Ngaleut Palintang

Minggu datang lagi. Motor siap dihangatkan. Kali ini ngaleut Palintang: 2 April 2017. Seperti biasa titik berangkat dari Kedai Prenger, Buahbatu. Baru sampai Jalan Laswi, motor seorang kawan sudah dihunjam paku. Rombongan menunggu sebelum pintu perlintasan kereta api, di kejauhan nampak gedung baru warna-warni. Sebagian rombongan menunggu di Simpang Dago.

Cuaca cerah, perjalanan dilanjutkan via Buniwangi. Di sebuah tanjakan yang curam, seorang kawan menyerah, motornya tak mau naik. Pasangan dipecah, disesuaikan dengan medan turun-naik yang menghadang. Selepas Buniwangi, ada lagi yang dihunjam paku, terpaksa mencari tambal ban ke arah sebelumnya. Rombongan lagi-lagi menunggu, cukup lama. Kopi, minuman dalam gelas, dan rokok bersahut-sahutan. Yang mulai ngantuk tiduran di pinggir jalan. Obrolan santai mengalir dari tema ke tema, diselingi tawa berjamaah.

Seorang tua pedagang gula lewat. Kami menyapanya, melempar beberapa pertanyaan, dan membeli barang dagangannya. Gula kelapa manis aduhai. Pak tua berjalan kaki berkilo-kilo meter menjajakan barang manis itu. Setelah yang menambal selesai, perjalanan dilanjutkan melewati Maribaya dan sebuah ruas jalan yang macet parah di sekitar The Lodge.

Jalan yang semula sepi, kini kerap dipenuhi kendaraan yang hendak menuju tempat wisata yang menawarkan wahana ayunan dan naik sepeda di tali. Pemandangan di belakang wahana itu adalah penghuni Instagram yang populer. Volume kendaraan yang tinggi perlahan menghancurkan jalan. Macet bertubi-tubi, melongsorkan kesabaran sedikit demi sedikit.

Setelah kemacetan terurai, perjalanan dilanjutkan ke arah Batuloceng. Di tempat ini terdapat sebuah situs keramat yang letaknya di perbukitan. Sebelum ke lokasi, kami menemui dulu Pak Maman, juru kunci situs tersebut. Informasi dari beberapa warga berhasil membawa kami ke rumah Pak Maman. Di halaman depan rumahnya nampak ada warung kecil tempat berjualan seblak, rupanya itu warung anaknya Pak Maman.

“Silakan masuk saja, A,” kata si teteh warung. Tiga orang kawan masuk duluan, sementara saya masih agak was-was, teringat sepatu yang dipakai belum dicuci berbulan-bulan, khawatir menebarkan aroma rempah yang tajam. Bismillah, akhirnya saya memberanikan diri. Kekhawatiran yang berlebihan saya kira. Nyatanya aroma rempah hanya menguar dari arah dapur rumah Pak Maman, tidak dari sepatu saya.

Kepada Pak Maman kami menyampaikan maksud. “Sebentar, saya ambil dulu fotocopiannya,” ujar Pak Maman sambil pergi ke kamar. Tak lama beliau kembali membawa beberapa lembar teks buram. Isinya adalah sejarah situs Batuloceng yang disampaikan turun-temurun. “Baca saja tulisannya, kalau ada yang tanya juga bapak mah jarang menjelaskan secara lisan, paling disuruh membaca saja,” kata Pak Maman.

Karena tempat fotocopy jauh, kami hanya bisa memotretnya. Setelah dikasih izin untuk mengunjungi situs batuloceng, kami kemudian pamit. Sambil kembali mengenakan sepatu, saya bertanya ihwal letak Bukit Tunggul. “Yang itu, A. Itu, jelas pisan dari sini,” ujar si teteh penjual seblak.

“Yang ada halimunnya?” tanya saya. Si teteh terdiam, rupanya dia tidak tahu apa itu halimun. Lalu saya meralat pertanyaan, “yang ada kabutnya, bukan?” Dia segera membenarkan. Kawan-kawan dan Pak Maman tertawa mendengarkan dialog pendek tersebut. Halimun, bagi si teteh penjual seblak, yang merupakan orang Sunda, rupanya sebuah kata asing.

Kami dan rombongan besar yang menunggu di bawah, kemudian menuju sebuah warung di dekat Sasak Beureum, tak jauh dari plang Bukit Tunggul, persis di simpang jalan menuju kampung Cikapundung. Lapar yang mulai mendera membuat rombongan menyerbu leupeut dan bala-bala: pasangan aduhai untuk menambal keroncongan.

Setelah fisik agak pulih, kami bersiap menuju situs Batuloceng. Karena beberapa pertimbangan, sebagian kawan memutuskan tidak ikut: ada yang menunggu di warung, di jembatan, dan ada pula yang justru mengunjungi kampung Pasir Angling.

Di perkampungan warga, seperti biasa kami bertanya arah jalan. Anjing peliharaan menggonggong bersahutan. “Ke Batuloceng mah harus sama kuncennya,” ujar seorang ibu. Kami menjelaskan bahwa sebelumnya kami sudah menemui Pak Maman dan telah diberi izin. Ibu itu mengerti lalu memberi tahu arah jalan.

Jalan menuju Batuloceng menanjak dan melewati lahan warga yang hanya ditanami kopi, pisang, serta tanaman lainnya. Di sebuah pertigaan jalan setapak, suara kami terbelah dua: mengambil jalan ke kanan atau sebaliknya. Di kondisi seperti ini lagi-lagi bertanya kepada warga menjadi kunci.

Jalan terus menanjak dan licin. Bukit Tunggul dan Gunung Palasari nampak di kanan kiri jalan. Semakin mendekati tujuan, jalanan semakin licin. Suara nafas tersengal begitu jelas. Situs Batuloceng merupakan komplek beberapa tinggalan, di antaranya ada makam sepanjang empat meter, makam dengan ukuran normal, batu yang mirip perah kujang, dan batu berbentuk lonceng.

Batukujang dan Batuloceng berada di dalam bangunan terpisah. Tanah dan bebatuan di sekelilingnya diselimuti lumut hijau, menghampar serupa permadani. Situs ini dikaitkan dengan Ciungwanara atau Manarah, salah seorang Raja Galuh yang kisahnya populer di masyarakat. Namun situs ini sendiri, jika dilihat dari susunan juru kunci dari masa ke masa, dimulai dari pertengahan abad ke-16, artinya ketika Islam sudah masuk di Priangan.           

Sementara kisah yang beredar di masyarakat, Batuloceng kerap dikaitkan dengan perubahan zaman. Salah satu yang terkenal yaitu pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang, ditandai dengan hilangnya batuloceng dari tempat semula. Setelah Jepang berkuasa, batu tersebut kembali ke asalnya. Masyarakat mempercayai bahwa hilangnya batu tersebut sebagai pertanda pergantian kekuasaan.

Menjelang pukul dua, kami mulai meninggalkan situs Batuloceng, kembali ke warung dekat Sasak Beureum tempat kawan yang lain menunggu. Sebelum melanjutkan perjalanan, sebagian kawan melaksanakan dulu salat dzuhur di masjid perkampungan warga. Langit mulai mendung dan hujan pun turun. Kami kemudian melaju ke arah Palintang, menyusuri jalan yang nantinya tembus ke Alun-alun Ujungberung.

Kabut turun menyelimuti Gunung Kasur, Sirah Munding, dan perbukitan lainnya. Pohon kina dan kayu putih berjajar di sepanjang perkebunan Bukit Tunggul. Di dekat Sirah Munding, tepat di sisi sebuah lapangan, ada warung kecil tempat kami berhenti untuk mengisi perut yang kedinginan. Ramai-ramai memesan mie rebus, kopi, dan menghabiskan beberapa sisir pisang. Hujan mulai reda, sementara obrolan mulai menderas.

Kata bapak yang menjaga warung, Palintang berasal dari kata Palintangan yang artinya persinggahan. Namun ketika dicek di kamus bahasa Sunda susunan R.A. Danadibrata, Palintang artinya “dua barang nu dipasang dipaliwatkeun” (dua barang yang dipasang bersilangan). Sementara Palintangan artinya “elmu nu ngeunaan béntang” (ilmu yang berkaitan dengan bintang).

Malam kemudian turun diiringi hujan yang kembali membasahi bumi. Kami bersiap pulang. Di perkampungan warga berhenti sebentar untuk melaksanakan salat magrib. Saya dan seorang kawan sempat kaget ketika melihat seorang ibu dengan mukena putih lengkap tiba-tiba keluar dari rumah dengan pencahayaan minim. Setelah itu jalan menurun dan terus menurun. Beberapa ruas ada tumpahan lumpur dan pasir yang licin. Seorang kawan sempat terjatuh, sementara yang lain mengalami kekurangan daya cengkram rem.

Tiba di alun-alun Ujungberung kemudian berbelok menyusuri Jalan Rumah Sakit. Di perempatan Gedebage berbelok lagi ke kanan menuju Buahbatu. Ervan, seorang kawan yang waktu itu bersiap menghadapi Ujian Nasional berucap, “Wa, hayu urang ngebut!” Kami pun memacu motor dengan kecepatan lumayan tinggi dan waspada yang tetap terjaga. Saya kembali ke Buahbatu, juga ke Jalan Waas tentu saja. [irf]

Mang Karta dan Kegagalan Negara Pasundan Jilid Pertama

Tarik menarik kepentingan antara Republik Indonesia dan Belanda di sekitar revolusi kemerdekaan sempat melahirkan beberapa negara “boneka”. Dengan kekuatan modalnya, Belanda mencoba menggembosi kekuatan Republik Indonesia yang baru lahir.

Di Jawa Barat, pada April 1948 lahir Negara Pasundan. Negara ini sejatinya adalah percobaan kedua Belanda setelah Negara Pasundan jilid 1 yang didirikan oleh Partai Rakyat Pasundan pada 1947 gagal. Kedua negara yang pembentukannya didukung oleh Belanda ini berusia pendek, seiring dengan perkembangan diplomasi, perang, dan sikap rakyat Pasundan yang mayoritas menolak negara tersebut.

Berbagai peristiwa politik dan konflik fisik yang membuat Republik Indonesia menjadi lemah, kemudian mendorong lahirnya Negara Pasundan. Jadi penting juga digarisbawahi kemunculan dua jilid Negara Pasundan ini, termasuk negara-negara yang lain di deaerah lain Indonesia, tidak melulu hanya karena disponsori atau diongkosi Belanda. Ada dinamika internal, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang memperumit persoalan.

Di Jawa Barat, menurut catatan Lindayanti dalam "Negara Pasundan Tahun 1947: Uji Coba Ide Politik Federal di Jawa Barat" (Jurnal Masyarakat Sejarawan Indonesia), terjadi beberapa pergolakan rakyat yang bersifat kedaerahan, di antaranya terjadi di Banten, Karawang, Tangerang, dan Cirebon. Umumnya mereka menentang pejabat pemerintah yang berasal dari luar daerahnya sendiri.

Pada Oktober 1945, di Tangerang yang waktu itu belum masuk wilayah Banten, terjadi perebutan kekuasaan posisi bupati yang semula dijabat oleh Abas Padmanegara yang diambil alih oleh kelompok H. Akhmad Khairun. Kelompok ini kemudian menyusun sistem pemerintahan baru yang disebut Badan Diktatorium Dewan Pusat dan memutuskan hubungan pemerintahan pusat. Sementara di Banten, perebutan kekuasan itu terjadi pada Desember 1945. Di Serang, pejabat pemerintah yang mayoritas dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Priangan, dikudeta oleh masyarakat yang dipimpin Ce Mamat, tokoh kiri yang berpengaruh.

Peristiwa Bandung Lautan Api yang membuat Kota Bandung ditinggalkan oleh pasukan Republik, juga berbagai perundingan yang hasilnya merugikan Indonesia, terutama Perjanjian Renville pada awal 1948, yang membuat tentara Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat, memang sangat berdampak melemahkan kekuatan Indonesia. Belanda memang tidak pernah berniat meninggalkan Indonesia begitu saja. Hindia Belanda, nama resmi pemerintah jajahan yang didirikan Belanda, selalu ingin ditegakkan kembali oleh mereka.

Pasca Sukarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan, Belanda masih bernafsu untuk mendirikan kembali Pemerintahan Hindia Belanda karena mereka taat kepada pidato Ratu Wilhelmina yang dibacakan pada 7 Desember 1942 di London. Pidato itu melahirkan konsepsi yang menyatakan bahwa, sepertinya halnya Suriname dan Cuaracao, status Indonesia terikat dalam Kerajaan Belanda Raya. Konsepsi itulah yang membuat Belanda merasa masih sangat berhak menentukan masa depan Indonesia.

Posisi Indonesia yang cukup kuat di Jawa dan Sumatera dianggap membahayakan ambisi itu. Oleh karena itu, H.J. Van Mook, Kepala NICA (Netherlands Indies Civil Administration), mencetuskan ide politik federal untuk mengurangi kekuatan tersebut. Ide yang berlaku juga di Jawa Barat ini menemukan momentumnya setelah posisi Republik Indonesia kian melemah di Jawa Barat.

Di tengah situasi seperti itu, tepatnya pada 20 Nopember 1946, Partai Rakyat Pasundan didirikan dengan formasi awal kepengurusan sebagai berikut: R.A.A.M. Musa Suria Kartalegawa sebagai Pengurus Besar Partai Rakyat Pasundan, Ketua Partai Cabang Bandung adalah R. Sadikin, Wakil Ketua adalah Mas Soepenah, Sekretaris adalah Mas Machmoed, Bendahara adalah R. Wiradimadja, dan anggota-anggota terdiri dari M. Soemeng Karmidjaja, Mas Andamihardja, Joesoef, Djajadisastra, dan Sukarsa.

Belanda yang baru memberikan izin resmi kepada Partai Rakyat Pasundan pada 7 Desember 1946, seperti dijelaskan oleh Lindayanti, “Membantu gerakan partai ini dengan memberi kebebasan kepada tokoh-tokohnya untuk mencari dukungan di daerah pendudukan Belanda, terutama di Bandung, Cianjur, Bogor, dan daerah pinggiran Jakarta, sedangkan di kota Jakarta perkembangan partai agak mendapat hambatan dari pihak Belanda.”

R.A.A.M. Musa Suria Kartalegawa dengan bersandar kepada konferensi Malino yang memutuskan berdirinya Negara Borneo dan Negara Indonesia Timur, dan atas dukungan dari beberapa pejabat sipil dan militer Belanda, seperti Kol Thomson di Bogor, Residen Priangan M. Klaasen, dan gubernur Jakarta C.W.A. Abbenhuis, kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Pasundan pada 4 Mei 1947.    

Bandung dipilih sebagai tempat dilaksanakannya Proklamasi Negara Pasundan. “Jalannya proklamasi disiarkan oleh Radio Resmi di Bandung dan dihadiri oleh Van Mook, wakil partai politik Belanda seperti KVP (Katho-lieke Volks Partij), IEV (Indo Europess Verbond) dan CP (Civiele Politie). Hadir pula wakil partai politik Cina, wakil partai politik Indonesia seperti perkumpulan orang Menado, Timor, dan Ambon. Korespondensi dari luar negeri seperti Amerika, Inggris, dan Perancis. Rakyat Sunda yang datang terutama dari Ujungberung dan Kiaracondong, mereka datang diangkut truk-truk militer Belanda,” tulis Lindayanti mengutip koran Rakyat edisi 5 Mei 1947.   

Negara Pasundan yang diproklamasikan oleh Suria Kartalegawa tidak mendapat mendapat dukungan, bahkan dikecam oleh masyarakat dan beberapa tokoh Sunda seperti R.A.A. Wiranatakusumah, Mohammad Enoch (Paguyuban Pasundan), Kesultanan Cirebon, para pamong praja di Cianjur, dan bahkan oleh keluarga Kartalegawa di Garut. Sementara masyarakat yang pro Republik menyebut Suria Kartalegawa dengan sebutan “Suria-Nica-Legawa”.   

Tujuh hari setelah proklamasi, Negara Pasundan mengadakan rapat umum di Jakarta yang bertempat di kebun binatang Cikini. Masyarakat yang hadir ternyata lebih lebih tertarik melihat binatang daripada mendengarkan pidato Suria Kartalegawa. Pramoedya Ananta Toer dalam "Kalau Mang Karta di Jakarta" yang terhimpun di buku Menggelinding 1 merekam peristiwa ini.

“Kedatangannya di Jakarta dibarengi dengan propaganda yang hebat. Kolportir-kolportir disebar ke seluruh pelosok kota untuk mencari orang yang ingin mendapat karcis kuning, ialah karcis pembagian Nigeo. Yang menyatakan mau, terus diikat menjadi anggota Partai Rakyat Pasundan, yang rupanya tidak membedakan golongan Sunda dan golongan lain,” tulis Pram.

Meski propaganda disebar di seluruh Jakarta, namun Pram menambahkan, rapat umum itu berjalan mengecewakan. Orang yang datang hanya beberapa ratus saja, tidak sebanding dengan propagandanya. Yang hadir sebagian besar orang-orang perempuan udik yang didatangkan dari pinggiran kota Jakarta.

“Tetapi mereka lebih suka melihat binatang-binatang daripada mendengarkan pidato Mang Karta. Apalagi tempat hadirin yang disediakan di situ sangat becek berlumpur,” terang Pram.

Kekecewaan masyarakat yang hadir semakin bertambah karena mereka yang awalnya diiming-imingi pembagian beras dan melihat binatang justru diberi semboyan dan bendera putih hijau serta merah putih biru. Tak lupa mereka pun dibagikan teks Proklamasi Negara Pasundan dan Panji Rakyat. Sebagian dari mereka ada yang mengeluh dan menyumpah.

“Buset dah, katanya suruh lihat kebun binatang. Di sini disuruh membawa bendera. Mana bisa, Kranji bukan daerah Pasundan disuruh mengikuti Kartalegawa,” tulis Pram mengutip ucapan seorang pemuda dari Kranji.

Lindayanti menjelaskan, bahwa pada 23 Mei 1947, terjadi aksi sepihak dari Partai Rakyat Pasundan yang merebut kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Bogor. Rumah beberapa pejabat pemerintah Republik di Bogor digedor dan mereka diculik. Selain itu, orang-orang Partai Rakyat Pasundan pun mulai menduduki kantor-kantor Republik seperti stasiun Kereta Api Bogor, Bank Rakyat, Kantor Kabupaten Bogor, Kantor Pos, dan Kantor Distribusi. Para pegawai kantor tidak diperbolehkan masuk dan bendera Merah-Putih tidak lagi berkibar. Kegiatan sehari-hari tidak dapat berjalan karena kantor-kantor diduduki anggota Partai Rakyat Pasundan yang melakukan penjagaan dengan tanda pengenal bendera kecil hijau putih di bahunya.

Aksi Partai Rakyat Pasundan tersebut disokong oleh Kolonel Thomson, Komandan Tentara Pendudukan yang melindungi beberapa bangunan yang sebelumnya direbut oleh partai tersebut dari Republik. Thomson menempatkan tantaranya untuk menjaga bangunan dan kantor-kantor yang direbut dari Republik.

Selang dua bulan, situasi politik kemudian berubah, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama. Eskalasi politik dan perang yang semakin memanas membuat Negara Pasundan pimpinan Suria Kartalegawa tidak berkembang. Namun demikian, Belanda tetap ingin mendirikan negara di Jawa Barat.

Evaluasi yang dilakukan Belanda terhadap gagalnya Negara Pasundan pimpinan Suria Kartalegawa menyimpulkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh figur yang tidak tepat. Belanda menganggap Suria Kartalegawa sebagai seorang oportunis yang tidak bisa dipercaya, serta tokoh-tokoh Partai Rakyat Pasundan bukan pemimpin politik yang terdidik. Setelah itu Belanda kemudian mengadakan beberapakali konferensi dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat.

Dalam Riwajat Singkat Terdirinja Negara Pasoendan yang disusun oleh J.M.A. Tuhuteru, disebutkan pasca kepemimpinan Kartalegawa digelar tiga kali Konferensi Jawa Barat yang melatari terbentuk Negara Pasundan. Konferensi pertama yang diadakan tanggal 13-18 Oktober 1947 dianggap sebagai dasar terbentuknya Negara Pasundan. Dua bulan kemudian diadakan lagi konferensi yang kedua (16-20 Desember 1947). Lalu konferensi yang ketiga (28 Februari-5 Maret 1948). Pada konferensi yang terakhir tersebut terdapat perbedaan yang semakin meruncing antara kaum Republik yang dipimpin oleh Raden Soejoso dengan kaum Federal yang dipimpin Pandji Soenario.

Konferensi itu akhirnya memilih R.A.A. Wiranatakusumah (pro Republik) sebagai Wali Negara Pasundan. Meski Van Mook tidak menghendaki Wiranatakusumah, namun menurut K.M.L. Tobing dalam buku Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Renville, Van Mook tidak berdaya menghalangi hal tersebut. Apalagi Wiranatakusumah, tokoh Sunda paling brilian di masa pergerakan, seorang ambtenaar dalam birokrasi kolonial yang menguasai banyak bidang, pada dasarnya memang lebih berpihak pada Indonesia.

Setelah agresi militer Belanda II pada Desember 1948 dan peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) pimpinan Westerling pada Januari 1950, posisi Negara Pasundan semakin melemah. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1950, Negara Pasundan bubar dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 27 Maret 2017

Membebaskan Pegiat Literasi dari Skorsing Telkom University

Foto: Antara

Malam sudah datang di Jalan Gelapnyawang, Bandung. Jumat, 10 Maret 2017, Fidocia Wima Adityawarman atau Edo duduk di sebuah warung kopi menunggu kawannya, Sinatrian Lintang Raharjo atau Momon, dan Asri Vidya Dewi sebagai pendamping hukumnya. Edo dan Momon adalah dua dari tiga orang mahasiswa Telkom University yang diskorsing oleh kampusnya.

Skorsing itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor bertitimangsa 20 Februari 2017. Mereka dianggap melakukan hal-hal berikut: (1), kegiatan membuka lapak buku untuk umum tanpa izin di lingkungan Universitas Telkom, (2), melakukan kegiatan yang berpotensi menyebarkan faham komunisme di lingkungan Universitas Telkom, (3) memutarbalikkan fakta dan menyebarkan tuduhan tidak benar kepada unsur pimpinan Universitas Telkom yang merusak citra baik kampus, dan (4) melakukan unjuk rasa dengan melakukan ujaran kebencian terhadap unsur pimpinan Universitas Telkom.

Rabu, 9 November 2016, seperti biasa Perpustakaan Apresiasi tengah membuka lapak baca buku gratis di selasar Gedung Dekanat Telkom University. Hari itu Edo, Momon, dan seorang kawannya yang telah lulus kebagian jaga. Pukul 15.20 Wakil Rektor (Warek) IV Bidang Kemahasiswaan Telkom University Dr. M. Yahya Arwiyah, SH. MH., berdasarkan rilis Perpustakaan Apresiasi, menghampiri lapak baca tersebut dan bertanya, “Izin dari mana berjualan di sini?”

Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa buku-buku tersebut bukan barang jualan melainkan untuk dibaca secara gratis.

Warek IV mendapati buku Manifesto Partai Komunis dan Seri buku TEMPO: Orang Kiri Indonesia edisi Njoto dan Musso. Ketiga buku itu kemudian dibawa dengan alasan tidak boleh beredar di lingkungan kampus Telkom University.

“Muso sama Njoto. Satu lagi yang Manikom itu. Terus (kata Warek IV) ‘Ini saya bawa dulu, ini gak boleh di sini, di Telkom University gak boleh,’” terang Edo.

Merasa tidak puas dengan sikap Warek IV, salah satu dari mereka mencoba bertanya, “Kenapa gak boleh? ‘Pokoknya gak boleh,’ dijawabnya pake 'pokoknya pokoknya',” lanjut Edo.

Momon menambahkan bahwa mereka sudah mencoba membela diri dengan menerangkan bahwa itu buku-buku sejarah, dan yang disediakan oleh mereka juga bukan hanya buku-buku tentang komunis, penerbitnya juga jelas dan legal.

“Kalo memang gak boleh, lewat penerbitnya aja, Pak,” tambahnya.

Perpustakaan Apresiasi sudah berjalan sejak akhir 2014, dan mereka berdua bergabung setahun kemudian. Kegiatan lapak baca buku mula-mula diadakan di kantin kampus, kemudian berpindah-pindah tempat ke beberapa fakultas.

“Ngelapak, ngadain diskusi-diskusi buku,” ujar Edo.

Edo melanjutkan bahwa lapak buku dan acara diskusi yang diadakan oleh Perpustakaan Apresiasi, selain diikuti oleh mahasiswa Telom University, juga beberapa kali diikuti oleh para dosen kampus tersebut.

“Dosen ada beberapa kali (yang ikut diskusi), terus di akhir-akhir tahun ini kita ngadain diskusi bareng sama dosen ngerayain ulang tahun komunitasnya dosen-dosen juga bareng-bareng. Ya, bedah buku gitu. Kemarin, sih, kaya George Orwell, sastra sih, novel, Pram, gitu-gitu kemaren,” ungkapnya.

Beberapa saat setelah kejadian pengambilan buku, Perpustakaan Apresiasi membuat rilis terkait hal tersebut dengan judul: “Perampasan Buku oleh Warek IV Bidang Kemahasiswaan Tel-U”.

Salah satu poin yang ditulis yaitu ihwal status buku-buku yang diambil yang sifatnya legal, diterbitkan oleh penerbit besar, dan dijual di toko buku besar. Selain itu, Perpustakaan Apresiasi juga berpendapat bahwa membaca buku, apapun bukunya, adalah hak.  

Sehari kemudian, Humas Telkom Unversity mengeluarkan klarifikasi dengan judul “Rektorat Tel-U Tidak Pernah Merampas Buku Mahasiswa”.

Poin ketiga dari lima poin yang dijelaskan oleh humas kampus adalah: “Warek IV kemudian menanyakan sejumlah pertanyaan kepada mereka termasuk buku-buku yang mereka jejerkan di tempat itu. Lalu Warek IV memilih tiga buku untuk dipinjam dan dipelajari. Sebagai bukti peminjaman, Warek IV berinisiatif untuk difoto. Tidak ada pemaksaan, kondisinya yang ada saat itu bersahabat.”

Kejadian ini mengundang reaksi sejumlah mahasiswa yang kemudian melakukan unjuk rasa. Namun hal tersebut direspon oleh pihak kampus dengan menskorsing seorang mahasiswa pimpinan unjuk rasa, Lazuardi Adnan Faris namanya.

“Faris itu dianggap memimpin unjuk rasa yang waktu itu bersolidaritas. Teman-teman habis bukunya diambil itu kita nyebar kronologi, ada beberapa teman datang ke kita terus ngajakin aksi. Di kampus itu kita aksi. Nah, Faris itu tergabungnya di situ,” ujar Edo.

Menyikapai kasus ini, Vidya yang mendampingi ketiga orang mahasiwa ini mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan melakukan langkah litigasi dengan menggugatnya ke PTUN. Ia mempertimbangkan dua hal yaitu waktu dan biaya.

Dalam pandangan Vidya, jika kasus ini dibiarkan maka terjadi pengabaian terhadap hukum. Untuk itu ia dan rekan-rekannya melakukan pembelaan terhadap ketiga mahasiswa ini.

“Itu makanya yang kita akan lakukan secara non-litigasi, tapi jika memang pada akhirnya harus DO ya ini akan ada sangat banyak kerugian bagi Momon, Edo, dan Faris. Akan ada langkah-langkah hukum lain,” tuturnya.

Edo diskorsing selama tiga bulan, Faris tiga bulan, dan Momon enam bulan. Mereka tidak mengetahui mengapa lama sanksi terhadap mereka berbeda, “Di suratnya enggak dijelasin. Kita juga enggak tahu kenapa,” ujar Edo.

Selama empat bulan lebih, terhitung sejak peristiwa pengambilan buku sampai sekarang, kegiatan Perpustakaan Apresiasi terhenti. Menurut Momon, ia dan kawan-kawannya sudah mencoba berkonsilidasi agar aktifitas literasi seperti membuka lapak buku dan diskusi terus berjalan, namun kawan-kawannya masih merasa ketakutan.

Ia menambahkan, “Pernah sekali ngelapak tapi itu ya ada satpam datang wara wiri, jadi ga nyaman.”

Dedi Kurnia Syah Putra, Assistant Manager of Public Relations Telkom University, ketika dihubungi via aplikasi pesan menjawab bahwa Telkom University tidak pernah melarang buku. Ia bahkan menyebutkan beberapa agenda terkait dengan kegiatan literasi yang diadakan oleh Telkom University.

“Dari mana dasar kami melarang buku? Kami punya program terkait literasi banyak sekali: open library punya agenda Literacy Day. Lalu tiap ada momen strategis nasional, apakah itu Hari Perempuan Dunia, Peringatan Anti Korupsi, dan lain-lain. Kami seringkali adakan kompetisi terkait literasi, entah itu esai, debat, musik (jingle), bahkan film dan foto,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak membatasi aktifitas literasi dengan alasan apa pun. Sanksi yang dijatuhkan kepada ketiga mahasiswa itu, menurutnya, karena aktifitas lapak buku tidak mengindahkan regulasi universitas dan menggelar aksi unjuk rasa dengan ujaran yang irasional dan melebih-lebihkan. Sementara pihaknya amat menjaga ketertiban untuk keteduhan iklim akademik.

“Ujaran yang tidak mendasar, semisal menghasut dengan diksi ‘merampas buku’, padahal tidak ada aktifitas yang demikian. Seolah-olah mereka sedang melawan ketidakadilan, padahal yang betul adalah mereka melanggar regulasi,” ujarnya.

Selasa, 14 Maret 2017, beberapa individu, akademisi, pegiat literasi komunitas, dan organisasi lainnya yang menamakan diri Komite Rakyat Peduli Literasi mengadakan aksi solidaritas dan mimbar akademik jalanan. Aksi dimulai dari sayap timur Gedung Sate, yang kemudian dilanjutkan ke depan kantor pusat Graha Merah Putih Telkom di Jalan Japati, Bandung. Mereka memberikan dukungan kepada Edo, Momon, Faris, dan aktifitas literasi lain pada umumnya.

Sehari pasca aksi solidaritas, yakni hari ini 15 Maret 2017, rektorat Universitas Telkom melakukan mediasi dengan tiga mahasiswa yang diskorsing tersebut. Setelah mediasi selesai, Komite Rakyat Peduli Literasi mengadakan jumpa pers dengan menghadirkan ketiga orang mahasiswa yang bersangkutan beserta pendamping hukumnya di Gedung Indonesia Menggugat.

Faris menjelaskan, mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yaitu tidak akan ada lagi pembatasan terhadap kegiatan literasi di Universitas Telkom. Perpustakaan Literasi akan dijadikan komunitas atau studi grup untuk ruang dikusi dan demokrasi, serta ke depan akan dijadikan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa). Selain itu, tema diskusi serta jenis buku yang dibaca tidak akan dibatasi.

“Lantas untuk yang pencabutan skorsing, kita masih harus menempuh mekanisme selanjutnya. Masih ada mekanisme, kata pihak kampus sedang melakukan proses banding. Skorsing saya, Lintang, dan Edo, masih tanda tanya. Belum ada kesepakan pencabutan skorsing. Cuma untuk ruang-ruang demokrasi itulah yang bisa dikatakan sebagai angin segar di civitas akademika Telkom University,” lanjut Faris.

Edo menambahkan ihwal pencabutan skorsing yang menjadi tuntutan dalam aksi yang dilakukan Komite Rakyat Peduli Literasi, “Di situ (mediasi) kita ngobrolin masalah skorsing, kepastiannya bagaimana. Bahwa tanggal (akhir masa berlaku skorsing) saya yang seharusnya juga hari ini sudah selesai, tapi ternyata masih harus melalui proses-proses.”

Selain itu, Edo juga menjelaskan bahwa meski masa skorsing untuk dirinya telah selesai, namun skorsing harus tetap dilakukan melalui mekanisme pencabutan dari pihak rektorat.

Meski ada beberapa poin yang sepakati, tapi proses mediasi yang di antaranya dihadiri oleh Warek II (Bidang Keuangan dan Sumber Daya) dan Warek IV (Bidang Kemahasiswaan), dan Badan Eksekutif Mahasiwa itu tidak ada bubuhan hitam di atas putih sebagai bukti tertulis. Momon menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena waktu yang terlalu terburu-buru. Namun besok mereka akan mendatangi bidang kemahasiswaan untuk meminta hasil kesepatakan mediasi dalam bentuk tertulis.

“Kami besok akan ke bidang kemahasiswaan, akan mencari legalitas hasil mediasi barusan,” ujar Momon.  

Mediasi tersebut selain membahas kebebasan aktifitas literasi dan skorsing yang menimpa para pegiatnya, menurut penuturan Faris, juga ada himbauan dari pihak Universitas Telkom agar kasus ini sebaiknya tidak diumbar keluar dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan dalam internal civitas akademika Universitas Telkom. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 16 Maret 2017
 

Maung dan Prabu Siliwangi: Mitos atau Fakta?

Dari Persib hingga Kodam Siliwangi, maung/harimau lekat dengan Sunda Jawa Barat

Maung atau harimau punya posisi yang cukup dalam bagi kesadaran orang Sunda. Kita bisa menemukan maung menjadi nama tempat di kawasan Jawa Barat, seperti Cimaung dan Cimacan yang bisa ditemukan di beberapa daerah (Garut, Subang, Banjaran, Cianjur, dll), lambang Kodam Siliwangi, sampai Persib—klub sepakbola kebanggaan warga Jawa Barat dan Sunda yang dijuluki Maung Bandung.

Simbol maung yang melekat dalam alam pikiran masyarakat Sunda pada umumnya dikaitkan dengan legenda nga-hyang atau menghilangnya Prabu Siliwangi di hutan Sancang ketika dikejar bala tentara Islam dari Kerajaan Banten dan Cirebon. Peristiwa ini mengisyaratkan mulai masuknya pengaruh Islam di tatar Sunda.

Dalam legenda ini juga disebutkan sebelum benar-benar menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau amanat kepada para pengikutnya. Amanat yang dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi ini, di antaranya, memuat pesan Siliwangi tentang masa depan wacana Pajajaran di masa depan:

“Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup. Leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir! Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa, ngan mapayna kudu maké amparan. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula.”

"Dari mulai hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan nada yang akan mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, tapi menelusurinya harus memakai dasar. Tapi sayangnya yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara.” (Perjalanan Spiritual Menelisik Jejak Satrio Piningit, hal. 16).

Setelah menyampaikan pesan, Prabu Siliwangi kemudian nga-hyang. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda: “Lamun aing geus euweuh marengan sira, tuh deuleu tingkah polah maung.” (Kalau aku sudah tidak menemanimu, lihat saja tingkah laku harimau).          

Hal ini, salah satunya, yang mendasari keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bersalin rupa menjadi harimau. Sebagian pendapat menerangkan harimau di sini tidak bermakna harfiah, melainkan lebih merujuk karakter harimau yang diidentifikasi sebagai pemberani dan menyayangi keluarga. Poin kedua dari karakter itu, yaitu menyayangi keluarga, dikaitkan dengan pilihan Prabu Siliwangi yang konon memutuskan untuk mundur dan tidak meladeni pasukan Islam karena menghindari pertumpahan darah. Alasannya: pengejaran itu dipimpin oleh Kian Santang, salah satu keturunan Prabu Siliwangi.

Dalam budaya pop kiwari, salah seorang seniman Sunda yaitu Yayan Jatnika mengabadikan kisah ini dalam lagu Sancang:

“Ceunah ceuk béja baheula aya nagara/ Sancang Pakuan Pajajaran katelahna/ Prabu Siliwangi nu jadi rajana/ sakti mandraguna/ badé di-Islam-keun anjeunna alim/ diudag putrana Prabu Kian Santang/ ilang di leuweung éta tilem di leuweung éta/ Sancang nu canéom geueuman.”

(Konon dulu ada negara/ Sancang Pakuan Pajajaran disebutnya/ Prabu Siliwangi yang jadi rajanya/ sakti mandraguna/ hendak di-Islam-kan beliau tidak mau/ dikejar anaknya Prabu Kian Santang/ hilang di hutan itu lenyap di hutan itu/ Sancang yang angker).

Uraian bahwa Prabu Siliwangi menghilang karena terdesak oleh masuknya Islam mengandaikan bahwa dialah raja terakhir Pajajaran. Dan memang tidak sedikit yang menganggap Siliwangi sebagai raja terakhir Pajajaran sehingga nga-hyang atau moksanya Siliwangi sebagai akhir dari Pajajaran sendiri.

Paparan di atas, yang merujuk legenda dan alam pikiran masyarakat Sunda, kiranya mesti diperiksa ulang. Benarkan Prabu Siliwangi seperti yang dikisahkan sebelumnya adalah penguasa Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terakhir?

Dalam buku Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi karya Saleh Danasasmita diterangkan beberapa pendapat tentang siapa sebetulnya Prabu Siliwangi.

Poerbatjaraka berpendapat Prabu Siliwangi adalah raja Sunda yang gugur di Bubat. Dalam Carita Parahiyangan, yang dijadikan sumber olehnya, disebutkan bahwa raja yang berangkat mengantar putrinya ke Majapahit adalah Prabu Maharaja, ayah dari Wastu Kancana. Sedangkan Jayadewata (Sri Baduga) adalah cucu Wastu Kancana. Dalam naskah itu Prabu Maharaja disebutkan “keuna kalawiyasa” (terkena perbuatan khianat), sementara Jayadewata disebut sebagai “Sang mwakta ring Rancamaya” (yang dikuburkan di Rancamaya).

Poerbatjaraka menafsirkan bahwa arti kata "kalawiyasa" sama dengan kata "Rancamaya", artinya menganggap Prabu Maharaja dan Jayadewata adalah orang yang sama. Padahal kalimat lengkapnya “Wastu Kancana nu surup di Nusalarang, Tohaan di Galuh nu surup di Gunung Tiga, Ratu Jayadewata mwakta ring Rancamaya” (Wastu Kancana yang dikuburkan di Nusalarang, Tohaan di Galuh yang dikuburkan di Gunung Tiga, Ratu Jayadewata yang wafat di Rancamaya).

“Berdasarkan maksud kalimat ditambah dengan adanya kata sambung yang menyatakan tempat yaitu di dan ring, tentunya Nusalarang, Gunung Tiga, dan Rancamaya adalah nama tempat,” tulis Saleh. Hal ini tentu saja menggugurkan teori Poerbatjaraka, yang artinya siapa sosok Prabu Siliwangi menjadi tidak jelas.

Sementara dalam Babad Siliwangi, diterangkan bahwa Siliwangi berarti "asilih wewangi" (berganti nama/gelar). Hal ini bersesuaian dengan Prasasti Batutulis yang menerangkan bahwa Sri Baduga atau Jayadewata dua kali dinobatkan. Pertama ia dinobatkan dengan menggunakan nama Prabu Guru Dewataprana, lalu namanya diganti ketika dinobatkan untuk kali kedua:

“Semoga selamat. Ini tanda peringatan untuk (peninggalan dari) prabu ratu suwargi. Ia dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewataprana. Dinobatkan (lagi) ia dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit (di) Pakuan. Dia anak Rahiyang Dewa Niskala yang mendiang di Guna Tiga; cucu Rahiyang Niskala Wastu Kancana yang mendiang ke Nusa Larang.”

Saleh Danasasmita menulis bahwa nama raja yang resmi dalam bahasa Sunda sering disebut "wawangi". Arti harfiahnya adalah "seuseungit" karena "seungit" (harum atau wangi) atau kemasyhuran raja terletak pada namanya yang resmi, sebab upacara penobatan biasanya harus diikuti dengan penetapan nama resmi.

Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, yang diidentikkan dengan Prabu Siliwangi, pun sesungguhnya bukanlah raja terkahir dari Pakuan Pajajaran. Masih ada lima raja lagi setelahnya yaitu: Prabu Surawisesa (1521-1535), Ratu Dewata (1535-1543), Ratu Sakti (1543-1551), Nilakendra Tohaan di Majaya (1551-1567), dan Ragamulya Suryakancana sebagai raja terakhir ketika pengaruh Islam mulai masuk dan meruntuhkan kerajaan tersebut pada 1579.

Fakta ini tentu saja tidak sesuai dengan legenda Prabu Siliwangi yang digambarkan sebagai raja Pakuan Pajajaran penghabisan yang nga-hyang dan kemudian melahirkan simbol maung. Ada rentang waktu yang cukup panjang antara Sri Baduga Maharaja dengan berakhirnya kerajaan Pakuan Pajajaran. Artinya ada periodesasi yang gamblang untuk memetakan betapa berakhirnya masa hidup Prabu Siliwangi bukanlah akhir dari Pajajaran. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 14 Maret 2017

Sebelum Freeport Ada Cikotok

Stasiun lori gantung yang merupakan bekas proses pertambangan di Cikotok, Banten. Foto/tambangemascikotok.blogspot.co.id

Empat tahun setelah Irian Jaya resmi menjadi salah satu provinsi Indonesia, Freeport mulai beroperasi. Perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut menjadi perusahaan asing pertama di era Orde Baru setelah ditetapkannya undang-undang No 1/1967 tentang penanaman modal asing. Tambang emas di Papua yang dieksplorasi oleh Freeport merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia.

Keberadaan tambang emas di Indonesia sejatinya telah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, salah satunya yaitu tambang emas Cikotok, Banten. Tambang emas yang beroperasi sejak 1936 tersebut telah lama berhenti. Namun jejaknya masih bisa ditelusuri lewat beberapa tinggalan, di antaranya bak penampungan air dan lori gantung.

Pasca pemekaran, Cikotok berada di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, daerah Banten Selatan. Secara topografi Cibeber berbukit-bukit dan bergelombang, serta sebagian besar wilayahnya termasuk ke dalam daerah kawasan hutan lindung.

Sejak tahun 1839, kawasan Cikotok telah diindikasi mempunyai kandungan emas. Tak kurang dari 77 tahun Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan penelitian umum di daerah Cikotok dan sekitarnya untuk memastikan kadar endapan emas. Beberapa peneliti seperti Junghuhn, Verbeek, Homer Hasaki, Zungler, dan Fenaema vas Es, terlibat dalam proyek tersebut.

Dari tahun 1924 sampai 1930 dilakukan penelitian geologis oleh W.F.F. Oppenoorth. Setelah itu dilanjutkan dengan eksplorasi dan pemetaan hingga tahun 1936. Ketika semuanya dirasa telah siap, maka pembangunan tambang emas mulai dilakukan oleh sebuah perusahaan Belanda yang bernama NV Mijnbouw Maatschappij Zuid Bantam.

Berbarengan dengan itu, pembangunan fasilitas pendukung pun mulai dibangun seperti perumahan direksi dan karyawan tambang, perkantoran, gudang, rumah sakit, laboratorium, fasilitas pabrik tambang, jalan, PLTA, dan fasilitas air bersih.

Dalam Purbawidya (Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi), Vol. 4, No. 1, Juni 2015, Effie Latifundia menulis "Fungsi Bak Air Cigarokrok dan Pasirgombong Kaitannya dengan Tambang Emas Cikotok Abad XX" yang menceritakan salah satu tinggalan fasilitas pertambangan tersebut.

“Bangunan dan fasilitas pendukung bagi pertambangan emas Cikotok yang tak kalah penting dan masih terus hidup dan berfungsi sampai sekarang ini adalah bak air Cigarokrok dan bak air Pasirgombong,” tulisnya.

Bak air yang berada di dua tempat berbeda namun masih satu desa ini mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan Effie Latifundia pada tahun 2007, bak air Cigarokrok dibangun di permukaan tanah. Warga setempat menyebutnya bak blendung karena berbentuk lingkaran dengan atap bulat menyerupai kubah. Di bagian tengah atap terdapat lubang masuk berbentuk persegi dengan ukuran 80 x 100 cm.

Bak air ini, baik ketika tambang emas masih beroperasi maupun telah tutup, berfungsi sebagai penampungan dan pembagi air bersih. Dulu air bersih tersebut dikhususkan untuk warga yang berada di kompleks perumahan dinas perusahaan tambang emas Cikotok, perkantoran, dan masyakarat sekitarnya. Sedangkan saat ini hanya warga sekitar baik air tersebut yang memanfaatkannya untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Air yang ditampung di bak tersebut berasal dari mata air Ci Burial yang disalurkan melalui pipa dengan panjang sekira 1.5 km.

Di kampung Pasirgombong, masih dalam wilayah desa Cikotok, bak air yang satunya lagi terletak di areal Pembangkit Listrik Tenaga Air dan berfungsi untuk menyalurkan air ke rumah pembangkit untuk menggerakkan turbin. Rumah pembangkit merupakan bangunan tempat peralatan berupa mesin turbin, generator, dan peralatan PLTA lainnya.

Air yang digunakan untuk pembangkit listrik ini berasal dari aliran air Ci Madur yang di bagian hulunya dibendung, lalu air bendungan disalurkan ke kolam penyaring agar sampah dari aliran tersebut tidak terbawa. Barulah dari sini air disalurkan ke bak air Pasirgombong sebelum akhirnya dialirkan ke rumah pembangkit.

Kedua bak air ini, meski tambang emas Cikotok sudah tidak beroperasi, tetapi bangunannya masih tersisa dan berfungsi dengan baik.

Bak penampungan air bukan satu-satunya tinggalan yang masih tersisa di bekas tambang emas Cikotok. Iwan Hermawan masih dalam jurnal yang sama namun pada Vol. 3, No. 1, Juni 2014 menulis Lori Gantung: Transportasi Hasil Tambang di Pertambangan Emas Cikotok.

Transportasi lori gantung dibangun karena jarak antara pusat-pusat penambangan dengan pabrik pengolahan letaknya cukup berjauhan. Oleh karena itu sarana pengangkut hasil tambang ini merupakan kebutuhan vital bagi keberadaan tambang emas Cikotok.

“Jarak antara Pasirgombong ke Cikotok adalah 5 km, dan ke Cirotan 19 km. Kenyataan tersebut diperberat dengan kondisi geografis wilayah pertambangan yang merupakan kawasan perbukitan terjal dengan lembah yang sempit,” tulis Iwan.

Pasca tambang ditutup, setidaknya sampai naskah Iwan diterima oleh redaksi jurnal Purbawidya, yaitu 20 Februari 2014, masih tersisa bekas keberadaan lori gantung yang berupa struktur pondasi stasiun lori gantung, struktur pondasi tiang kabel lori gantung, dan tiang-tiang bekas lori gantung yang sekarang dimanfaatkan oleh Perusahaan Listrik Negara sebagai tiang jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT/saluran udara tegangan tinggi).

Ketika Jepang masuk dan mengambil alih kekuasaan dari Belanda, pengelolaan tambang emas Cikotok berada di bawah perusahaan Mitsui Kosha Kabushiki Kaisha. Untuk keperluan perang, dalam catatan Nina Lubis dkk dalam buku Sejarah Kabupaten Lebak, Jepang tidak mencari bijih emas melainkan mencari bijih timah hitam atau timbal yang merupakan bahan baku mesiu.

Setelah perang kemerdekaan mulai berakhir, tambang emas Cikotok kemudian dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah pengawasan Djawatan Pertambangan Pusat Republik Indonesia. Namun tak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1948, tambang emas Cikotok kembali diambila alih oleh Belanda yang kemudian diserahkan kepada perusahaan yang mula-mula mengelolanya, yaitu NV Mijnbouw Maatschappij Zuid Bantam.

Selang dua tahun kemudian, tambang emas Cikotok dijual kepada NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan dengan saham utamanya dipegang oleh Bank Industri Negara yang bersalin nama menjadi Bank Pembangunan Indonesia. Dan sejak tahun 1974, PT. Aneka Tambang menjadi pengelola dan pengendali pertambangan tersebut.

Dalam riwayat perjalanannya yang cukup panjang, tambang emas Cikotok telah menghasilkan berton-ton bijih emas. Kegiatan eksplorasi dan produksi yang berlangsung terus-menerus menjadikan cadangan bijih emas yang dikandung oleh perut bumi Cikotok semakin menipis. Kondisi ini akhirnya membuat pertambangan resmi ditutup pada 28 September 2005, dan produksi benar-benar berhenti pada tahun 2008. (tirto.id - irf/zen)

Tayang pertamakali di tirto.id

tanggal 12 Maret 2017