Misbar di Monas (Catatan JIFFest 2013)

Sejak edisi pertama pada tahun 1999, Jakarta International Film Festival (JIFFest) telah disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat, khususnya warga Jakarta. Festival Film ini, yang kerap menampilkan film-film dari berbagai negara, menjadi semacam alternatif tontonan di tengah minimnya produksi film lokal (medio 1999, pertahun hanya ada empat film Indonesia yang tayang di bioskop), dan banyaknya film produksi Holywood yang sangat “popcorn”. 

Sampai penyelenggaraannya yang ke-12 di tahun 2010, JIFFest tetap menarik minak banyak penonton. Sempat terhenti di tahun 2011 dan 2012 karena masalah dana, JIFFest akhirnya berhasil diselenggarakan kembali di tahun 2013 dengan penambahan format yang lebih “merakyat”, yaitu dengan diadakannya open air cinema alias misbar (gerimis bubar), alias layar tancap yang diadakan di silang Monas.

Dari 20 film yang diputar, empat film di antaranya, yakni; Metro Manila, Korean Surprise Movie, National Security, dan Rurouni Kenshin, terpilih sebagai film yang diputar di silang Monas. Masyarakat yang hadir tidak hanya orang-orang yang "melek"  film dan para moviegoer, namun juga para penjual makanan dan minuman, penjual mainan anak, dan para pedagang kaki lima lainnya yang mangkal di sekitar Monas, juga ikut menyaksikan pemutaran film.

Setelah lebih dari sepuluh tahun hanya bisa dinikmati kalangan menengah-atas, pemutaran di silang Monas seperti sebuah keinsyafan, bahwa sesungguhnya selalu ada jalan bagi festival film yang bertitel ‘Internasional’ untuk bisa diakses oleh kalangan yang lebih luas. Karena seperti kata Riri Riza, “Sinema adalah medium yang dapat dengan efektif menangkap kegelisahan-kegelisahan manusia.” 

Maka pertanyaannya, apakah kegelisahan-kegelisahan itu hanya bersarang di kelas menengah-atas saja? Tentu tidak. Semua lapisan masyarakat, dalam hidupnya, tentu mengalami yang namanya kegelisahan tentang banyak hal yang mengitari riwayat hidupnya.

Tapi selain hal-hal “berat” tentang kegelisahan, dalam semangat Jakarta terkini, yang tecermin pada semakin banyaknya taman-taman kecil, trotoar yang diperbaiki, waduk yang direvitalisasi, acara-acara hiburan yang menghadirkan kemesraan sosial, kegembiraan dalam film juga layak untuk dihadirkan. 

Jika open air cinema ini semangatnya adalah agar masyarakat luas bisa menikmati dan ikut bergembira, maka hemat saya, hal ini justru kurang tergarap dengan baik dalam misbar ini.

Dari empat film yang diputar, semuanya bukan film berbahasa Indonesia. Para penonton tradisional JIFFest yang rata-rata—dalam pengamatan saya—berpendidikan formal tinggi, ekonomi bagus, dan wawasannya luas, tentu tidak kesulitan melahap film apapun yang disajikan penyelenggara. Namun untuk kalangan tertentu (yang ada di Monas, yang telah disebutkan sebelumnya), hal ini bisa terjadi sebaliknya. 

Dengan kebijakan untuk setiap film asing yang berbahasa Inggris tidak ada terjemahnya, dan untuk film asing lainnya terjemahnya hanya memakai bahasa Inggris, tentu akan cukup menyulitkan masyarakat awam untuk bisa memahami film secara utuh. Alih-alih bisa tertawa dalam setiap dialog yang lucu, mereka justru mengkerutkan kening karena bingung dengan artinya.

Selain masalah bahasa, cerita film pun kurang begitu sesuai menghadirkan kegembiraan masyarakat luas, dan cenderung berat. Namun jika sudut pandangnya menyetujui bahwa berpikir adalah sebuah kegembiraan, maka beberapa film cukup berhasil. 

Film National Security misalnya, ini mirip dengan deskripsi penyiksaan para aktivis politik 98. Dalam film Korea ini diceritakan, di tengah rezim diktator yang berkuasa, seorang aktivis yang ditangkap dan kemudian mengalami serangkaian penyiksaan. Film ini juga mengingatkan pada film Buenos Aires 1978, yang juga menceritan sejumlah penangkapan dan penyiksaan. 

Narasi tentang penyiksaan sudah pasti menghadirkan visual kekerasan yang sulit untuk disensor, di titik ini film membutuhkan batasan usia, sedangkan di tempat terbuka seperti silang Monas bahkan anak kecil pun hadir, yang sedikit banyaknya tentu melihat adegan-adegan kekerasan tersebut. Beberapa kali saya bilang sama seorang panitia yang kebetulan duduk di sebelah, “Gak salah pilih film nih, Bung?”

Isu kekerasan politik memang pernah terjadi juga di sini, namun kurang dekat dengan keseharian masyarakat pada umumnya. Ada sebuah film yang tidak diputar di Monas, namun termasuk dari 20 film yang diputar di JIFFest, yang sebenarnya lebih dekat dengan keseharian masyarakat pada umumnya, yakni film Mangga Golek Matang di Pohon. 

Film ini bercerita tentang kehidupan para waria yang teguh memilih jalan hidupnya sebagai kaum minoritas, lengkap dengan kisah stigma dan penerimaan setengah hati dari masyarakat.

Satu hal lagi, ada stand yang menyediakan cemilan gratis bagi para penonton, namun dengan syarat penonton yang hendak mengambil cemilan tersebut harus memperlihatkan akun twitter, dan memastikan telah menjadi follower akun JIFFest. 

Pertanyaannya adalah apakah masyarakat luas yang “disasar” di misbar ini semuanya mempunyai akun twitter? Bukan maksud saya hendak mempermasalahkan hal “sepele” seperti ini, namuan kenyataannya para pedagang kakilima tak seorang pun datang ke stand tersebut. Mungkin karena memang mereka tidak tahu, dan bahkan tidak mengerti jejaring sosial dunia maya yang bagi sebagian kalangan telah menjadi makanan sehari-hari.

Dari beberapa hal tersebut, jelaslah bahwa penyelenggaraan misbar yang mulanya mungkin hendak menghadirkan kemesraan sosial yang lebih romantik, namun pada eksekusinya masih kurang tepat sasaran. JIFFest masih terlampau memanjakan kelas menengah-atas yang melek dengan urusan-urusan yang kurang dipahami oleh masyarakat awam.

Namun demikian, apresiasi tetap patut diberikan kepada penyelenggara dan para relawan yang bekerja keras mewujudkan acara ini. Menghadirkan sebuah festival film internasional tentu tidak semudah yang dibayangkan, terbukti dengan sempat terhentinya hajatan (rutin) ini pada dua tahun sebelumnya. Begitu pula dengan ide misbar, yang merupakan sebuah gagasan segar sebagai bentuk usaha untuk “membumikan” film di tengah masyarakat yang beragam latar pendidikan, budaya, dan ekonominya.

Setelah film usai, semua penonton bertepuk tangan dan barangkali berharap hajatan ini kembali terulang di tahun depan. Seperti yang tertulis di brosur; “JIFFest is Back!” Saya pun berharap festival film ini akan kembali datang pada tahun-tahun berikutnya, dan setia menghadirkan kemesraan sosial di tengah kehidupan Jakarta yang terkadang bersumbu pendek. [irf]

Berburu “Beras” di Jakarta

Waktu duduk di bangku sekolah dasar, entah kelas berapa lupa lagi, saya mulai mengenal segitiga kebutuhan dasar manusia; sandang-pangan-papan. Baru-baru setelah dewasa, ada pula yang menambahkan bahwa kebutuhan dasar yang ke empat adalah seks. Segitiga berubah menjadi segiempat. Tapi semenjak tinggal di Jakarta, rasa-rasanya yang paling sering terdengar adalah pangan. “Kalau kami digusur, kami mau makan apa?,” begitu kata pedagang kakilima yang kena razia polisi Pamong Praja. “Kerja sih kerja, tapi jangan ngambil priuk nasi orang dong!,” kata seorang salesman obat yang langganannya diserobot rekan kerja. Atau sebuah bisikan yang paling dekat dan nyata, “Bung, pegang uang?, saya pinjam dulu ya buat makan, awal bulan saya ganti.”

Dalam keseharian, persoalan pangan telah menjadi urat nadi interaksi. Memang dalam gerak semesta kerja, urusan perut bukanlah satu-satunya yang dikejar, namun seringkali menjadi yang pertama, atau yang didahulukan. Dalam pergaulan orang Sunda ada istilah, “beuteung seubeuh, duit weuteuh, *sensor* baseuh” (perut kenyang, uang utuh, yang disensor berkaitan dengan urusan seks). Ungkapan itu menunjukkan bahwa pangan memang seringkali menempati urusan yang mula-mula. Banyak orang paham belaka, Jakarta ini ibarat gula yang dikerubungi jutaan semut yang berdatangan dari segala penjuru Nusantara. Bahkan perumpamaan pun memakai kata “gula”, sesuatu yang bisa dimakan.

Barangkali ada yang memandang sinis jika kerja diidentikkan dengan urusan perut belaka, saya setuju, memang bukan di situ poinnya.  Dari urusan mengisi energi dengan makanan untuk kemudian dijadikan modal tenaga dalam bekerja, barulah nanti kita bisa menakar perlahan-lahan.

Pagi hari di Jakarta, bahkan tembus sampai tengah malam yang sangat larut, kata “bersegeralah” rupanya sangat dihayati oleh orang-orang yang senantiasa bergerak menjemput rejeki. Di gang-gang sempit para penjual keliling ramai bersahut-sahutan menawarkan barang. Di jalan raya, angkutan publik yang lebih mirip monster selalu sesak oleh para pegawai yang hendak menuju tempat kerja. Anak-anak sekolah yang hendak menjemput rejeki ilmu berseliweran di atas motor tunggangannya masing-masing. Sementara mobil pribadi memberi tahu bahwa para bos dan pimpinan perusahaan pun tak ketinggalan. Sampailah ke permulaan malam hingga larut, barangkali “kupu-kupu kertas” pun mulai berkeliaran. Jakarta selalu berdenyut.

Dalam proses kerja yang riuh itu, dapatkah dipungkiri jika di pusarannya selalu saja ada sikap saling terkam, saling serobot, dan bahkan pertempuran?. Berita korupsi di layar kaca sudah terlalu populer jika dibuat misal. Pada kenyataannya, seringkali kita melanggar batas-batas kemanusiaan. Atas nama kompetisi kita bersaing dengan tidak sehat. Demi menyenangkan istri adakalanya kita mengambil jatah yang bukan hak. Menjilat ke atas, menginjak ke bawah. Dalam lagu Opiniku, yang liriknya saya tidak begitu hafal, Iwan Fals memotretnya dengan sangat jelas :

Manusia sama saja dengan binatang selalu perlu makan / Namun caranya berbeda dalam memperoleh makanan / Namun kadangkala ada manusia seperti binatang / Bahkan lebih keji dari binatang / Tampar kiri kanan alasan untuk makan / Intip kiri kanan lalu curi jatah orang

Apa yang dibutuhkan binatang?, bukankah yang utama dan pertama adalah memenuhi kebutuhan perutnya, lalu kemudian hasrat birahinya. Berbangga kita dengan melejitkan wacana nilai-nilai kemanusiaan, namun seringkali justru terbenam dalam derajat yang rendah, karena tak bisa mengendalikan sisi “kebinatangan” yang mengintai di setiap denyut, setiap gerak ikhtiar dalam lautan kehidupan sosial, dalam kerumunan orang-orang yang punya haknya masing-masing dan tak boleh kita dilanggar. Dari Jum’at ke Jum’at, di jenak untuk menghela kesibukan, atau dari pengeras suara mesjid terdekat yang merambat ke kamar melalui celah ventilasi udara, barangkali sempat kita dengar sebuah penggalan ayat, “Mereka itu seumpama binatang ternak, bahkan lebih sesat.”

Barangkali itulah mengapa puasa di dalam Islam memvisualkan tentang manusia yang menahan makan, minum, dan seks. Kebutuhan yang sama dengan binatang tersebut diistirahatkan sementara, demi menuai sisi “kemanusiaan” yang seringkali terabaikan. Ikhtiar menjemput rejeki, memang tidak layak jika disebut sebagai kegiatan berburu pangan, berburu beras semata. Tapi di situlah, gerak dan laku akan mencuatkan dua golongan; yang hanya berburu pangan (karena dominan sisi binatang), dan yang jauh melampaui dari sekadar urusan makan (tersebab sisi kemanusiannya yang menonjol)

Jakarta, tempat jutaan “semut mengerubungi gula” adalah rahim (rahmat kerja) yang melahirkan anak-anak perilaku yang beragam, namun bermuara pada dua sungai keniscayaan. Bukan maksud mengkutubkan, atau hendak memposisikan “yang benar” dan “yang salah”, namun hemat saya antara manusia dan hewan maqomnya jelas berbeda.

Sebelum catatan ini menjadi khotbah, saya teringat nasehat Pram lewat tokoh jufrouw Magda Pieters, “Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai.” Tendensi saya bukan pada sastra, namun lagi-lagi hewan disepadankan dengan manusia.

Berburu “beras” di Jakarta, menakar laku antara hewan dan manusia. [ ]

Yang Tersisih Di Jalanan

Mengkritisi laku para wakil rakyat yang rajin melakukan studi banding ke luar negeri mungkin sebuah sikap yang usang. Media telah kenyang menyoroti hal itu. Namun selalu ada hal yang menggelitik, bukan soal anggaran yang dihambur-hamburkan, bukan pula tentang hobi belanja dan wisata yang dikerjakan di sana, tapi pernahkah mereka, para wakil rakyat itu, memperhatikan betapa nyamannya ruang publik bagi pejalan kaki di negara-negara yang mereka kunjungi. Bandingkan dengan Jakarta, di mana negara abai dan bahkan meminta maaf pun tidak, kepada pejalan kaki yang menyusuri trotoar, terperosok pada lubang gorong-gorong yang tidak ditutup, dan kakinya patah. Negara tidak hadir di trotoar.

Saya sering mendengar kabar, dan bahkan pernah beberapakali mengalami; “diusir” pemakai kendaraan bermotor dengan klakson yang keras dan berulang-ulang, untuk menyingkir dari trotoar. Jalan yang macet membuat pengendara motor naik ke trotoar dan mengusir saya yang sedang berjalan. Saya tak pernah bisa menerima hal seperti ini. Ketegangan selalu terjadi. Akal sehat si pengendara motor itu entah di mana, barangkali tercecer membusuk di tengah jalanan yang macet parah jahanam. Itu tantangan pertama, bagi siapa saja yang “berani-berani” memilih berjalan kaki di Jakarta.

Lalu pedagang kaki lima (PKL). Trotoar sudah menjadi rumah niaga bagi mereka. Persetubuhan antara kebutuhan ekonomi dan sorot mata kamera media telah sering melahirkan tentang hak yang dirampas ketika mereka ditertibkan. Pahlawan tidak perlu hadir di sana, sebab aksi protes tentang lagu sedih kehilangan sumber rejeki jauh lebih puitis menghiasi layar televisi rumah kita. Aparat dan PKL selalu dikondisikan berhadap-hadapan, masyarakat seolah disuruh memilih untuk membela salahsatunya. Namun pernahkah hak pejalan kaki yang dirampas PKL itu mencuat di kanal-kanal televisi?. Bahkan industri warta tak pernah memandang pejalan kaki sebagai bahan liputan yang menarik dan layak jual. Pejalan kaki kesepian di trotoar dan luput dari kabar.

Saya tak hendak membenturkan antara kepentingan pengendara motor, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki. Namun kenyataan di jalanan tak bisa menutupi basa-basi normatif. Buktinya, para pejalan kaki laksana plankton pada rantai makanan, dia berada di kasta terbawah kehidupan para predator. Kita belum lupa dengan tragedi Tugu Tani beberapa waktu ke belakang. Bahkan para korban itu sedang berjalan di trotoar, di atas lahan yang memang haknya.

Setiap warga Jakarta yang tidak dibutakan dengan ego, bisa melihat dengan jernih tentang “kekalahan” para pejalan kaki yang telah akut, berkepanjangan. Bila melihat dan mengamati langsung di jalanan dirasa terlampau konservatif, barangkali bisa berkunjung ke akun twitter @trotoarian (koalisipejalankaki), dan @PedestrianClub. Di sana beberapa gambar bisa menjelaskan tentang “kekalahan” itu.

Nabila Wibowo, anak seorang diplomat Indonesia, seperti yang ditulis Andre Vitchek dalam artikel panjang (diterjemahkan oleh Fitri Bintang Timur) yang berjudul Kota Fasis yang Sempurna: Naik Kereta Api di Jakarta berujar, “Saat saya sampai di Jakarta, saya tidak ingin meninggalkan rumah, tidak ada culture di sini, tidak ada konser dan musik yang bagus. Dan bahkan saya tidak dapat berjalan-jalan keliling kota. Tidak ada trotoar. Saya hanya tinggal untuk beberapa waktu, mengunci diri di kamar dan membaca buku.” Dia kemudian memutuskan untuk tinggal di Portugal setelah penugasan ibunya berakhir.

Nabila yang akhirnya memilih Portugal sesungguhnya adalah potret ironi tentang yang saya tulis di paragraph pertama catatan ini. Bukankah para wakil rakyat yang selalu ingin disebut terhormat itu sering “melancong” ke negara-negara yang kondisi pedestriannya sangat menghargai pejalan kaki?. Ah, saya barangkali terlalu naif.

Dengan tidak melupakan apa yang telah dikerjakan pemda DKI dengan menyediakan bangku-bangku taman di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, dan di sekitar Monas, hari ini, Jakarta sesungguhnya harus segera bisa melepaskan baju romantisme tentang lagu-lagu balada yang membuai. Para musisi, penyair, pemotret, dan pembuat film harus bangun dari tidur panjang tentang Jakarta yang indah dalam kemuraman. Kesemrawutan yang “diabadikan” dalam medium-medium seni, mesti harus mulai berpihak pada keteraturan, yang mungkin dalam kacamata seni membosankan.

Pejalan kaki, yang juga penghuni Jakarta yang “suram namun indah” ini, telah lama kesepian. Jika kredo bahwa “seni harus membumi” masih berlaku, maka ketahuilah bahwa pejalan kaki pun tidak berada di awang-awang, dia menapak di bumi, di jalanan yang membusuk ini. 

“Aku bersamamu orang-orang malang,” tulis Soe Hok Gie. Saya tahu, Gie tidak menulisnya untuk para pejalan kaki. [ ]

Ibukota Sampah

Duduk saya di warung kopi, tak jauh dari kali yang mengalir pelan, di dekat jalan Kodamar, Sumur Batu. Sekira pukul delapan malam waktu itu. Angin berhembus kencang pertanda akan segera turun hujan. Langit tak menyisakan bintang.

“Mama mau ke mana?,” itu suara anak kecil. “Tunggu bentar, mama mau buang sampah!,” saya yakin itu suara ibu-ibu, pasti orangtua anak kecil tadi.

Saya bertanya sama si Ijong, si penjual kopi, ihwal ibu yang hendak membuang sampah. “Bentar lagi hujan mas, ibu itu pasti buang sampahnya ke kali, biar sampahnya bisa langsung hanyut dan ga nyangkut-nyangkut, emang udah biasa di sini mah.” Dia menambahkan, padahal tukang sampah keliling yang biasa ngambil sampah ke rumah-rumah, setiap hari datang.

***

Masatsugu Hoshita (63 tahun), seperti ditulis harian Kompas edisi 3 November 2013, adalah seorang direktur di sebuah perusahaan manufaktur, yang juga anggota Jakarta Osoji Club–sebuah komunitas yang digagas ekspatriat asal Jepang yang sering memunguti sampah di sekitaran GBK. “Pertama datang ke Jakarta, saya kaget sekali karena banyak sampah. Padahal, Jakarta ini sebenarnya indah, banyak pohon. Sayang sekali kotor oleh sampah di mana-mana.” Kata Masatsugu.

Setidaknya setiap minggu pagi, sekelompok orang Jepang (orang Indonesia bergabung belakangan ini) rajin memunguti sampah yang berserakan di sekitar Gelora Bung Karno. Ya, di sekitar stadion sepakbola kebanggaan itu. Sering kita menangis haru dalam dekapan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan puluhan ribu penonton sepakbola di dalam stadion, tapi sampai pada membuang sampah sekalipun kita mesti belajar dari orang Jepang. Kita entah menangisi apa.

Anggap saja sepakbola dan sampah tidak ada hubungannya, lagi pula setiap selesai pertandingan pun stadion dipastikan menjadi lautan sampah juga. Lalu, sudah tepatkah cara kita menimbang nasionalisme?. Rahmat Abdullah pernah menulis dalam majalah Tarbawi di rubrik Asasiyat, “Sudah berapa tahun bangsa Tuan merdeka?. Haruskah kembali menjejalkan kata dewasa kepada bangsa yang masih belum bisa menurunkan penumpang dari atas gerbong kereta, menjadikan sungai sebagai kloset, shelter-shelter penuh vandalisme, dan wilayah niaga penuh licik dan dusta?.”

Frase “sungai sebagai kloset” siapa yang bisa menampik?. Di Jakarta ini, barangkali hampir 99 persen sungai telah membusuk. Limbah industri dan rumahtangga menjadi penghuni tetap aliran air yang mengalir membelah kota. Pendidikan formal Anda tinggi?, tidak ada jaminan bahwa Anda akan memperlakukan sungai sebagaimana mestinya, dengan minimal tidak mengotorinya dengan sampah.

Jokowi, pada peringatan 100 hari kepemimpinannya di Jakarta, menerima keluhan dari seorang warga. Pintu air di dekat rumahnya sering penuh dengan tumpukan sampah. “Besok saya kirim orang dan alat berat untuk membersihkan sampah itu, tapi tolong jangan membuang lagi sampah ke sungai!,” kata Jokowi. Gubernur itu paham, bahwa persoalan sampah sesungguhnya adalah masalah perilaku.

Tahun 2009, Kompas melakukan Ekspedisi Ciliwung. Hasil kegiatannya kemudian ditulis dalam sehimpunan laporan jurnalistik. Sebuah benang merah ditarik, bahwa Ciliwung yang mulanya sebagai mata air kini telah berubah menjadi (sumber) air mata dengan bencana-bencana yang ditimbulkannya. Bencana ini salahsatunya karena warga masih saja menjadikan sungai sebagai keranjang sampah raksasa. Yuliana Rini menulis, “limbah rumah tangga yang menjadi beban Ciliwung jumlahnya mencapai 338 ribu ton per tahun. Dari seluruh sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat, sebagian besar, yakni 76 persen, berasal dari berbagai pemukiman di wilayah DKI Jakarta.”

Jakarta yang sangat padat sudah tentu menghasilkan sampah yang luar biasa banyak. Apalagi sekarang hampir setiap yang dijual selalu menggunakan kemasan, dan kemasan itu tentu pada akhirnya akan menjadi sampah. Jika persoalan kemasan itu sulit untuk ditekan, kenapa kita tidak berusaha memulainya dari memperbaiki perilaku membuangnya?. Pemimpin datang silih berganti, sebagian ada yang membawa solusi. Tapi sehebat apa pun solusinya, selama perilaku membuang sampah tidak diperbaiki semuanya hanya menjadi omong kosong. Telunjuk bisa diarahkan ke mana saja sekehendak hati, ke arah pemimpin atau ke arah diri sendiri.

Di titik ini kita, sebagaimana kata Farid Gaban, mungkin sudah bisa untuk mulai ‘belajar tidak bicara’. Ini bukan frase untuk membungkam aspirasi, namun lebih sebagai cermin.

Apa sesungguhnya sampah?. Bukankah segala sesuatu yang dirasa sudah tidak ada manfaatnya?. Dari kemasan makanan, buku tulis yang sudah tidak terpakai, sampai kulkas sekalipun jika manfaatnya sudah tidak ada semuanya menjelma menjadi sampah. Pernah suatu kali saya juga melihat kasur yang dibuang ke sungai. Jika dikaitkan dengan perilaku membuang sampah sembarangan, bukankah semuanya bermula dari diri sendiri?. Kita telah terlampau pandai mengkritik pemerintah atas kebijakan-kebijakan pengelolaan sampah, namun jarang disadari bahwa sesungguhnya ibukota sampah itu adalah diri kita sendiri. [ ]

Ironi Kaum Terpelajar

Farid Gaban dalam bukunya yang berjudul Belajar Tidak Bicara pernah berkisah mengenai seorang oknum aparat militer yang bertengkar dengan seorang sopir angkot. Mereka beradu mulut, lalu oknum aparat tersebut mengancam dengan menyebut-nyebut jabatannya selaku pemegang hak legal senjata api. “Tunggu di sini!,” gertaknya. Merasa tidak bersalah, sopir angkot itu tak pergi. Selang beberapa saat oknum aparat datang lagi beserta seorang anak buahnya sambil menenteng sepucuk pistol. “Dor!” tembakan justru mengarah ke anak buahnya, sebab sebelum peluru itu muntah sopir angkot menangkis tangan si empunya senjata. Anak buahnya si oknum itu terkapar bersimbah darah.

Berita dari surat kabar, sekira bulan Juli 2013, seorang pengendara mobil yang masih berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, membuka portal yang sengaja dipasang di jalur bus Transjakarta. Waktu petugas menegurnya, dia menunjukkan kartu nama seorang Jenderal Kepolisian untuk menakut-nakuti petugas tersebut. Dia akhirnya lolos dan melenggang mengendarai mobilnya di jalur khusus bus.

Dua kejadian ini menegaskan kembali apa yang sering terjadi di republik tercinta, bahwa kekuasaan, otoritas, masih mempunyai kekuatan untuk “menegakkan” hukum sesuai keinginan si pemilik kekuasan. Aparat yang di tangannya bersemayam senjata seringkali masih didudukkan dan persepsikan sebagai “si pemenang” jika dihadapkan dengan warga sipil.

Petugas Transjakarta tahu yang ditunjukkan mahasiswa itu hanyalah selembar kartu, namun nama yang tertera pada kartu tersebut membuatnya mengerti bahwa persepsi tentang “si pemenang” tak bisa di lawan. Persepsi ini telah mengurat-mengakar di masayarakat kita, oleh sebab itu penyalahgunaan dan pelanggaran masih kerap terjadi. Membaca dua kisah di atas, saya tiba-tiba teringat sepotong puisi Rendra :

Mengapa harus kita terima hidup seperti begini? / seseorang berhak diberi ijazah dokter / dianggap sebagai orang terpelajar / tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan.

Dokter di sini menjelma dalam wujud aparat militer dan mahasiswa. Bukankan mereka juga orang-orang yang sering kita anggap terpelajar?.

***

Cerita dua pelanggaran hukum itu pernah saya bicarakan dengan seorang kawan yang sekaligus tetangga rumah kontrakan di Jakarta. Di sebuah warung kopi kami ngobrol. “Alam reformasi saat ini mestinya harus bisa membersihkan persepsi seperti itu. Hukum yang kata Taufik Ismail dalam puisinya ‘doyong berderak-derak’ harus mulai ditegakkan.” Kawan saya tak menjawab, dia hanya tersenyum dan kemudian menyeruput kopi dari gelasnya.

Kawan saya mungkin kurang tertarik dengan apa yang saya bicarakan. “Bung ini katanya kuliah lagi?, mengambil S2 ya?,” saya mencoba mengganti topik pembicaraan. Dan dia mulai berbicara. Lumayan panjang. Setelah dia selesai menjawab pertanyaan, saya menghela nafas. Ada yang perih entah di mana.

Dia ini adalah seorang dosen dan sedang mengambil S2 di sebuah perguruan tinggi swasta di bilangan Jakarta Pusat. Menjadi dosen memang dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan, salah satunya dengan jalan meng-upgrade level pendidikan. Tapi apa yang dilontarkan kawan saya cukup membuat kaget. Katanya, ijazah S2 kalau nanti sudah lulus bisa menjadi uang dengan jalan “dijual”.

Begini penjelasannya : perguruan tingggi swasta yang semakin menjamur tentu membuat persaingan dalam menjaring calon mahasiswa semakin ketat. Jalan untuk menarik para calon mahasiswa dan terutama orangtuanya adalah dengan membuat perguruan tinggi seolah-olah hebat. Hal ini karena diisi oleh para pengajar yang gelar akademiknya meyakinkan. Adalah suatu nilai jual apabila di brosur-brosur perguruan tinggi (swasta) berderet nama-nama pengajar yang gelarnya tidak hanya sarjana. Untuk itulah dia menempuh jalan pasca sarjana.

Ijazah itu bisa “dijual” dengan nilai kontrak yang lumayan besar. Untuk satu tahun kalender akademik saja ijazah bisa dihargai senilai limapuluh juta. Soal mengajar menjadi sekunder. Cukup dengan masuk dua atau tiga kali tatap-muka persoalan selesai, selebihnya tanggungjawab mengajar diemban oleh staf pengajar perguruan tinggi bersangkutan. Kita terima uang tanpa harus bersusah payah mengajar di banyak tempat, cukup nama saja terdaftar sebagai pengajar, begitu terangnya.

Selesai obrolan saya kemudian pulang dan menyalakan televisi. Di Metro tv terlihat ada Prof. Tjipta Lesmana tengah membicarakan soal lembaga survey yang baru-baru merilis hasil kerjanya mengenai tingkat elektabilitas calon presiden menghadapi tahun politik 2014.

Beliau menyayangkan orang-orang terpelajar yang berada di belakang lembaga survey tersebut. Sikap beliau itu dilatarbelakangi oleh kontroversi seputar hasil kerja lembaga survey yang dirilis ke publik. Dalam rilisan itu terlihat jelas ada tendensi yang mengarahkan hasil kepada salah seorang calon presiden, seolah-olah tingkat elektabilitasnya meyakinkan. Padahal hasil survey-survey yang berkembang selama ini angkanya tidak berpihak kepada calon presiden tersebut. Dalam penelitian sosial sekalipun presisi masih bisa dikalkulasi secara akal sehat. Nah, lembaga survey yang satu ini ditengarai menabrak logika akal sehat. Prof Tjipta terlihat berang, “jangan sampai orang-orang terpelajar yang berada di belakangnya menjadi pelacur-pelacur intelektual!”

Penjelasan kawan saya di warung kopi, dan pro dan kontra di ranah politik tersebut tentu masih bisa diperdebatkan. Namun sejauh mana kesadaran kaum terpelajar yang berada di dalamnya barangkali patut kita pertanyakan. Saya tidak mau dan tidak berhak menghakimi, namun mungkin kita bisa sama-sama belajar meraba kembali nurani.

Di tengah hari-hari yang payah karena serbuan headlines berita berpijar di televisi dan surat kabar yang membuat kita marah, apa yang saya catat dari mula kisah oknum aparat sampai lembaga survey, pada akhirnya mengantar saya untuk berdiri di Karet, ziarah ke makam Pram. Di depan kuburan sastrawan besar itu saya lamat-lamat merapal apa yang pernah ditulisnya :

Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. [ ]