Umur Pendek Persatuan Perjuangan, Oposisi Pertama di Indonesia

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, di tengah gejolak revolusi yang mendidih, Republik Indonesia pimpinan Sukarno-Hatta yang masih sangat muda memilih jalan diplomasi dalam menghadapi Belanda. Bekas penjajah itu ingin kembali berkuasa di negeri koloni kesayangannya.

“Dalam sidang pelantikan KNIP (Komite nasional Indonesia Pusat) tanggal 29 Agustus 1945, Bung Karno selaku presiden telah menggariskan bahwa jalan yang ditempuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mencari pengakuan internasional bagi Republik Indonesia ialah jalan diplomasi,” tulis Achmad Januar Amroni mengutip Dokumenta Historica (1953) karya Osman Rabily dalam Jurnal Avatara (Vol. 2, No. 3, Oktober 2014).

Garis diplomasi ini kemudian diwujudkan lewat berbagai kebijakan Kabinet Sjahrir I yang terbentuk pada 14 November 1945. Selain melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Belanda dan Sekutu untuk berunding, kabinet ini juga menyusun program kerja yang isinya sebagai berikut:

Pertama, menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedua, mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha untuk membangun negara republik Indonesia dan pembangunan masyarakat yang didasarkan atas keadilan dan kemanusiaan. Ketiga, mengusahakan perbaikan kesejahteraan ekonomi rakyat, antara lain dengan distribusi bahan makanan. Dan keempat, mengusahakan dipercepatnya pemecahan yang memuaskan atas persoalan pengedaran mata uang nasional (Dokumenta Historica, hlm. 104).

Langkah yang diambil pemerintah tersebut, oleh sebagian kalangan, terutama kaum revolusioner, dianggap terlampau lembek kepada Belanda. Pemerintah juga dianggap tidak serius dalam upaya menegakkan kedaulatan Republik Indonesia.

Tan Malaka dan Soedirman Menggagas Oposisi

Merespon hal ini, Tan Malaka—sosok yang amat berpengaruh di kalangan kaum revolusioner—kemudian menjawabnya dengan membentuk kelompok oposisi. Pada 3 sampai 5 Januari 1946, di Gedung Serba Guna Purwokerto, diadakan kongres pertama para pejuang revolusioner yang dihadiri 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan.

Partai Komunis Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Partai Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Revolusioner Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, dan organisasi lainnya turut hadir pada kongres pertama tersebut. Tampil sebagai pembicara utama adalah Tan Malaka dan Jenderal Soedirman.

“Lebih baik diatom sama sekali daripada tak merdeka 100%,” ujar Soedirman dalam pidatonya seperti dikutip Roeslan Abdulgani dari Kedaulatan Rakjat (6/1/1946) di buku Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan (2004).

Pada pertemuan pertama ini, Tan Malaka menjelaskan tentang rencana pembentukan Volksfront (Front Rakyat) dan Minimum Program. Keduanya diperlukan agar tujuan rakyat Indonesia tercapai dalam melawan Belanda dan sekutunya, yang pada akhirnya nanti akan mengakui kemerdekaan Indonesia 100%. 

Pada kongres kedua yang berlangsung 15-16 Januari 1946 di bekas gedung Balai Agung Solo, perhatian rakyat semakin besar. Seperti dikutip Abdul Rohman dari artikel Kedaulatan Rakjat (16/1/1946) “Persatoean Perdjoeangan Rakjat Lahir” dalam Jurnal Avatara (Vol. 5, No. 3, Oktober 2017), hal ini dibuktikan dengan kedatangan utusan-utusan berbagai organisasi yang berjumlah kurang lebih 500 orang, mewakili 141 organisasi.       

Volksfront kemudian dibentuk secara resmi dengan nama Persatuan Perjuangan pada hari akhir kongres 16 Januari 1946, tepat hari ini 72 tahun lampau. Dari pertemuan kedua ini pula para peserta kongres memutuskan dan menyepakati tujuh butir Minimum Program Persatuan Perjuangan yang terdiri dari: 

1.) Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%. 2.) Pemerintahan rakyat (dalam arti kesesuaian haluan pemerintah dengan kemauan rakyat). 3.) Tentara rakyat (dalam arti kesesuaian haluan tentara dengan kemauan rakyat). 4.) Melucuti tentara Jepang. 5.) Mengurus tawanan bangsa Eropa. 6.) Menyita dan memanfaatkan pertanian musuh. 7.) Menyita dan memanfaatkan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain).

Sebagai oposisi, Persatuan Perjuangan memutuskan untuk berunding dengan pemerintah pusat di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Tujuh butir Minimum Program tersebut didesakkan kepada pemerintah agar segera direalisasikan. 

Dalam perundingan itu, seperti dilaporkan harian Penghela Rakjat (30/1/1946) dalam artikel “Persatoean Perdjoeangan Mengirimkan Delegasi Kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia”, Persatuan Perjuangan diwakili anggota yang berasal dari Organisasi Pemberontakan Rakyat Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Masyumi, Pesindo, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, dan Perwari.

Minimum Program yang diajukan Persatuan Perjuangan ditolak pemerintah karena dianggap terlalu radikal. Reaksi beberapa tokoh Persatuan Perjuangan atas penolakan tersebut juga tidak digubris pemerintah.   

Pada 17 Februari 1946, di usia setengah tahun Republik Indonesia, Persatuan Perjuangan melakukan aksi massa dengan gelombang demonstrasi di mana-mana. Semua organisasi yang tergabung di dalamnya diimbau untuk melakukan aksi massa dengan lima poin tuntutan. Seperti diungkap Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1 (2008), lima tuntutan tersebut adalah:

1.)    Isi Minimum Program Persatuan Perjuangan. 2.) Penarikan tentara Inggris-NICA dari Indonesia. 3.) Lenyapnya pengadilan dan polisi internasional dari Indonesia. 4.) Kembalinya pemuda dan gadis-gadis yang ditawan Inggris-NICA. 5.) Membatalkan perundingan dengan Kerr-van Mook sebelum syarat atas pengakuan Indonesia merdeka ditepati.

Poeze menambahkan pada Jilid 3 buku tersebut, dua bulan sebelum demonstrasi pecah atau empat bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, Tan Malaka sudah menyimpulkan bahwa Sukarno-Hatta tidak mengejawantahkan cita-cita rakyat dan pemuda. Selain itu, ia juga berpendapat, tenaga revolusioner telah dirobek-robek ke dalam berbagai organisasi dan salah paham, kecurigaan, kesimpang-siuran telah sangat merugikan Republik.     

Maklumat politik sengit yang dikeluarkan Persatuan Perjuangan itu membuat situasi politik semakin memanas. Banyak rakyat melihat bahwa argumentasi yang disajikan organisasi oposisi tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini juga sekaligus membuat rakyat sangsi atas sikap pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Mereka merasa hanya Persatuan Perjuangan yang konsisten dengan landasan gerak Indonesia merdeka 100%. Pemerintah dinilai terlalu penakut sehingga mau mengalah kepada Belanda,” tulis M. Yuanda Zara dalam Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia (2008).

Yuanda Zara menambahkan, di sisi lain, publikasi tersebut malah berakibat buruk bagi Persatuan Perjuangan. Muncul kabar bahwa Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan cuma bisa mengkritik pemerintah. Seandainya diberi kekuasaan, mereka belum tentu bisa mengatasi situasi pelik yang tengah dialami bangsa Indonesia.

Dilemahkan Pemerintah, Lalu Bubar

Politik diplomasi yang dijalankan Kabinet Sjahrir terus berlangsung meski Persatuan Perjuangan dan kaum oposan lainnya terus menyerang. Sjahrir tidak ambil pusing, sebab ia merasa Sukarno-Hatta ada di belakangnya. “Dia tidak pikirin orang-orang yang mencacinya. Dia enggak marah. Katanya, itu hak orang,” kata Siti Zoebaedah Osman, sekretaris pribadi Sjahrir, dalam Sjahrir, Peran Besar Bung Kecil (2010).

Namun perlawanan Persatuan Perjuangan semakin sengit, hingga menyebabkan Sjahrir mengambil kebijakan untuk melemahkan kekuatan oposisi. Seperti diungkap Soebadio Sastrosatomo dalam Perjuangan Revolusi (1987), pada 13 Maret 1946, Sjahrir menyampaikan perintah lisan ke Yogyakarta untuk menangkap beberapa tokoh Persatuan Perjuangan.

Dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946) (1999) yang disusun Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, dijelaskan bahwa salah satu motif penangkapan para tokoh Persatuan Perjuangan adalah karena organisasi oposisi ini melarang tiap anggotanya untuk duduk dalam kabinet koalisi Sjahrir. Hal ini dianggap oleh pemerintah sebagai tindakan yang merusak (saboteren).

“Oleh sebab oposisi yang tidak loyal terus dilakukan Persatuan Perjuangan, maka langkahnya diawasi, sebab ada kekuasaan lain di luar kekuasaan pemerintah. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena dalam phase yang seperti sekarang ini, hal itu berbahaya. Selain daripada itu ada beberapa kenyataan yang Persatuan Perjuangan mengadakan gerakan untuk merubuhkan Pemerintahan Pusat dengan jalan di luar undang-undang,” ujar Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin memberikan penjelasan terkait dengan penangkapan beberapa tokoh Persatuan Perjuangan, seperti dikutip Kronik Revolusi (hlm. 174).

Penangkapan tokoh-tokoh penting tersebut memang terbukti melemahkan Persatuan Perjuangan. Pada 4 Juni 1946 di Yogyakarta, dalam sebuah rapat alot yang dipimpin S. Mangoensarkoro, sebagian besar anggota menginginkan agar Persatuan Perjuangan dibubarkan. Kelompok oposisi pertama di Indonesia ini akhirnya tamat dalam usia yang belum genap enam bulan.

“Maka dalam rapat yang dihadiri anggota-anggota Persatuan Perjuangan kecuali Perwari dan PKI, memutuskan sejak tanggal 4 Juni 1946 Persatuan Perjuangan dibubarkan dan memerintahkan untuk sesegera mungkin menerbitkan buku peringatan Persatuan Perjuangan yang memuat sejarah perjuangan organisasi,” tulis Abdul Rohman mengutip harian Soeara Rakjat (6/6/1946). (tirto.id - irf/ivn)   

Para Penggagas dan Penatah Indonesia

17 Agustus sudah di muka. Inilah titimangsa itu. Pintu gerbang yang dicitakan, sekaligus ada ragu di seselanya, yang lahir dari masa darurat di waktu berat. Jauh sebelumnya, kemerdekaan yang ditandai dengan sesobek esai pendek bertenaga yang bernama proklamasi, adalah jalan terjal dan berliku yang dipanggul oleh beragam wajah, aneka ideologi, jutaan anak revolusi, namun satu semangat yaitu terbebas dari neraka horizontal yang bernama kolonial. Merdeka narasi tunggal di satu sisi, namun penggagas dan penatahnya adalah rupa bhineka yang tak hanya sewujud bintang dan bulan sabit, palu dan arit, atau wajah bumi dan langit.

Jika sejarah pada akhirnya ditulis oleh rezim dengan kekuatan politiknya dan hanya mempolarisasi antara pahlawan dan pembangkang, atau malaikat dan setan, namun riwayat yang tercatat tak sepenuhnya bisa disembunyikan. Kita—generasi yang lahir dan tumbuh di tengah doktrin rezim, kini punya kesempatan untuk menggeledah dan mengkoreksi narasi itu, meski mungkin tak sepenuhnya. Kita bisa mengunyah kisah Sukarno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, dan para pahlawan lainnya, sekaligus juga bisa memamah cerita Aidit, Njoto, Daud Beureuh, Sam, Musso, dll yang kadung dicap pemberontak dan pengkhianat republik.

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran,” begitu kata Nyai Ontosoroh dalam prosa terkenal Pramoedya Ananta Toer. Kiranya pepatah ini bisa juga ditujukan kepada kita dalam membaca, menilai, dan mengapresiasi manusia-manusia pelopor yang telah berkalang tanah di taman luas sejarah republik yang bernama Indonesia. Di titik ini masalalu, mestinya, tak lagi berwujud sebuah lukisan hitam-putih yang mudah diadili dan divonis mati, namun barangkali bisa menyorongkan juga sikap bijak-bestari dalam memandang risalah kemerdekaan dan ke-Indonesia-an.

Dari pemetaan inilah kemudian Kelas Literasi Komunitas Aleut yang masuk pekan ke-56 mencoba mengusung tema. Beberapa teks telah dipilih, dan kami memutuskan untuk menjadikan TEMPO dengan buku serialnya sebagai media untuk menyelami sejarah itu. Dari perspektif pemilihan sumber bacaan keputusan ini mungkin bukan yang terbaik, sebab TEMPO dengan segala kontroversi yang menyertainya tidak bisa dijadikan rujukan tunggal tentu saja. Namun kami pun telah menimbang beberapa hal: Pertama, TEMPO menulis sejarah dengan mata pisau reportase jurnalisme sastrawi yang kemudian menghadirkan tulisan-tulisan sejarah yang mudah dikunyah. Kedua, TEMPO tidak hanya menghamparkan masalalu, tapi juga masakini yang terpahat dalam penelusurannya terhadap jejak-jejak yang tersisa. Dua hal itulah yang kami rasa sesuai dengan kondisi para pegiat Komunitas Aleut—yang meski terbiasa menyuntuki sejarah, namun tak banyak yang mengakrabi periode di sekitar kemerdekaan.     

Baru-baru tersiar kabar bahwa lukisan karya Galam Zulkifli yang terpasang di Terminal 3 Bandara Sukarno-Hatta diturunkan karena disinyalir menyertakan wajah Aidit. Lukisan berjudul “The Indonesia Idea” itu menghamparkan 600-an wajah anak bangsa yang hadir berparade dalam titian sejarah republik. Zulkifli sepenuh sadar bahwa Indonesia sejatinya adalah proyek coba-coba yang tak hanya diusung oleh para “pahlawan”, namun juga “pemberontak” yang kalah bertaruh dan tersisih dari arus utama. Kasus ini menabalkan satu hal, bahwa tantangan masih menggantang, tentang phobia yang masih menggelapkan mata dan logika. Indonesia dalam banyak benak, seolah digagas dan ditatah oleh para pemenang saja. Doktrin ternyata belum sepenuhnya luruh dan pudar. Kelas Literasi pekan ini kiranya adalah sebuah ikhtiar untuk menyigi “ruang gelap” itu. [irf]

Rusa Berbulu Merah dan Masyarakat Kurang Baca

Sehari pasca pembubaran paksa oleh berbagai ormas seperti FPI, PUI, dan Laskar Fisabililah , akhirnya kemarin (24/3/2016) pentas monolog Tan Malaka berhasil digelar dengan aman. Acara yang diselenggarakan di IFI Bandung itu berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat keamanan dan beberapa LSM yang mendukung acara seperti AMS, Jangkar, dan Pekat.

Gelaran yang sejatinya akan dipentaskan dalam dua hari berturut-turut, yaitu tanggal 23-24 Maret 2016, pukul 20.00 wib, akhirnya hanya digelar satu hari, namun tetap mementaskan dua kesempatan, yaitu pukul 16.00 dan 20.00 wib. 

Sedari siang, sekira pukul 14.00 suasana di sekitar IFI cukup tegang. Ratusan aparat keamanan yang berjaga dikagetkan oleh kira-kira 20 rombongan kendaraan bermotor yang melintas di Jl. Purnawarman (depan IFI) sambil menyalakan knalpot bising. Mereka kemudian masuk ke pelataran parkir BEC (Bandung Electronic Centre), dan sesaat berselang keluar lagi menuju jalan Jl. Purnawarman sambil terus menggeber gas yang menimbulkan suara knalpot bising. Polisi yang berjaga akhirnya menangkap dan membawa mereka ke kantor dengan truk. Motor yang mereka pakai dibawa serta oleh para petugas.

Monolog Tan Malaka yang sempat tertunda, semula akan dihadiri oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil sebagai penjamin tidak akan dibubarkan lagi oleh ormas, namun sampai acara dimulai beliau tidak kunjung datang. Selama pementasan situasi di dalam dan di luar panggung relatif kondusif. Menurut Ahda Imran, penulis naskah, Ridwan Kamil memang rencananya mau hadir, namun karena terbentur banyak kesibukan, akhirnya pementasan berjalan tanpa menunggunya.

“Saya Rusa Berbulu Merah” yang menjadi tajuk monolog, sepanjang pementasan tidak menyisakan fragmen yang riskan dan rawan dengan isu bahaya laten komunis yang ditakutkan para penentang acara. Malah dalam satu kesempatan, Tan Malaka yang diperankan oleh aktor Joind Bayuwinanda menyebutkan bahwa dia menentang pendapat para kamerad komunis terkait Pan-Islamisme ketika berpidato pada Kongres Komunis Internasional ke-4 pada tanggal 22 November 1922.

Pan-Islamisme yang oleh para kamerad perlu untuk dilawan, menurut Tan Malaka malah sebaliknya. Tan beranggapan bahwa sebagai sebuah gerakan, Pan-Islamisme juga menentang imprealisme dan kolonialisme, malah dia juga mendadarkan hubungan kerjasama antara Sarekat Islam dan dan partainya di Nusantara.

Di luar itu, alur kisah dalam Monolog Tan Malaka menjelentrehkan riwayat dan nasib anak bangsa yang menjadi korban revolusi yang ia perjuangkan. Sosok Tan yang menghendaki kemerdekaan 100% dan enggan berunding dengan pihak Belanda yang ia anggap sebagai maling, membuatnya tersisih dari konstelasi politik di awal kemerdekaan.

Ketika proklamasi kemerdekan telah dibacakan, Tan sempat bertemu dengan para pemimpin republik yang lain, yang dalam pementasan Tan menyebutnya sebagai “para pesohor”, dan ia menentang rencana para pesohor yang langkah-langkah politiknya membuat republik yang masih bayi itu tidak memiliki kedaulatan ekonomi.     

Tan kalah. Suaranya tak didengar. Ia akhirnya memilih bergabung dengan para pemuda dan rakyat untuk menempuh perang gerilya. Tipu muslihat Belanda yang membonceng pasukan sekutu untuk kembali mengusai Indonesia, ia cium gelagatnya. Bergabungnya Tan dengan laskar dan para gerilyawan kemudian dianggap menggembosi kepemimpinan republik, akhirnya ia dimusuhi oleh kawan seperjuangannya. 

Meski pementasan molonog hanya berhenti di titik ketika Tan Malaka semakin menjauhi lingkaran para pemimpin republik, namun sejatinya Tan Malaka sendiri tewas ditembak oleh tentara dari sebuah republik yang ia citakan dan perjuangkan.

Dilihat dari sana, Monolog Tan Malala “Saya Rusa Berbulu Merah” sesungguhnya tak menyisakan sedikit pun ruang untuk dijadikan bahan kekhawatiran dan penolakan para ormas beratribut Islam. Alih-alih melahirkan kecemasan, pementasan ini malah kontekstual untuk dijadikan bahan perenungan dan evaluasi, tentang sejarah yang tidak bertabiat hitam-putih, juga tentang kedaulatan ekonomi yang hari-hari ini cukup rawan.

Dan di atas segalanya, Monolog Tan Malaka lengkap dengan insiden penolakan, menggambarkan satu kondisi tentang sebagian masyarakat yang kurang membaca dan melek sejarah, juga tentang Bandung sebagai sebuah kota dan Indonesia pada umumnya, yang masih ringkih menghadapi perbedaan dan belum sepenuhnya siap dengan watak demokrasi. [ ]           

Para Penguasa Warung Kopi [6]

Warung kopi tempat bang Bisma dan kawan-kawannya berkumpul, yang kini mulai mereka tinggalkan karena operasi yang belum sepenuhnya saya ketahui, adalah warung kopi generic khas pinggir jalan. Jangan bayangkan warung kopi itu seperti warung kopi yang ada di Manggar, atau seperti warung kopi yang di sangat komersilkan macam Starbuck. 

Kopi dengan berbagai merek (mayoritas dikuasai “tiga huruf pertama alphabet” dan “kapal yang rajin menyalakan api unggun”) menggantung di paku atau di sebilah kayu yang melintang. Pembeli tinggal tunjuk saja kopi mana yang mau diseduh, sebab di penjual pasti punya gunting untuk menuangkan serbuk ajaib itu ke dalam gelas transparan lalu menyiramnya dengan air panas. 

Rasakanlah aromanya, aroma kopi yang dibuat dipabrik, hasil kerjasama yang cantik antara mesin dan buruh berpenghasilan pas-pasan. Ini bukan warung kopi untuk berwisata dan tidak cocok untuk berpose, dipotret, lalu hasilnya dijadikan modal bergaul di facebook dan twitter. Oh lupakan semua itu. Ini adalah warung kopi di mana orangtua para mahasiswa yang ekonominya pas-pasan menitipkan anak-anaknya dari derita kelaparan tengah malam, sebab mie rebus dan gorengan pun menjadi penghuni tetap warung tersebut. 

Di sini, buku Karl Marx, Pram, Tan Malaka, dan doktrin pergerakan politik kampus sangat cocok untuk disuntikkan ke kepala para mahasiswa yang sedang puber politik, kritis, idealis, dan senang beragitasi sambil memakai jaket almamater; semua hal yang akan cepat berlalu dan hanya menjadi kenang-kenangan ketika jadwal kerja telah memenggal kualitas waktu.

Ketika sedang tidak sibuk menyelidiki operasi sunyi bang Bisma dan kawan-kawanya, saya kadang-kadang duduk di warung kopi bu Risna dan memesan segelas susu cap bendera setengah tiang. Saya belum berani membakar cigarette, sebab masih SMP dan takut ketahuan sama bang Bisma. 

Saya hanya duduk dan menikmati susu panas sedikit demi sedikit, sambil melamun tentunya. Pembeli yang lain biasanya orang-orang yang lebih tua dari saya; kalau tak mahasiswa, tukang ojeg, supir angkot trayek kampung, dan beberapa pemuda yang kurang jelas identitasnya (mahasiswa bukan, tapi kerja juga engga, inilah mungkin yang disebut pengangguran, yang konon mengerikan). 

Bu Risna adalah spesies ibu-ibu yang sudah lama ditinggalkan jayanya masa muda tapi belum terlalu tua. Anaknya tiga, yang paling besar sudah kelas satu SMA dan sedang berada di titik norak sebab puber yang membuat suaranya nge-bass telah menggiringnya menjadi anak laki-laki yang gampang jatuh hati kepada lawan jenis sebayanya, tipe ABG yang tidak berkarakter. Yang paling menyebalkan adalah kalau dia sedang pedekate, aih gayanya tak lebih seperti ayam jantan mendekati petelur, kalau dia punya sayap saya yakin sayapnya akan dikembangkan dan berjalan miring. 

Nama panggilannya tak usahlah saya sebutkan, nanti saja. Anak yang kedua masih duduk di SMP kelas dua dan si bungsu di kelas enam SD, ya dua tahun sekali memang, cukup rajin juga bu Risna ini. Semua anaknya berpiranti vertical sama seperti ayahnya, maka kalau bu Risna mau mengklaim dan membanggakan diri bahwa di keluarganya beliaulah yang paling cantik, maka boleh-boleh saja, silahkan mumpung belum tua-tua amat. 

Setiapkali saya duduk di warung kopi itu dan pembeli lain semuanya sudah berusia di atas kepala dua, maka saya seperti petasan cabe yang terperangkap dalam gerombolan dinamit berhulu ledak tinggi. Mereka, para pembeli yang sudah berkepala dua itu (mayoritas mahasiswa juga sudah berusia demikian) , seringkali melirik dengan pandangan yang membuat saya kurang nyaman. Oh status quo, ternyata usia adalah jarak mutlak yang paling laku untuk dijadikan semacam otoritas saling menindas. 

Yang tua menganggap remeh yang muda, yang muda mengolok-olok yang tua, yang menang adalah ego mereka berdua. Di warung kopi itu saya kerap (orang-orang yang pernah mengunjungi Wikipedia menyebutnya) bersolilokui. Ngomong sendiri dalam hati, dan Farid Gaban menyebutnya belajar tidak bicara. Saya merasa terperangkap dalam tubuh seorang anak SMP, entah kenapa. 

***

Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya dan teman-teman sebaya sepermainan adalah barisan pembenci para orangtua yang tidak pernah mengerti bahwa masa menjelang remaja adalah masa yang perlu dirayakan dengan aksi-aksi menyenangkan dan menegangkan agar jerawat tidak sering muncul di sekitar muka. Tapi apa boleh buat, ternyata tidak semua orangtua dapat memehami yang namanya jembatan zaman. 

Maka tak heran jika antar generasi seringkali terjadi deadlock. Seorang ibu bisa ribut dengan anaknya yang masih remaja karena memperebutkan remote tv. Anak remaja maunya nonton sinetron “putri yang tertukar dengan panci”, sedangkan si ibu berminat betul sama film India yang punya resep baku: tari dan nyanyi, ya dalam kondisi sesedih apa pun jangan khawatir sebab para penari selalu bersembunyi di balik pohon lalu berhamburan menghibur tokoh yang sedang bersedih dengan tari-tarian ceria sambil pamer pusar yang tak tak sanggup ditutupi baju sari. 

Sore hari, seorang bapak setengah baya santai dan sedap betul menghisap cigarette pertamanya sambil duduk manis di bangku teras rumah. Anaknya baru saja lulus ke Institut Tekhnologi Gajah Duduk jurusan teknik mesin, padahal anaknya lebih berminat kuliah di Institut Kesenian dan Keindahan mengambil jurusan cinematograpy. Dan begituh, kuasa ayah lebih besar daripada minat anaknya. 

Si bapak berpikir bahwa jurusan teknik lebih menjanjikan demi masa depan yang senang sentosa sejahtera daripada kuliah mengambil seni yang dia pikir masadepannya tak jauh hanya menjadi gembel dan gelandangan kebudayaan. Setahun berlalu si bapak dihidangkan pada satu kenyataan: anaknya DO sebab terlalu sering bolos dan nongkrong di komunitas film indie.

Pada sebuah siang yang bagus oleh baluran rahmat sinar matahari, seorang bocah asyik sendiri memainkan bola dengan kaki dan kepala, bola itu seperti lengket pada kedua kakinya, itulah dia bocah jagoan kampung yang bercita-cita jadi pemain sepakbola profesional. Tapi mimpinya buyar seperti tidur siang yang terganggu suara meriam bambu. 

Bagi orang kampung yang kondisi ekonominya tidak terlalu menggembirakan bercita-cita menjadi atlet professional ibarat Adam dengan buah khuldi; menggoda tapi tidak boleh didekati, apalagi disentuh. Kalau nekad maka akan ditendang dari dunia mimpi dan tersadar ketika jalur hidup merayap pelan, terukur, dan membosankan melalui hierarki bangku sekolah. 

Setelah tamat SMA para orangtua akan merasa gembira jika anaknya berhasil masuk pabrik kapitalis dan menghabiskan sisa umurnya dengan menjadi jongos, toh menjadi atlet pun masih bisa dikejar dengan lari pagi di setiap hari minggu yang ramai oleh obrolan para jongos dan beberapa ambtenaar.

Itulah beberapa kondisi yang terjadi karena deadlock. Rentang usia tiap generasi hanya bisa disambungkan oleh jembatan zaman yang bernama pengertian. Dari titik ini pula mungkin bang Bisma dan kawan-kawannya berangkat, mereka mencoba menjalankan sebuah misi suci dalam bentuk operasi terselubung dan rapi demi menjembatani rentang perbedaan antar generasi. 

Tapi saya belum yakin dengan kesimpulan tersebut, sebab ibarat sebuah puzzle, apa yang mereka lakukan masih jauh dari sebuah lukisan yang sempurna, masih terlalu dini untuk dihujani dengan tafsir tunggal penuh tendensi. Saya harus bersabar, orang sabar disayang bu Risna (loh?, apa hubungannya?). ..... 

Membaca Njoto, Membaca Sejarah yang Diliputi Kabut

“Jangse mengalir
Kepalku menghilir
Dari Cangking ke Wuhan
Kejelajahi haridepan
Kujelajahi haridepan”

***

Menghadirkan kembali tokoh-tokoh PKI dalam sebuah buku tentu saja masih selalu mengundang kontroversi, meskipun reformasi sudah berjalan hampir tigabelas tahun semenjak Orde Baru jatuh. Di jalanan kadang-kadang terlihat spanduk yang memasang tulisan “ Awas Bahaya Laten Komunis!!”. Komunisme dan PKI ternyata masih menjadi hantu yang menakutkan, terutama setelah gempa politik 1965. Ruang sejarah yang seharusnya menulis peristiwa dari berbagai perspektif, ternyata masih saja memberikan sedikit ruang bagi penulisan kembali sejarah “gelap” yang selama ini memojokkan salah satu pelakonnya. Tapi sebenarnya kondisi sekarang lebih mulai terbuka daripada beberapa puluh tahun ke belakang, ketika buku-buku sejarah, terutama yang dipelajari di sekolah, ditulis menjadi dua blok : penjahat dan pahlawan. Penulisan sejarah digiring oleh kepentingan penguasa yang takut oleh kemungkinan-kemungkinan fakta yang sebenarnya bisa saja dihadirkan secara seimbang.

Adalah majalah TEMPO yang pada tahun 1994 sempat dibredel dan kembali hadir di tengah ruang public yang mencoba menghadirkan penulisan sejarah dengan pendekatan jurnalistik. Dalam kata pengantarnya, yang ditulis oleh Arif Zulkifli (Redaktur Eksekutif Majalah TEMPO), menulis : “Kami sadar bahwa kami bukan sejarawan. Edisi khusus yang kini diterbitkan dalam versi buku tidak berpretensi untuk menguji masa lalu dengan metodologi sejarah yang ketat. Dalam pendekatan jurnalistik, yang diharapkan muncul adalah pesona sejarah---meski tidak berarti fakta disajikan serampangan dan tanpa verifikasi. Tujuan jurnalisme adalah mengetengahkan fakta dengan menarik, dramatic tanpa mengabaikan presisi.”

Seri buku TEMPO, setidaknya yang sudah beredar di toko buku, “baru” hadir tiga pembagian besar : Bapak Bangsa (Soekarno, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir), Tokoh Islam Awal Kemerdekaan (Daud Beureuh, Sekar Maridjan Kertosuwirjo, Mohammad Natsir, Wahid Hasyim), dan Orang Kiri Indonesia (Dipa Nusantara Aidit, Muso, Njoto, Sjam Kamaruzaman). Kata “baru” dimaksudkan sebagai sebuah harapan pribadi, harapan saya yang masih menantikan buku-buku lainnya tentang sejarah yang ditulis oleh TEMPO. Salah satu yang menarik dari seri buku ini adalah penulisannya yang cerdas; ditulis dengan angle lain dan pemilihan diksi yang “bertenaga”, sebagai ciri khas tulisan waratawan. Dalam kata pengantar buku Bapak Bangsa, hal ini diakui oleh TEMPO : “Menulis para tokoh punya kompleksitasnya sendiri, kami harus pandai-pandai mencari sudut pandang yang tak dilihat media atau penulis lain. Padahal buku, artikel, dan hasil studi tentang empat tokoh ini (Bapak Bangsa) sudah setumpuk. Kami tentu bisa mengutip mereka, tapi kami tak bisa melulu mengunyah-ngunyah informasi lama.”

Dari ketiga seri buku yang telah terbit, menulis kembali Orang Kiri Indonesia mempunyai tantangannya tersendiri, bahkan sejak dari awal. Seorang pensiunan letnan jenderal Angkatan Darat, seperti dituturkan Arif Zulkifli, dalam acara silaturahmi Idul Fitri di kantor TEMPO sempat berkata setengah menghardik, “Kalian tak mengerti sejarah!”, waktu tahu bahwa TEMPO akan menerbitkan buku Orang Kiri Indonseia yang salah satu tokohnya adalah D.N. Aidit. Dalam pandangannya, Aidit tak selayaknya ditulis panjang lebar dalam sebuah laporan utama yang kemudian menjadi buku. Sebagai sebuah tangkisan kepada pandangan purnawirawan Angkatan Darat tersebut, TEMPO menulis : “Sesungguhnya tak ada fatwa yang mengharamkan media massa menulis tentang orang yang paling jahat sekalipun. Dasar media menulis adalah kemenarikan suatu peristiwa. Di atas itu ada hak public untuk tahu. Dalam hal tiga sosok orang kiri Indonesia, informasi yang diterima public kebanyakan berselimut kabut. Sang jenderal menganggap orang-orang kiri Indonesia berkhianat kepada republic dank arena itu wajib ditumpas. Segi-segi detail tentang sosok itu tak perlu dibahas. Juga cerita dia sebagai manusia. Padahal cerita tentang Aidit misalnya, mestinya diletakkan dalam sebuah bingkai yang lebih utuh. Inilah kisah tentang tragedy anak manusia. Tentang seorang yang punya cita-cita---betapapun sepakat/tak sepakatnya kita pada cita-cita itu dan cara mewujudkannya.”

Saya sebenarnya ingin menulis semacam resensi untuk semua buku tersebut, tapi yang mula-mula akan dihadirkan di sini adalah Njoto, salah satu orang kiri Indonesia yang bukunya dengan mudah dapat ditemui di toko buku besar. Hal ini mungkin dipengaruhi olah gaya menulis TEMPO yang menyebutnya sebagai seorang komunis yang tak biasa. Selain itu, Njoto juga dalam pembendaharaan pengetahuan saya yang sangat sedikit termasuk tokoh komunis yang sangat jarang terdengar. Tidak seperti Aidit dan Muso, Njoto sangat jarang ditulis dalam buku-buku sejarah mainstream. Sedangkan TEMPO menulisnya seperti ini : “Njoto, yang namanya nyaris tak menyimpan pesona, adalah seorang berbeda dari orang komunis pada umumnya. Ia necis dan piawai nermain biola dan saksofon. Ia menimati music simfoni, menonton teater, dan menulis puisi yang tak melulu ‘pro-rakyat’ dan menggelorakan ‘semangat perjuangan’. Ia menghapus The Old Man and The Sea---film yang diangkat dari novel Ernest Hemingway---dari daftar film Barat yang diharamkan Partai Komunis Indonesia. Ia menghayati Marxisme dan Leninisme, tapi tak menganggap yang ‘kapitalis’ harus selalu dimusuhi.”

Menyusuri Njoto, dalam buku yang ditulis para wartawan TEMPO ini, kita mula-mula diajak ke masa kecilnya di Jember. Njoto adalah anak Raden Sosro Hartono, seorang keturunan ningrat Solo yang disegani karena perbawanya.  Njoto kecil sudah “nyentrik”. Di usia 12 tahun, Njoto terpesona pada sepatu roda, mainan yang tergolong mewah waktu itu, apalagi di Jember, kota kecil di ujung Jawa Timur. Njoto kecil tumbuh dengan cita-cita menjadi jurnalis. Kepada ayahnya, Njoto juga menyampaikan tekadnya untuk mengusai berbagai bahasa asing, seperti Inggris, Jerman, Belanda, Rusia, dan Prancis. Selain itu, seperti sudah digariskan pada awalnya, Njoto sejak kecil tidak menyukai struktur social yang bertingkat dan cenderung kaku. Pada hari raya Idul Fitri, misalnya, dia merasatak nyaman menyaksikan suasana feodal Jawa di rumah orangtuanya.

Dalam sejarah yang terus bergulir, Njoto beranjak besar dan pada sebuah relativitas waktu, Njoto  akhirnya bertemu dengan Aidit dan Lukman---orang-orang muda yang bergiat di PKI. Njoto bersama Aidit dan Lukman kemudian masuk Komisi Penterjemah PKI pada awal 1948, yang tugasnya menerjemahkan Manifes Partai Komunis, karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Pada Agustus 1948, tiga serangkai ini sama-sama jadi anggota Comite Central PKI. Aidit mengurus bidang Agraria, Lukman awalnya di Sekretariat Agitasi dan Propaganda, sedangkan Njoto menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan. Ketika pemberontakan PKI Madiun pecah, partai limbung, tercerai-berai. Aidit, Njoto, Lukman bagaikan Three Musketeers. Mereka muncul menjadi tulang punggung partai. Tokoh-tokoh muda ini kemudian berhasil menggusur tokoh-tokoh tua dan akhirnya mengambil alih kepemimpinan partai, dan semunya “habis” tidak lama setelah G30S pecah.

Tentu semua orang faham belaka, bahwa semua orang PKI, dari para elite sampai simpatisannya, baik di kota maupun di daerah,  habis di babat semenjak gempa politik 1965, tak terkecuali Njoto. Ia diculik, hilang, dan tak kembali hingga kini. Jejak kematiannya tak terlacak.

Sebagai sebuah ikhtiar mengumpulkan bahan penulisan, juga untuk melacak yang selama ini tak terlacak, TEMPO menyempatkan berkunjung ke keluarga besarnya. Dari Soetarni, istrinya, didapat informasi bahwa Njoto merayu calon istrinya itu dengan puisi cinta. Jarak yang menjauhkan antara dirinya dan Soetarni dia lipat dengan surat yang amat panjang, lengkap dengan berbaris-baris puisi cintanya. “Itu surat apa koran?,” kata ayah Soetarni waktu itu. Selain itu, minat Njoto pada sastra pun begitu besar. Mantan pemimpin redaksi Harian Rakjat itu berminat pada karya-karya pengarang Rusia seperti Nikolai Gogol dan Dostoevsky, hingga penulis yang ideologinya berseberangan. Bahkan dia juga menyukai karya H.B. Jassin dan HAMKA. Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, sekitar bulan September 2008 sempat mengumpulkan beberapa puisi Njoto dan menerbitkannya dalam buku Gugur Merah : Sehimpunan Puisi Lekra, Harian Rakyat 1950-1965. Salah satu puisinya adalah seperti yang saya kutip di awal tulisan ini yang ditulisnya pada tanggal 14 Oktober 1959.

Beberapa waktu sebelumnya peristiwa 30 September 1965, Njoto yang sering pergi ke Moskow unutk berkomunikasi dengan partai komunis internasional, dikabarkan berselingkuh dan hendak menikahi seorang gadis yang kuliah di jurusan sastra Indonesia Universitas di Moskow yang bernama Rita. Hal ini yang kemudian membuat Aidit marah dan mempreteli jabatan Njoto. Tapi walaupun begitu, bagi Soetarni, kesetiaan Njoto telah teruji. Apa pun kata orang tentang elegy cinta Njoto-Rita, baginya itu hanyalah dongeng. Pada masa kelam, tatkala dia dipenjara selama 11 tahun, tercerai-berai, berpisah dengan suami dan anak-anaknya yang tak tentu rimbanya, dia yakin Njoto adalah kekasihnya yang dulu. Njoto tetaplah lelaki pemujanya, yang mengiriminya berlaksa-laksa surat hingga mereka menikah dan dikaruniai tujuh anak.

Seri buku TEMPO ini, selain mengetengahkan aktivitas politik juga menghadirkan sisi personal tokoh-tokohnya, tak terkecuali Njoto. Hal ini barangkali, membuat siapapun yang membaca sejarah, tidak melulu melihatnya dari segi hitam-putih saja. “Menulis Njoto adalah ikhtiar untuk tak terseret logika tumpas kelor. PKI bukanlah sebuah entitas yang utuh. Sejarah selalu menyimpan orang yang berbeda. Njoto salah satunya,” demikian kata TEMPO. Tapi bukan berarti buku ini tanpa kekurangan, selain tidak mengujinya dengan metodologi sejarah yang ketat, juga para penulis pun senantiasa dikejar-kejar waktu deadline sebagai wartawan. “Idealnya, kami mengembangkan versi buku dengan pendalaman liputan. Tapi kami tak bisa menaklukkan waktu. Kesibukan sebagai wartawan majalah berita membuat yang ideal untuk sementara harus masuk laci. Kami sadar kami harus bergegas sehingga---untuk sementara---tak bisa menukik lebih dalam. Dalam hal kami harus berendah hati : makanan yang kami masak barulah sebatas hidangan siap saji,” begitu kata Arif Zulkifli.

Dan saya sendiri, yang menulis catatan ini dengan hanya bermodalkan minat pada buku, tentu tak hendak menawarkan sebuah referensi sejarah yang utuh dan lengkap, melainkan hanya membagi apa yang telah dan tengah saya baca. [ ]

4 Juni ‘11