aksi massa dengan lima poin tuntutan. Seperti diungkap Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1 (2008), lima tuntutan tersebut adalah:

1.)    Isi Minimum Program Persatuan Perjuangan. 2.) Penarikan tentara Inggris-NICA dari Indonesia. 3.) Lenyapnya pengadilan dan polisi internasional dari Indonesia. 4.) Kembalinya pemuda dan gadis-gadis yang ditawan Inggris-NICA. 5.) Membatalkan perundingan dengan Kerr-van Mook sebelum syarat atas pengakuan Indonesia merdeka ditepati.

Poeze menambahkan pada Jilid 3 buku tersebut, dua bulan sebelum demonstrasi pecah atau empat bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, Tan Malaka sudah menyimpulkan bahwa Sukarno-Hatta tidak mengejawantahkan cita-cita rakyat dan pemuda. Selain itu, ia juga berpendapat, tenaga revolusioner telah dirobek-robek ke dalam berbagai organisasi dan salah paham, kecurigaan, kesimpang-siuran telah sangat merugikan Republik.     

Maklumat politik sengit yang dikeluarkan Persatuan Perjuangan itu membuat situasi politik semakin memanas. Banyak rakyat melihat bahwa argumentasi yang disajikan organisasi oposisi tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini juga sekaligus membuat rakyat sangsi atas sikap pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Mereka merasa hanya Persatuan Perjuangan yang konsisten dengan landasan gerak Indonesia merdeka 100%. Pemerintah dinilai terlalu penakut sehingga mau mengalah kepada Belanda,” tulis M. Yuanda Zara dalam Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia (2008).

Yuanda Zara menambahkan, di sisi lain, publikasi tersebut malah berakibat buruk bagi Persatuan Perjuangan. Muncul kabar bahwa Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan cuma bisa mengkritik pemerintah. Seandainya diberi kekuasaan, mereka belum tentu bisa mengatasi situasi pelik yang tengah dialami bangsa Indonesia.

Dilemahkan Pemerintah, Lalu Bubar

Politik diplomasi yang dijalankan Kabinet Sjahrir terus berlangsung meski Persatuan Perjuangan dan kaum oposan lainnya terus menyerang. Sjahrir tidak ambil pusing, sebab ia merasa Sukarno-Hatta ada di belakangnya. “Dia tidak pikirin orang-orang yang mencacinya. Dia enggak marah. Katanya, itu hak orang,” kata Siti Zoebaedah Osman, sekretaris pribadi Sjahrir, dalam Sjahrir, Peran Besar Bung Kecil (2010).

Namun perlawanan Persatuan Perjuangan semakin sengit, hingga menyebabkan Sjahrir mengambil kebijakan untuk melemahkan kekuatan oposisi. Seperti diungkap Soebadio Sastrosatomo dalam Perjuangan Revolusi (1987), pada 13 Maret 1946, Sjahrir menyampaikan perintah lisan ke Yogyakarta untuk menangkap beberapa tokoh Persatuan Perjuangan.

Dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946) (1999) yang disusun Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, dijelaskan bahwa salah satu motif penangkapan para tokoh Persatuan Perjuangan adalah karena organisasi oposisi ini melarang tiap anggotanya untuk duduk dalam kabinet koalisi Sjahrir. Hal ini dianggap oleh pemerintah sebagai tindakan yang merusak (saboteren).

“Oleh sebab oposisi yang tidak loyal terus dilakukan Persatuan Perjuangan, maka langkahnya diawasi, sebab ada kekuasaan lain di luar kekuasaan pemerintah. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena dalam phase yang seperti sekarang ini, hal itu berbahaya. Selain daripada itu ada beberapa kenyataan yang Persatuan Perjuangan mengadakan gerakan untuk merubuhkan Pemerintahan Pusat dengan jalan di luar undang-undang,” ujar Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin memberikan penjelasan terkait dengan penangkapan beberapa tokoh Persatuan Perjuangan, seperti dikutip Kronik Revolusi (hlm. 174).

Penangkapan tokoh-tokoh penting tersebut memang terbukti melemahkan Persatuan Perjuangan. Pada 4 Juni 1946 di Yogyakarta, dalam sebuah rapat alot yang dipimpin S. Mangoensarkoro, sebagian besar anggota menginginkan agar Persatuan Perjuangan dibubarkan. Kelompok oposisi pertama di Indonesia ini akhirnya tamat dalam usia yang belum genap enam bulan.

“Maka dalam rapat yang dihadiri anggota-anggota Persatuan Perjuangan kecuali Perwari dan PKI, memutuskan sejak tanggal 4 Juni 1946 Persatuan Perjuangan dibubarkan dan memerintahkan untuk sesegera mungkin menerbitkan buku peringatan Persatuan Perjuangan yang memuat sejarah perjuangan organisasi,” tulis Abdul Rohman mengutip harian Soeara Rakjat (6/6/1946). (tirto.id - irf/ivn)   

Membaca Njoto, Membaca Sejarah yang Diliputi Kabut

“Jangse mengalir
Kepalku menghilir
Dari Cangking ke Wuhan
Kejelajahi haridepan
Kujelajahi haridepan”

***

Menghadirkan kembali tokoh-tokoh PKI dalam sebuah buku tentu saja masih selalu mengundang kontroversi, meskipun reformasi sudah berjalan hampir tigabelas tahun semenjak Orde Baru jatuh. Di jalanan kadang-kadang terlihat spanduk yang memasang tulisan “ Awas Bahaya Laten Komunis!!”. Komunisme dan PKI ternyata masih menjadi hantu yang menakutkan, terutama setelah gempa politik 1965. Ruang sejarah yang seharusnya menulis peristiwa dari berbagai perspektif, ternyata masih saja memberikan sedikit ruang bagi penulisan kembali sejarah “gelap” yang selama ini memojokkan salah satu pelakonnya. Tapi sebenarnya kondisi sekarang lebih mulai terbuka daripada beberapa puluh tahun ke belakang, ketika buku-buku sejarah, terutama yang dipelajari di sekolah, ditulis menjadi dua blok : penjahat dan pahlawan. Penulisan sejarah digiring oleh kepentingan penguasa yang takut oleh kemungkinan-kemungkinan fakta yang sebenarnya bisa saja dihadirkan secara seimbang.

Adalah majalah TEMPO yang pada tahun 1994 sempat dibredel dan kembali hadir di tengah ruang public yang mencoba menghadirkan penulisan sejarah dengan pendekatan jurnalistik. Dalam kata pengantarnya, yang ditulis oleh Arif Zulkifli (Redaktur Eksekutif Majalah TEMPO), menulis : “Kami sadar bahwa kami bukan sejarawan. Edisi khusus yang kini diterbitkan dalam versi buku tidak berpretensi untuk menguji masa lalu dengan metodologi sejarah yang ketat. Dalam pendekatan jurnalistik, yang diharapkan muncul adalah pesona sejarah---meski tidak berarti fakta disajikan serampangan dan tanpa verifikasi. Tujuan jurnalisme adalah mengetengahkan fakta dengan menarik, dramatic tanpa mengabaikan presisi.”

Seri buku TEMPO, setidaknya yang sudah beredar di toko buku, “baru” hadir tiga pembagian besar : Bapak Bangsa (Soekarno, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir), Tokoh Islam Awal Kemerdekaan (Daud Beureuh, Sekar Maridjan Kertosuwirjo, Mohammad Natsir, Wahid Hasyim), dan Orang Kiri Indonesia (Dipa Nusantara Aidit, Muso, Njoto, Sjam Kamaruzaman). Kata “baru” dimaksudkan sebagai sebuah harapan pribadi, harapan saya yang masih menantikan buku-buku lainnya tentang sejarah yang ditulis oleh TEMPO. Salah satu yang menarik dari seri buku ini adalah penulisannya yang cerdas; ditulis dengan angle lain dan pemilihan diksi yang “bertenaga”, sebagai ciri khas tulisan waratawan. Dalam kata pengantar buku Bapak Bangsa, hal ini diakui oleh TEMPO : “Menulis para tokoh punya kompleksitasnya sendiri, kami harus pandai-pandai mencari sudut pandang yang tak dilihat media atau penulis lain. Padahal buku, artikel, dan hasil studi tentang empat tokoh ini (Bapak Bangsa) sudah setumpuk. Kami tentu bisa mengutip mereka, tapi kami tak bisa melulu mengunyah-ngunyah informasi lama.”

Dari ketiga seri buku yang telah terbit, menulis kembali Orang Kiri Indonesia mempunyai tantangannya tersendiri, bahkan sejak dari awal. Seorang pensiunan letnan jenderal Angkatan Darat, seperti dituturkan Arif Zulkifli, dalam acara silaturahmi Idul Fitri di kantor TEMPO sempat berkata setengah menghardik, “Kalian tak mengerti sejarah!”, waktu tahu bahwa TEMPO akan menerbitkan buku Orang Kiri Indonseia yang salah satu tokohnya adalah D.N. Aidit. Dalam pandangannya, Aidit tak selayaknya ditulis panjang lebar dalam sebuah laporan utama yang kemudian menjadi buku. Sebagai sebuah tangkisan kepada pandangan purnawirawan Angkatan Darat tersebut, TEMPO menulis : “Sesungguhnya tak ada fatwa yang mengharamkan media massa menulis tentang orang yang paling jahat sekalipun. Dasar media menulis adalah kemenarikan suatu peristiwa. Di atas itu ada hak public untuk tahu. Dalam hal tiga sosok orang kiri Indonesia, informasi yang diterima public kebanyakan berselimut kabut. Sang jenderal menganggap orang-orang kiri Indonesia berkhianat kepada republic dank arena itu wajib ditumpas. Segi-segi detail tentang sosok itu tak perlu dibahas. Juga cerita dia sebagai manusia. Padahal cerita tentang Aidit misalnya, mestinya diletakkan dalam sebuah bingkai yang lebih utuh. Inilah kisah tentang tragedy anak manusia. Tentang seorang yang punya cita-cita---betapapun sepakat/tak sepakatnya kita pada cita-cita itu dan cara mewujudkannya.”

Saya sebenarnya ingin menulis semacam resensi untuk semua buku tersebut, tapi yang mula-mula akan dihadirkan di sini adalah Njoto, salah satu orang kiri Indonesia yang bukunya dengan mudah dapat ditemui di toko buku besar. Hal ini mungkin dipengaruhi olah gaya menulis TEMPO yang menyebutnya sebagai seorang komunis yang tak biasa. Selain itu, Njoto juga dalam pembendaharaan pengetahuan saya yang sangat sedikit termasuk tokoh komunis yang sangat jarang terdengar. Tidak seperti Aidit dan Muso, Njoto sangat jarang ditulis dalam buku-buku sejarah mainstream. Sedangkan TEMPO menulisnya seperti ini : “Njoto, yang namanya nyaris tak menyimpan pesona, adalah seorang berbeda dari orang komunis pada umumnya. Ia necis dan piawai nermain biola dan saksofon. Ia menimati music simfoni, menonton teater, dan menulis puisi yang tak melulu ‘pro-rakyat’ dan menggelorakan ‘semangat perjuangan’. Ia menghapus The Old Man and The Sea---film yang diangkat dari novel Ernest Hemingway---dari daftar film Barat yang diharamkan Partai Komunis Indonesia. Ia menghayati Marxisme dan Leninisme, tapi tak menganggap yang ‘kapitalis’ harus selalu dimusuhi.”

Menyusuri Njoto, dalam buku yang ditulis para wartawan TEMPO ini, kita mula-mula diajak ke masa kecilnya di Jember. Njoto adalah anak Raden Sosro Hartono, seorang keturunan ningrat Solo yang disegani karena perbawanya.  Njoto kecil sudah “nyentrik”. Di usia 12 tahun, Njoto terpesona pada sepatu roda, mainan yang tergolong mewah waktu itu, apalagi di Jember, kota kecil di ujung Jawa Timur. Njoto kecil tumbuh dengan cita-cita menjadi jurnalis. Kepada ayahnya, Njoto juga menyampaikan tekadnya untuk mengusai berbagai bahasa asing, seperti Inggris, Jerman, Belanda, Rusia, dan Prancis. Selain itu, seperti sudah digariskan pada awalnya, Njoto sejak kecil tidak menyukai struktur social yang bertingkat dan cenderung kaku. Pada hari raya Idul Fitri, misalnya, dia merasatak nyaman menyaksikan suasana feodal Jawa di rumah orangtuanya.

Dalam sejarah yang terus bergulir, Njoto beranjak besar dan pada sebuah relativitas waktu, Njoto  akhirnya bertemu dengan Aidit dan Lukman---orang-orang muda yang bergiat di PKI. Njoto bersama Aidit dan Lukman kemudian masuk Komisi Penterjemah PKI pada awal 1948, yang tugasnya menerjemahkan Manifes Partai Komunis, karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Pada Agustus 1948, tiga serangkai ini sama-sama jadi anggota Comite Central PKI. Aidit mengurus bidang Agraria, Lukman awalnya di Sekretariat Agitasi dan Propaganda, sedangkan Njoto menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan. Ketika pemberontakan PKI Madiun pecah, partai limbung, tercerai-berai. Aidit, Njoto, Lukman bagaikan Three Musketeers. Mereka muncul menjadi tulang punggung partai. Tokoh-tokoh muda ini kemudian berhasil menggusur tokoh-tokoh tua dan akhirnya mengambil alih kepemimpinan partai, dan semunya “habis” tidak lama setelah G30S pecah.

Tentu semua orang faham belaka, bahwa semua orang PKI, dari para elite sampai simpatisannya, baik di kota maupun di daerah,  habis di babat semenjak gempa politik 1965, tak terkecuali Njoto. Ia diculik, hilang, dan tak kembali hingga kini. Jejak kematiannya tak terlacak.

Sebagai sebuah ikhtiar mengumpulkan bahan penulisan, juga untuk melacak yang selama ini tak terlacak, TEMPO menyempatkan berkunjung ke keluarga besarnya. Dari Soetarni, istrinya, didapat informasi bahwa Njoto merayu calon istrinya itu dengan puisi cinta. Jarak yang menjauhkan antara dirinya dan Soetarni dia lipat dengan surat yang amat panjang, lengkap dengan berbaris-baris puisi cintanya. “Itu surat apa koran?,” kata ayah Soetarni waktu itu. Selain itu, minat Njoto pada sastra pun begitu besar. Mantan pemimpin redaksi Harian Rakjat itu berminat pada karya-karya pengarang Rusia seperti Nikolai Gogol dan Dostoevsky, hingga penulis yang ideologinya berseberangan. Bahkan dia juga menyukai karya H.B. Jassin dan HAMKA. Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, sekitar bulan September 2008 sempat mengumpulkan beberapa puisi Njoto dan menerbitkannya dalam buku Gugur Merah : Sehimpunan Puisi Lekra, Harian Rakyat 1950-1965. Salah satu puisinya adalah seperti yang saya kutip di awal tulisan ini yang ditulisnya pada tanggal 14 Oktober 1959.

Beberapa waktu sebelumnya peristiwa 30 September 1965, Njoto yang sering pergi ke Moskow unutk berkomunikasi dengan partai komunis internasional, dikabarkan berselingkuh dan hendak menikahi seorang gadis yang kuliah di jurusan sastra Indonesia Universitas di Moskow yang bernama Rita. Hal ini yang kemudian membuat Aidit marah dan mempreteli jabatan Njoto. Tapi walaupun begitu, bagi Soetarni, kesetiaan Njoto telah teruji. Apa pun kata orang tentang elegy cinta Njoto-Rita, baginya itu hanyalah dongeng. Pada masa kelam, tatkala dia dipenjara selama 11 tahun, tercerai-berai, berpisah dengan suami dan anak-anaknya yang tak tentu rimbanya, dia yakin Njoto adalah kekasihnya yang dulu. Njoto tetaplah lelaki pemujanya, yang mengiriminya berlaksa-laksa surat hingga mereka menikah dan dikaruniai tujuh anak.

Seri buku TEMPO ini, selain mengetengahkan aktivitas politik juga menghadirkan sisi personal tokoh-tokohnya, tak terkecuali Njoto. Hal ini barangkali, membuat siapapun yang membaca sejarah, tidak melulu melihatnya dari segi hitam-putih saja. “Menulis Njoto adalah ikhtiar untuk tak terseret logika tumpas kelor. PKI bukanlah sebuah entitas yang utuh. Sejarah selalu menyimpan orang yang berbeda. Njoto salah satunya,” demikian kata TEMPO. Tapi bukan berarti buku ini tanpa kekurangan, selain tidak mengujinya dengan metodologi sejarah yang ketat, juga para penulis pun senantiasa dikejar-kejar waktu deadline sebagai wartawan. “Idealnya, kami mengembangkan versi buku dengan pendalaman liputan. Tapi kami tak bisa menaklukkan waktu. Kesibukan sebagai wartawan majalah berita membuat yang ideal untuk sementara harus masuk laci. Kami sadar kami harus bergegas sehingga---untuk sementara---tak bisa menukik lebih dalam. Dalam hal kami harus berendah hati : makanan yang kami masak barulah sebatas hidangan siap saji,” begitu kata Arif Zulkifli.

Dan saya sendiri, yang menulis catatan ini dengan hanya bermodalkan minat pada buku, tentu tak hendak menawarkan sebuah referensi sejarah yang utuh dan lengkap, melainkan hanya membagi apa yang telah dan tengah saya baca. [ ]

4 Juni ‘11