Mertua Penyebab Perceraian dan Janda yang Bangkit dari Keterpurukan

“Adalah kau tuangkan cinta

ke dalam tungku yang tengah panas menyala

Adalah kau padamkan bara

Tatkala hangat mulai membuai jiwa”

--KLA Project

Sebetulnya lirik lagu itu kurang begitu tepat dengan kisah ini. Ya, ini bukan cerita tentang muda-mudi yang tengah dibuai asmara. Tetapi ihwal rumah tangga yang retak setelah punya anak tiga, setelah posisi si suami lumayan dalam pekerjaannya, dan setelah mampu membeli sepetak sawah. Singkatnya tengah menanjak. Bukankah ini juga semacam “tungku yang tengah panas menyala?”     

Seorang istri akhirnya hanya mampu menangis. Betapa tidak, ia meski terpisah dengan dua orang anaknya yang masih bocah. Juga karena perpisahan ini bukan kehendaknya, juga bukan kehendak suaminya, tapi kemauan sang mertua.

Orang tua ini “pidunya (mata duitan)” dan “umaing (bersikap sekehendak hati)”. Sawah yang ia dan suaminya beli dari hasil menabung, dipinta mertua. Alasannya klasik: masa lebih membela istri daripada berbakti kepada orang tua. Si suami tak bisa berbuat banyak, atau lebih tepatnya lemah, tak punya pendirian: sawah pun lepas.

Hal-hal seperti inilah yang juga akhirnya menyeret mereka pada “pipisahan” atau perpisahan. Setelah itu, yang tersisa hanyalah kepiluan: baik bagi si istri, maupun si suami, juga anak-anaknya.

Rahmatullah Ading Affandie (RAF) begitu piawai menceritakan betapa hancurnya hati seorang perempuan ketika mulai menyandang status janda karena perceraian. Sedih, malu, marah, kesal, sesal, letih, cemas, muak, semuanya berselempang dalam hati.   

Apalagi saat ia harus pulang ke rumah orang tuanya hanya berdua dengan anaknya yang paling kecil, rasanya seperti dicampakkan sebenar betul. Suaminya tak bisa mengantar karena kerja. Anaknya yang pertama sekolah. Anaknya yang kedua, perhatiannya tengah dialihkan oleh pembantunya agar tak tahu ibunya pergi. Maka hanya si perempuan dan anaknya yang masih di gendongan, yang berat mengemasi air mata, kesedihan terlampau berpilin.

Ia lihat lagi untuk yang terakhir kali kamarnya, ruangan tempat ia dan suaminya—meminjam kutipan puisi Sapardi Djoko Damono—“pernah bercinta, pernah saling berbohong, saling lebur.” Juga kamar anaknya, dapur, ruang tengah, halaman. Ia membayangkan bagaimana nanti saat anak pertamanya pulang? Anak itu pasti mencari ibunya yang telah pergi. Juga anaknya yang kedua, pasti menangis keras karena kehilangan dirinya.

Lemari, hiasan dinding, kursi, seprai, benda-benda itu akan segera ditinggalkannya dan meranggas bersama kenangan. Saat itulah air matanya seperti hendak kering. Letih sudah menangis terus, kalbu koyak tak menentu. Dan saat suara delman yang hendak menjemputnya mulai terdengar, ia pun melangkah dengan perasaan remuk redam.

Ketika tiba di stasiun, semua mata seperti tertuju padanya. Kereta api mulai datang dan akan membawanya ke kampung, tempat yang juga akan menghukumnya dengan beribu tatapan dan dugaan. Di dalam gerbong, lagi-lagi semua orang seolah merundungnya dengan pelbagai pertanyaan:

“Ke mana bapaknya? Kok bepergian hanya berdua saja?”; “Kenapa mata sampai bengkak? Apa yang ditangisi selama itu?”; dan lain-lain, dan lain-lain. Tudingan seolah bertubi-tubi. Bahkan, petugas karcis pun seolah hendak bertanya, “Berdua saja? Ayahnya ke mana?”

Padahal semuanya berjalan seperti biasa. Tak ada seorang pun yang bertanya. Hanya hatinya yang mereka-reka. Ketakutan mengepung. Cemas. Letih. Begini buruk akhir rumah tangga, hanya mencampakkannya menjadi seorang janda.

Tapi rumah dan orang tua selamanya menjadi payung. Ia dihibur, segala luka batin berusaha diobati. Saudara-saudaranya bergantian menginap di rumahnya, agar ia tak merasa sendiri dan kesepian. Para tetangga datang silih berganti: membawa makanan, membawa penghiburan.

Namun, menjadi janda selamanya tak pernah mudah. Segala perhatian dan penghiburan itu seolah tak berbekas. Langit batinnya tetap mendung. Maka akhirnya Mama (bapaknya) berkata:    

“Mangka inget, urang téh teu bisa hayoh waé nyeungceurikan ‘kalakay murag’, midangdam hayang alam nu kaliwat kasorang deui. Teu bisa urang mah. Poé anu kamari, mustahil datang deui. Nu pasti, aya poé isuk nu ku urang kudu disanghareupan.”

Mama membesarkan hatinya. Ya, masa lalu tak bisa kembali, juga tak bisa didatangi lagi. Sekarang yang terpenting adalah menatap masa depan.

Sementaranya kakaknya yang paling besar berucap, “Pantrang urang mah maké jeung kudu béak déngkak, pédah rancatan karasa rengat.”

Ya, tak boleh kehabisan langkahnya, hanya karena jalur yang ditempuh menjadi buntu. Masih banyak jalan, masih banyak cara, dunia terlampau luas, kesempatan terhampar di mana-mana.

Maka ia pun mulai bangkit. Hari demi hari diisinya dengan menjahit. Satu dua tatangga mulai datang membawa kain, minta dibuatkan kebaya, kemeja, celana, dan sebagainya. Lama kelamaan pesanan mulai menggunung. Selanjutnya ia mulai berjualan kain. Tiap bulan belanja ke kota, lalu menjualnya berkeliling dari kampung ke kampung. Singkatnya, langit kembali cerah, kehidupan berdenyut lagi.

Sementara mantan suaminya justru perlahan terbenam. Meski telah beristri lagi, tapi cintanya kepada istri pertama tak bisa dihapuskan. Penyakit mulai berdatangan. Kondisinya kian lemah, bertambah-tambah lemah. Ya, selemah dia yang tak mampu menolak keinginan orang tua yang menghancurkan hidupnya.

Bagaimana mungkin selamanya tunduk kepada orang tua jika kebahagiaan sendiri justru tercerabut? RAF seolah ingin menohok lelaki seperti ini: tunduk pada orang tua, sementara keluarganya hancur. Ya, inilah tipe suami yang tak patut dikasihani. Suami yang peragu, bimbang, dan tak berani bersuara.

Namun saya kira, saya sepakat dengan pendapat Joko Anwar. Dia mengatakan bahwa film atau sinema tak wajib membawa pelajaran atau pesan, tugasnya hanya memberikan pengalaman. Begitu pula dengan karya sastra: pengalaman membaca lebih penting daripada tetek bengek pesan dan pelajaran. (irf)

Para Dokter di Tengah Kecamuk Wabah: Dari Cipto sampai Che Guevara

Dalam sejumlah wabah yang pernah melanda dunia, terdapat beberapa tokoh yang berinisitif terlibat dalam penanggulangannya. Tiga di antaranya adalah Cipto Mangunkusumo, Slamet Atmosudiro, dan Ernesto “Che” Guevara de la Serna. Ketiga tokoh ini berasal dari keluarga menengah yang mampu mengenyam pendidikan tinggi sehingga menjadi dokter.

Kita mulai dari Cipto Mangunkusumo. Ia dilahirkan pada 4 Maret 1886 di Desa Pecangakan, Ambarawa. Ayahnya adalah seorang guru HIS yang sempat dipindahkan ke Semarang.

Pada usia 12 tahun, Cipto mengikuti ujian Klein Ambtenaar atau calon pegawai Pangreh Praja. Ia lulus dengan nilai terbaik, tetapi kesempatan itu tak diambil. Alasannya, Cipto tidak mau menjadi amtenar yang disembah rakyat dan menyembah kepada Belanda.

Setahun setelah itu, ia masuk STOVIA yang letaknya di Batavia untuk belajar ilmu kedokteran. Enam tahun kemudian Cipto lulus dan diwajibkan menjalankan ikatan dinas selama 10 tahun sebagaimana umumnya para lulusan STOVIA.

Ia mula-mula ditugaskan di Banjarmasin dan sejumlah kota lainnnya di Kalimantan. Warsa 1907, Cipto dipindahkan ke Demak. Di kota inilah ia semakin sering menyaksikan ketimpangan kehidupan sosial. Kehidupan rakyat bumiputra susah, sementara orang-orang Belanda dan para priyayi hidupnya lebih baik. Apalagi karena ia kerap keluar masuk perkampungan dengan mengendarai bendi, maka kehidupan sosial yang tidak sehat akibat feodalisme dapat ia lihat langsung dan kian menyusahkan hati dan pikirannya.

Pokok-pokok pikirannya tentang kondisi sosial kala itu ia tuangkan dalam sejumlah tulisan yang kemudian dimuat di surat kabar De Locomotief yang terbit di Semarang.

Hal ini kemudian mendorongnya memutuskan untuk keluar dari dinas pemerintah. Karena ia belum genap 10 tahun menjalankan kewajiban, maka Cipto mesti membayar denda yang cukup besar.

Pada 1907 pula Cipto menikah dengan seorang gadis pilihan ibunya yang berasal dari Temanggung. Hubungan Cipto dengan sang ibu amat dekat sehingga ia tak bisa menolak pernikahan itu.

Setahun kemudian, saat kaum pergerakan berhimpun dalam Budi Utomo dan menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta, Cipto ikut serta. Sebagai orang yang mempunyai visi tajam, Cipto menghendaki Budi Utomo menjadi organisasi terbuka yang bisa menghimpun semua rakyat bumiputra yang menghendaki kemerdekaan. Sayang, gagasannya itu berseberangan dengan mayoritas peserta kongres yang justru menghendaki sebaliknya. Golongan ini terutama diwakili oleh Rajiman Widyodiningrat yang menginginkan Budi Utomo hanya diisi oleh para priyayi Jawa. Karena buntu, maka Cipto memilih mengundurkan diri.

Pada 1909, Cipto membuka praktek dokter partikelir di Solo. Dalam melayani masyarakat yang mayoritas tidak mampu, ia kerap menggratiskan dan bahkan memberi uang kepada si pasien. Hal ini membuat masyarakat bersimpati kepadanya. Namun, ia justru lagi-lagi tidak disukai oleh golongan priyayi seperti Susuhunan Pakubuawan. Raja Jawa ini menganggap Cipto melanggar etika keraton karena kerap mondar-mandir di sekitar Alun-alun tanpa seizinnya.

Wabah Pes di Malang

Warsa 1911, wabah pes atau sampar terjadi di Malang. Kala itu, dokter-dokter Eropa enggan turun ke lapangan untuk menolong rakyat bumiputra yang paling banyak menjadi korban. Mereka hanya mau membantu sesama bangsanya. Kondisi ini segera mendorong Cipto untuk mendaftar menjadi dokter sukarelawan untuk diterjunkan di Malang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Cipto memasrahkan dirinya pada takdir. Saat keluar masuk perkampungan untuk menolong para korban pes, ia tidak menggunakan masker dan sarung tangan.

Dalam keprihatinan, ia melihat kebodohan masyarakat yang tidak menyadari bahwa gubuk-gubuk bambunya yang kotor telah menjadi sarang tikus yang menyebarkan wabah. Namun, ia melihat bahwa hal itu terjadi karena penjajahan. Masyarakat tidak mempunyai informasi yang memadai tentang pes dan segi kehidupan lainnya sehingga mereka terbelakang, karena lagi-lagi kehiduan sosial yang tidak sehat.

Gubuk-gubuk sarang tikus itu kemudian dibakar. Dalam sebuah gubuk yang setengah terbakar, Cipto menemukan seorang bayi perempuan yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia karena pes. Cipto mengambil anak tersebut dan diberi nama Pesjati sebagai pengingat wabah yang telah merenggut orang tua si bayi.

Kegigihan Cipto dalam penanggulangan wabah pes di Malang kemudian diganjar penghargaan bintang Orde van Oranje Nassau dari pemerintah Hindia Belanda. Namun, tak lama kemudian penghargaan itu ia kembalikan karena dirinya tidak diizinkan terjun ke Solo untuk kembali terlibat dalam penanggulangan wabah pes yang telah menyebar ke kota itu.

Dari Pembungan ke Pembuangan           

Setelah mengembalikan penghargaan, Cipto kemudian pindah ke Bandung untuk bergabung dengan orang-orang pergerakan yang lebih progresif seperti Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat yang kelak lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara.

Douwes Dekker adalah pemimpin surat kabar De Express, maka itu Cipto pun bergabung dengan harian tersebut, juga menjadi anggota redaksi het Tjidschrifjt. Selanjutnya, bersama Suwardi Suryaningrat mereka mendirikan Indische Partij dengan syarat keanggotan adalah pengakuan Indonesia sebagai tanah air.

Sejalan dengan cita-cita Cipto, partai ini sangat radikal dengan melawan eksploitasi kolonialisme dan diskriminasi ras, serta menentang kekuasaan Belanda di Hindia.

Pada 1913, mereka membentuk Komite Bumiputra untuk menentang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Suwardi Suryaningrat menulis esai berjudul “Als Ik Een Nederlander Was” yang artinya “Seandainya Aku Orang Belanda”. Tulisan itu kemudian diterjemahan oleh Abdul Muis sehingga banyak rakyat bumiputra bisa memahaminya.  

Akibat tulisan yang menohok jantung kolonialisme itu, Cipto beserta Suwardi Suryaningrat dan Douwes Dekker dibuang ke Belanda. Di negeri penjajah, Cipto sempat menyampaikan ceramah tentang pengalamannya saat terlibat dalam menanggulangi wabah pes di Malang.

Dalam ceramahnya ia berkisah tentang seorang warga yang diasingkan kelompoknya karena terpapar pes. Orang itu dengan memilukan akhirnya tinggal seorang diri di bawah pohon kamboja sampai ia meninggal dunia. Dari cerita tersebut Cipto menekankan pentingnya pemerintah Hindia Belanda untuk sigap dalam penanggulangan wabah pes. Karena malapetaka itu tak hanya merenggut nyawa, tapi juga mengoyak kehidupan sosial kaum bumiputra yang semula terkenal ramah menjadi barbar.

Tak seperti kawan-kawannya, Cipto tak lama tinggal di Belanda karena penyakit asma yang ia derita kian parah. Ia diizinkan untuk pulang ke Indonesia lebih cepat. Sesampainya di tanah air, Cipto mula-mula tinggal di Semarang tapi kemudian pindah ke Solo.

Beberapa tahun kemudian ia menikah dengan seorang indo bernama Marie Vogel, setelah sebelumnya bercerai dengan istri pertamanya karena terlalu banyak perbedaan. Marie Vogel bersimpati pada gerakan Indische Partij.

Meski baru pulang dari pembuangan, tetapi Cipto tak kapok untuk kembali terjun dalam dunia pergerakan. Pada 1917 ia menghidupan kembali Indische Partij dengan nama Insulinde. Di samping itu, ia juga memimpin dua media yang mendukung gerakannya, yakni Panggoegah dan De Indische Beweging. Tulisan-tulisannya di kedua media itu tetap keras mengkritisi kolonialisme.

Barangkali siasat pemerintah Hindia Belanda untuk “menjinakkan” Cipto, maka pada 1918 ia diminta untuk masuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Cipto menerima permintaan itu meski sempat mendapat cibiran dari sejumlah kaum pergerakan non-kooperatif yang menganggap Cipto telah melunak. Namun, Cipto berargumen bahwa masuk Volksraad setidaknya dapat memperjuangkan pelbagai aspirasi rakyat dan berpeluang untuk terwujud.

Dan Cipto tetaplah Cipto. Pada 21 Maret 1920, dalam Kongres Sarekat Hindia di Surakarta, sebagai pembicara kunci ia menceritakan kisah perseteruan Ki Ageng Mangir Wanayaba dengan Panembahan Senopati. Inti dari kisah itu adalah tentang sikap priyayi (Panembahan Senopati) yang lancung.

“Jika pendirinya saja sudah ksatria gadungan, maka seluruh keturunannya, termasuk Susuhunan Pakubuwana X dan Mangkunegara VII juga ksatria gadungan. Klaim moral dan historis raja-raja Mataram atas kerajaan oleh karenanya perlu ditolak,” tulis Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997).

Selain sikap kerasnya terhadap kepalsuan para priyayi yang terus ia serang, Cipto juga tetap keras mengkritisi pemerintah. Hal ini membuatnya dikeluarkan dari Volksraad dan dipindahkan ke Bandung, ke daerah yang mayoritas penduduknya tidak bisa berbahasa Jawa.

Di Bandung, Cipto tinggal di Tegallega, di sebuah rumah yang terdapat paviliun. Dalam sejumlah buku biografi tentang dirinya, letak rumah ini tak jelas persisnya di sebalah mana. Dalam buku karangan M. Balfas misalnya, hanya disebutkan bahwa rumah Cipto di Bandung dihiasi oleh beberapa pot besar dan dua pokok cemara.

Keberadaan Cipto di Bandung menjadi inspirasi gerakan kaum muda. Sukarno yang kuliah di Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang bernama ITB) kerap mengunjunginya. Jika waktu tinggal di Surabaya mentor Sukarno adalah HOS Tjokroaminoto, maka di Bandung ia menemukannya pada diri Cipto.

Popularitas Cipto sebagai tokoh yang besar perhatiannya terhadap rakyat kecil membuatnya dikagumi juga oleh orang-orang pergerakan berhaluan komunis. Pada Kongres PKI tahun 1923, foto Cipto dipajang bersanding dengan Tan Malaka, Karl Marx, Lenin, Gandhi, dan Multatuli.

Tiga tahun setelah kongres tersebut, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, dan Cipto dianggap terlibat sehingga ia dibuang ke Banda Neira, tepatnya pada 1928. Di pembuangan, Cipto ditemani istri dan tiga anak angkatnya. Kata salah seorang dari mereka, ayah angkatnya kerap gusar karena dijauhkan dari masyarakat yang selema ini ia tolong dan perhatikan.

Selama 12 tahun dalam pembuangan, penyakit asma yang diderita Cipto kian parah. Maka itu, pada 1940, ia diizinkan untuk pindah ke Makassar agar dapat mengobati asmanya. Namun tak setelah itu, ia lagi-lagi dibuang ke Sukabumi bersama Hatta dan Sjahrir.

Di Sukabumi yang dingin, kesehatan Cipto kian memburuk. Ia kemudian pindah ke Batavia dan mendapat tumpangan dari seorang Tionghoa yang merasa berhutang budi padanya. Saat kondisinya semakin payah, kepada adiknya (Murtinah) ia berpesan, bahwa jika ia wafat agar dimakamkan di pekuburan secara sederhana.    

“Tanggal 8 Maret [1942] pemerintah Belanda menyerah [kepada Jepang], dan pada tanggal 8 bulan itu juga aku mau menyerahkan diriku kepada Yang Maha Kuasa,” ucap Cipto kepada adiknya.

Cipto Mangunkusumo wafat pada 8 Maret 1943, dua tahun sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh dwitunggal Sukarno-Hatta, tokoh-tokoh pergerakan yang meneruskan cita-citanya.   

Slamet Sang Martir

Setelah menimpa Malang pada 1911 dan merembet ke Solo pada tahun berikutnya, wabah pes terus merangsek ke Jawa bagian barat dan menghebat di Garut. Di kota inilah kelak Slamet Atmosudiro mengakhiri hidupnya.

Slamet lahir di Lampegan, Cianjur, pada 31 Desember 1891. Pada usia belasan tahun ia masuk STOVIA dan lulus pada 1916. Seperti para dokter lainnya, ia juga mesti menjalani ikatan dinas selama 10 tahun dengan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Hindia Belanda.    

Slamet mula-mula ditempatkan di Buegerlijken Geneeskundigen Dienst (Dinas Pelayanan Medis Sipil) di Centrale Burgerlijke Ziekenhuis atau sekarang bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, ia dipindahkan ke Tobelo, Halmahera, dari tahun 1918 sampai 1921. Lalu dipindahkan lagi ke Batavia, dan pada 1925 ia betugas di Garut.

Ketika pes mulai menghebat di kota tersebut pada 1927, Slamet ditugaskan menjadi ketua tim penanggulangan. Dan warsa 1929, saat pes belum kunjung mereda, ia diangkat menjadi kepala rumah sakit di tempatnya bekerja, yakni di Algemeen Ziekenhuis Garoet.

Pada 1930, seorang anak pasien pes datang untuk dirawat di rumah sakit Garut tempat Slamet bekerja. Pasien itu baru dijemput dari Bojongloa, Bandung. Namun, baru sehari dalam perawatan anak itu meninggal dunia. Dokter Slamet—yang memeriksa pasien—dan sejumlah orang yang berada di sekitar anak itu mengalami demam tinggi karena terpapar pes.

Tanggal 10 Mei 1930, Slamet dibawa ke Tasikmalaya untuk diperiksa di rumah sakit yang memiliki peralatan lebih baik daripada rumah sakit di Garut. Dalam sehari, kondisi Slamet kian memburuk. Dan keesokan harinya ia pun meninggal dunia.

Berdasarkan pemeriksaan dokter Parjono dan dokter Soekardjo di Tasikmalaya, Slamet dinyatakan terpapar pes. Oleh karena itulah Slemet kemudian kerap disebut sebagai martir dalam penanggulangan wabah pes di Hindia Belanda.

Slamet meninggalkan seorang istri dan lima orang anak yang masih kecil. Anak bungsunya bahkan baru berusia dua minggu ketika ia tinggalkan untuk selamanya. Menurut laporan De Indische Courant (19/08/1930) pemerintah memberikan santunan kepada keluarga Slamet sebesar 246.50 gulden per bulan.

Sebagai penghormatan kepada dokter berdedikasi itu, upacara pemakamannya dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Bupati Garut Suriakartalegawa, Bupati Tasikmalaya, Asisten Residen AAC Linek, para wedara, dan para administratur perkebunan. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bahkan mengirimkan telegram kepada Bupati Tasikmalaya menyampaikan belasungkawa.

Puluhan tahun kemudian nama Slamet dijadian nama rumah sakit di Garut tempatnya pernah bertugas, yakni Rumah Sakit Umum dr. Slamet.

Hikayat Perjalanan Che Guevara

Selain kedua dokter bumiputra tadi, ada pula tokoh dunia yang juga berinisiatif dalam melakukan pelbagai gerakan, termasuk dalam bidang kesehatan, yaitu Che Guevara.

Nama aslinya adalah Ernesto Guevara de la Serna. “Che” adalah sapaan di beberapa negara Amerika Selatan, termasuk Argentina, yang artinya kira-kira “kawan”, “rekan”, “bro”, dan sebagainya.

Che dilahirkan di Rosario, Argentina, pada 14 Juni 1928, dari pasangan Ernesto Guevara Lynch dan Celia de la Serna Llosa. Keluarga Che merupakan kelas menengah keturunan Spanyol dan Irlandia. Ia adalah anak sulung dari lima bersaudara.

Sejak remaja, ia menaruh minat pada karya sastra dunia dan filsafat. Dalam membaca, ia sering menuliskan hal-hal yang dianggapnya menarik, baik berupa ide, konsep, maupun filsafat. Ia mengutip para penulis dalam obrolan sehari-hari.

Tahun 1932, karena menderita penyakit asma yang parah, maka ia keluarganya pindah dari Buenos Aires ke Alta Gracia, Cordoba. Pada usia 20 tahun, ia masuk Universitas Buenos Aires jurusan kedokteran. Masih dalam masa-masa kuliah, tepatnya pada 1950, Che melakukan perjalanan sepanjang 4.000 mil keliling Argentina Utara menggunakan sepeda motor.

Tahun berikutnya, ia melakukan perjalanan lagi dengan sepeda motor, kali ini bersama Alberto Granado—spesialis leprologi—keliling Amerika Selatan. Tujuan mereka hanya bersenang-senang. Namun kelak perjalanan ini menetukan jalan hidup Che.

Pada Juni 1952, perjalanan mereka telah sampai di Peru. Keduanya menyempatkan diri berkunjung ke koloni lepra di San Pablo, Peru. Kunjungan itu hanya sekitar dua minggu, dan Che tak melulu menyuntuki para pasien, tapi juga bermain sepak bola, berenang, memancing.

Lain itu, ia juga memerhatikan sejumlah kekurangan fasilitas sehari-hari yang diperuntukkan bagi pasien dan para perawat serta dokter. 

Kunjugan Che ke koloni lepra itu bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-24. Dalam “pidato perayaannya”, ia mengatakan tentang pentingnya persatuan Amerika. Di masa itu, mayoritas negara-negara di Amerika Selatan dipimpin oleh para diktator. Artinya, kehidupan sosial poltik tidak menguntungkan rakyat.

Setelah lulus sebagai dokter pada 1953, Che lagi-lagi bepergian ke sejumah negara Amerika Selatan. Di Bolivia, ia menyaksikan mobilisasi buruh dan pergerakan kaum petani setelah Revolusi Nasional.

Warsa 1954, saat ia berada di Guetemala, Che menyaksikan pemerintahan Jacobo Arbenz digulingkan oleh Castillo Armas yang didukung Amerika Serikat.

Setelah itu, ia pergi ke Meksiko dan bertemu dengan Fidel Castro dan Raul Castro. Kedua kakak beradik ini adalah orang Kuba yang tengah menyiapkan perang gerilya untuk menggulingkan pemerintahan diktator Kuba Fulgencio Batista. Che diajak serta karena tenaganya sebagai dokter sangat dibutuhkan. Namun pada perjalanannya, Che justru menjadi kawan dekat Fidel Castro.

Pada 1956, pasukan Castro mendarat di Kuba dan mengobarkan perang gerilya selama tiga tahun. Kemenangan yang diraih Castro dan kawan-kawannya pada 1959 membuat Kuba memulai arah baru. Che diangkat menjadi Gubernur Bank Nasional. Setelah itu menjadi Menteri Industri. Lalu selama empat tahun ke depan, ia kerap bepergian ke luar negeri sebagai duta besar Kuba. Di masa inilah Che bertemu dengan Sukarno.

Tahun 1965, Che meninggalkan Kuba. Ia kembali terlibat langsung dalam perjuangan revolusioner internasional. Salah satunya ia ikut berperang di Kongo. Setahun kemudian ia kembali Amerika Latin dan bergabung dengan gerilyawan Bolivia. Sayang pada 1967 ia tertangkap dan pada 8 Oktober tahun tersebut ia ditembak mati atas perintah Presiden Bolivia Rene Barrientos Ortuno.

Warisan Che Guevara 

Che memang tidak terlibat dalam penanggulangan wabah, tetapi ia meletakkan fondasi revolusi kesehatan Kuba yang kelak berdampak pada kondisi kesehatan dunia. Sejak Che membacakan pidato berjudul “On Revolutionary Medicine” pada 19 Agustus 1960, kondisi kesehatan di Kuba berangsur membaik dan jumlah dokter serta tenaga kesehatan lainnya terus bertambah.

Pada 1998, Kuba mendirikan Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) atau Sekolah Kedokteran Amerika Latin. Sekolah ini adalah kampus kedokteran terbesar di dunia dengan hampir 20.000 pelajar dari 110 negara, termasuk Indonesia, yang belajar secara gratis.

Meski demikian, Kuba bukan tanpa kekurangan. Berdasarkan penuturan para mahasiswa Indonesia yang belajar di Kuba, di sana mereka hanya menerima uang saku sebesar 5 Peso Kuba atau setara 60.000 rupiah per bulan. Lain itu, masih terdapat kekurangan infrastruktur dan obat-obatan, serta rendahnya penghasilan tenaga medis.  

Dalam hidup yang sederhana, para mahasiwa Indonesia di Kuba selalu ingat pesan dari para pengajarnya tentang pentingnya kemanusiaan.

“Kemanusiaan itu selalu ditekankan. Kami tidak boleh berpikir ingin menjadi kaya, memasang tarif, atau yang bersifat materi,” ujar salah seorang dari mereka.

Hasil “didikan Che” dan sistem kesehatan Kuba adalah Brigade Dokter Kuba yang telah betugas ke lebih 60 negara untuk misi kemanusiaan. Ketika terjadi gempa besar di Yogyakarta pada 2006 misalnya, mereka ikut membantu warga Indonesia yang terdampak.

Louis Chaviano namanya, ia salah seorang dari rombongan Brigade Dokter Kuba yang ditugaskan di Klaten. Dalam wawancara dengan majalah Playboy Indonesia, Chaviano mengatakan bahwa “Che melakukan apa saja di tempat mana saja yang membutuhkan.” Itulah prinsip yang ia dan para koleganya pegang dalam menjalankan misi kemanusiaan. (irf) 

Babancong Garut: Jejak Mataram dan Gelora Si Bung Besar

Kabupaten Garut tak hanya menyajikan pesona alam, tapi juga jejak bangunan bersejarah yang sampai hari ini masih terawat dengan baik. Salah satu tinggalan bersejarah tersebut adalah babancong, sebuah bangunan yang menyerupai podium yang terletak di sisi selatan Alun-alun Garut.

Posisi babancong Garut tak jauh dari pendopo dan masjid agung. Ornamen sisik ikan mas yang menghiasi dinding tangganya sama dengan yang ada di pendopo Kota Bandung dan Pasar Limbangan. Konon, ornamen ini adalah hiasan khas daerah Priangan.

Dibandingkan dengan babancong yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bandung, babancong di Kabupaten Garut jauh lebih baik dan terawat. Kiwari, babancong di Garut ini kerap digunakan oleh pembina upacara saat memperingati HUT Republik Indonesia.

Peruntukkan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Olivier Johannes Raap dalam Kota di Djawa Tempo Doeloe (2017) yang menerangkan bahwa babancong adalah “Sebuah bangunan bundar yaitu paseban khas Sunda yang berfungsi sebagai panggung tempat berpidato.”

Raap menambahkan, meski Alun-alun Garut dan bangunan di sekelilingnya mulai dibangun pada tahun 1813, namun babancong justru baru dibangun pada tahun 1880.

Bermula dari Alun-alun Prakolonial

Keberadaan beberapa babancong di sejumlah kota di wilayah Priangan tak bisa dilepaskan dari pengaruh Kesultanan Mataram yang pernah sangat lama menguasai tanah Sunda.

Menurut Mikihiro Moriyama dalam Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19 (2013), kebudayaan Sunda memang sangat terpengaruh oleh Jawa sejak Priangan jatuh ke tangan Mataram pada abad ke-17.

“Bukan hanya ranah kesenian, tapi juga administrasi pemerintahan, gaya hidup, dan bahasa yang terkena dampaknya: selama hampir duaratus tahun kesastraan Sunda berkembang menurut estetika Jawa,” tulisnya (hlm. 2).

Hegemoni Mataram di tanah Priangan dimulai ketika kerajaan Hindu-Buddha di Jawa bagian barat telah runtuh. Islam yang mulai berjaya di Jawa sebelah timur mulai meluaskan kekuasaannya ke bagian barat.

Kehadiran babancong di Garut dan di beberapa kota lainnya di Priangan sebagai pengaruh kebudayaan Mataram, mula-mula dapat diurut dari keberadaan alun-alun. Dan pada perkembangannya, menurut catatan Handinoto dalam makalah bertajuk “Alun-alun sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu dan Sekarang” (Jurnal Dimensi edisi 18 September 1992), alun-alun terbagi ke dalam tiga periode, yakni masa prakolonial, kolonial, dan era setelah kolonial.

Tiga pembelahan zaman itu terutama dibedakan oleh pergeseran konsep alun-alun. Kecenderungannya bergradasi dari sakral ke profan, seiring dengan perubahan kompleks bangunan yang menyertainya.

Pada periode pertama, alun-alun telah hadir sejak zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri pada abad ke-13. Mengutip dari naskah Negarakretagama yang ditulis Prapanca, Handinoto menjelaskan bahwa di sebelah utara kompleks keraton Majapahit terdapat dua alun-alun yang bernama Bubat dan Waguntur.

Menurutnya, alun-alun Bubat bersifat profan yang digunakan untuk pesta rakyat berupa pertunjukan dan permainan. Sementara alun-alun Waguntur yang sakral digunakan untuk upacara penobatan dan resepsi kenegaraan.

“Meskipun keterangan Prapanca dalam Negarakretagama kurang begitu jelas, tapi masih bisa ditangkap betapa pentingnya peran alun-alun sebagai bagian dari pusat kota,” imbuhnya.

Panembahan Senopati yang mendirikan Kerajaaan Mataram Islam kemudian mengadopsi dan mengembangkan konsep alun-alun dari Kerajaan Majapahit. Alun-alun selalu menjadi bagian dari kompleks keraton. Dan keraton merupakan pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan tempat raja tinggal, sehingga keraton dan alun-alun adalah miniatur makrokosmos yang disakralkan.

Catatan Handinoto tentang alun-alun beririsan dengan yang dikemukakan oleh Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris (2018). Menurutnya, konsepsi ruang yang disusun Kesultanan Mataram adalah pengembangan dari tata ruang Candi Plaosan Lor yang diperkirakan berasal dari abad ke-19.

Denah candi tersebut memperlihatkan tempat-tempat suci yang dikelilingi ratusan candi kecil dan stupa. Mengutip hasil penelitian J.G. de Casparis, Lombard mencatat bahwa candi-candi kecil itu mewakili wilayah-wilayah vasal.

Menurut Selo Soemardjan dalam Perubahan Sosial di Yogyakarta (2009), Mataram kemudian mengembangkannya menjadi konsep lingkaran-lingkaran konsentris yang terdiri atas Keraton, Nagara, Nagaragung, dan Mancanagara.

Keraton merupakan lingkaran terdalam tempat sultan dan keluarganya tinggal. Pemerintah di dalamnya disebut paréntah jero. Sementara Nagara (ibu kota) yang lingkarannya semakin keluar, ditinggali para pangeran, patih, dan para pejabat tinggi lainnya. Pemerintahannya disebut paréntah njaba.

Selanjutnya Nagaragung, yakni ibu kota dalam arti yang luas. Tanah dalam wilayah ini berupa tanah lungguh yang dipercayakan kepada para pangeran dan pejabat tinggi.

Dan terakhir yakni Mancanagara yang wilayahnya paling luar dalam lingkaran konsentris, yang diperintah para bupati yang ditunjuk sultan, serta bertanggung jawab kepada patih. Para bupati di wilayah Priangan termasuk ke dalam lapisan lingkaran konsentris ini.

Dalam konsepsi ruang seperti itulah alun-alun hadir menjadi bagian dari lingkaran terdalam kekuasaan Jawa.

Tafsir Babancong dalam Poros Utara-Selatan

Kompleks keraton Mataram diatur dalam dua poros, yakni barat-timur dan selatan-utara. Poros pertama menentukan ruang pribadi, akrab, dan keramat. Sementara satu lagi, yakni selatan-utara, menentukan ruang umum, resmi, dan tempat upacara.

“Poros inilah (selatan-utara) yang paling nyata karena menghubungkan alun-alun utara dengan alun-alun selatan melalui tujuh halaman berturut-turut yang saling berhubungan lewat pintu gerbang,” tulis Lombard.

Dari masing-masing gerbang (selatan dan utara)—sebelum benar-benar sampai ke kediaman sultan—setelah melintasi alun-alun, seseorang mesti melalui beberapa tempat yang bernama Sitinggil, Brajanala, Kemandhungan, dan Srimanganti. Tempat-tempat tersebut untuk menanti sebelum memasuki halaman pusat atau pelataran.

Sitinggil sebagai tempat menanti paling luar dan posisinya paling dekat dengan alun-alun, kerap digunakan raja untuk berhadapan dengan para pejabat dan seluruh rakyat.

“Di Sitinggil lor terdapat sebuah serambi tinggi yang didatangi oleh raja pada kesempatan-kesempatan tertentu untuk duduk di kursi kebesaran, menghadap ke utara,” imbuh Lombard.

Di tempat ini pula menurut Olivier Johannes Raap dalam Kota di Djawa Tempo Doeloe (2017), raja menemui pejabat dan rakyat yang di antaranya untuk menghadiri pelaksanaan hukuman pancung, pesta rakyat, dan pertunjukan kesenian. Sitinggil inilah yang kemungkinan besar diadopsi menjadi babancong oleh para bupati di Priangan ketika alun-alun mengalami pergeseran makna.  

Alun-alun Era Kolonial dan Sekarang

Setelah Belanda benar-benar menguasai Jawa pada abad ke-19, alun-alun mengalami sejumlah pergeseran makna. Meski demikian, para bupati yang bekerja di bawah kekuasaan pemerintah kolonial masih meneruskan warisan Mataram.

“Rumah bupati di Jawa selalu dibangun untuk menjadi miniatur keraton di Surakarta dan Yogyakarta,” tulis Handinoto dalam “Alun-alun sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu dan Sekarang” (Jurnal Dimensi edisi 18 September 1992).

Di depan rumah para bupati dibangun pendopo dan di alun-alun diadakan pelbagai acara seperti sodoran, grebegan, dan sebagainya. Warisan tradisional ini menarik pemerintah kolonial untuk mengembangkannya dalam sistem pemerintahan tidak langsung yang mereka jalankan.

Pemerintahan kabupaten yang dipimpin seorang asisten residen (orang Belanda) dan bupati (pribumi), dipusatkan di sekitar alun-alun. Jika rumah bupati dan pendopo berada di sebelah selatan, maka rumah asisten residen biasanya di sebelah utara alun-alun.        

Pada masa itu di sekeliling alun-alun, seperti dicatat Olivier Johannes Raap, selain rumah bupati dan pendopo, juga terdapat masjid, gedung pengadilan, penjara, pasar, kantor pos, halte kendaraan umum, kantor polisi dan fasilitas lainnya. Ia tak menyebutkan kehadiran babancong, atau mungkin sudah terangkum dalam kalimat “dan fasilitas lainnya”.

“Sifat sakral alun-alun di zaman kolonial kemudian berkembang lebih merakyat. Pada zaman kolonial ini menjadi semacam ‘civic space’. Bahkan pada akhir zaman kolonial berkembang menjadi semacam plaza di Eropa,” tulis Handinoto.

Meski demikian, jika mengacu pada pembangunan babancong Garut yang didirikan pada paruh akhir abad ke-19, kiranya sistem feodalisme belum sepenuhnya luntur. Ya, karena bangunan tersebut yang biasa digunakan oleh para bupati masih melambangkan hubungan yang tidak egaliter antara pemimpin dengan rakyatnya.

Gelora Si Bung Besar   

Ketika membicarakan babancong, sebagian besar masyarakat Garut kerap mengaitkannya dengan peristiwa kedatangan dan pidato Sukarno. Didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, Bung Karno pernah berkunjung ke Garut pada tahun 1946, 1947, dan 1951. Ia dengan semangatnya yang khas berpidato di babancong Alun-alun Garut.

Pada kunjungan pertamanya sebelum pengakuan kedaulatan, kedatangan Sukarno ke Garut dalam rangka menyosialisasikan hasil Perundingan Linggarjati yang banyak menyulut sikap pro dan kontra.

Sedangkan pada tahun 1947, Sukarno datang ke Garut untuk memastikan bahwa rakyat Jawa Barat tidak mendukung Negara Pasundan yang diproklamasikan pada 4 Mei 1947 oleh mantan Bupati Garut Raden Adipati Aria Moehammad Moesa Soeria Kartalegawa.

Sebagai catatat, Negara Pasundan pimpinan Soeria Kartalegawa adalah negara boneka bentukan Belanda yang minim dukungan dari rakyat Jawa Barat. Kartalegawa hanya seorang menak, politikus oportunis, yang menginginkan kembali ke zaman normal sebelum era Revolusi.

Sukarno sebetulnya tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan dukungan rakyat Jawa Barat, sebab mayoritas para aristokrat Sunda berdiri di belakang Republik.

Sebagai contoh, seperti ditulis Agus Mulyana dalam Negara Pasundan 1947-1950: Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional (2018), Wiranatakusumah V atau Dalem Haji yang mempunyai pamor besar di kalangan orang Sunda, menyebutkan bahwa Negara Pasundan yang diproklamasikan Kartalegawa tidak mempunyai dasar sejarah seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Orang Pasundan hanya mengenal satu negara yaitu Negara Republik Indonesia,” ucap R. Enoch, mantan pengurus Paguyuban Pasundan menanggapi kelakuan Kartalegawa seperti dikutip Agus Mulyana.

Dalam lintasan sejarah itulah babancong Garut hadir seiring zaman yang terus bergerak. Ia tak bisa dipisahkan dari silih bergantinya hegemoni kekuasaan yang hadir di tanah Priangan.

Babancong bukan sekadar bangunan yang berdiri di sisi selatan Alun-alun Garut, tapi riwayatnya terkait dengan sejarah panjang Garut dalam berjalan di titian zaman. (irf)

     

Referensi:

1.     Nusa Jawa Silang Budaya Jilid III: Warisan-warisan Kerajaan Konsentris (2018) karya Denys Lombard.

2.     Negara Pasundan 1947-1950: Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional (2018) karya Agus Mulyana.

3.     Kota di Djawa Tempo Doeloe (2017) karya Olivier Johannes Raap.

4.     Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19 (2013) karya Mikihiro Moriyama.

5.     Perubahan Sosial di Yogyakarta (2009) karya Selo Soemardjan.

6.     “Alun-alun sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu dan Sekarang” (Jurnal Dimensi 18/ARS September 1992) karya Handinoto.

7.     https://naratasgaroet.net/2015/05/08/foto-foto-kunjungan-soekarno-hatta-di-garoet-tahun-1947/

S.H. Mintardja, Pelopor Cerita Silat Berlatar Sejarah Nusantara

Cerita silat sempat digandrungi pembaca buku di Indonesia. Kisah disajikan berjilid-jilid, membuat pembacanya tak sabar menunggu episode berikutnya. Beberapa penulis merajai pasar ini, salah satunya Singgih Hadi Mintardja.

Penulis ratusan judul cerita silat ini dilahirkan di Yogyakarta pada 26 Januari 1933. Selain menjadi penulis cerita silat, Mintardja bekerja di Bagian Kesenian Jawatan Kebudayaan, dan terakhir bekerja di Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kisah-kisahnya digali dari pelbagai sejarah kerajaan di Jawa. Menurut Teguh Setiawan dalam artikel bertajuk “Dari Hui Rui sampai KPH” yang dimuat Republika edisi 14 November 2011, Mintardja menguasai Babad Tanah Jawi sehingga relatif tak menemui kesulitan saat menulis karya-karyanya.

Sebelum Mintradja, penulis lain yakni Kho Ping Hoo telah lebih dulu melahirkan cerita silat yang berlatar cerita-cerita dari Cina. Inilah yang memotivasi Mintradja untuk menulis cerita silat dengan latar sejarah Jawa.

“Booming cerita silat Tionghoa memprovokasi penulis lokal untuk menulis genre yang sama tapi dengan latar belakang Jawa. Singgih Hadi Mintardja muncul sebagai penulis cerita silat lokal yang paling fenomenal,” imbuh Teguh Setiawan.

Salah satu karya Mintardja yang digandrungi, Api di Bukit Menoreh (1967), terdiri dari 400 lebih seri. Saking populernya, cerita ini sempat diangkat ke layar lebar pada 1971.

“Lewat buku ini, saya ingin menegaskan bahwa tanah tumpah darah kami juga memiliki material yang bisa dijadikan bahan cerita silat […] Saya ingin menciptakan cerita saya dengan ruang imajinasi lokal,” kata Mintardja seperti dikutip Teguh Setiawan dalam artikelnya yang lain.

Selain Api di Bukit Menoreh, karya lainnya yang laris di pasar adalah Nagasasra dan Sabuk Inten. Cerita ini mula-mula dimuat bersambung di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Kisah ini melahirkan tokoh legendaris bernama Mahesa Jenar yang amat melekat di ingatan para pembaca. Ia dikisahkan sebagai mantan prajurit Kesultanan Demak yang mencari pusaka kerajaan, yakni keris Nagasasra dan Sabukinten. Berkat keteguhannya, ia berhasil mendapatkan kembali kedua keris itu sebagai simbol kejayaan negara.

Sepi Ing Pamrih dan Menang Ora Ngasorake

Sekali waktu, seperti dilaporkan Tempo edisi 18 Januari 1992, Mahesa Jenar sempat dipentaskan dalam bentuk ludruk di hadapan para tentara. Judul pentasnya: “Sapta Mandala Kodam VII Diponegoro”—sekarang menjadi Kodam IV Diponegoro.

Seperti perjuangan Mahesa Jenar setelah tak lagi menjadi prajurit Demak, pementasan ini menekankan pentingnya bakti kepada negara meski sudah tidak lagi menjabat. Di sisi lain, sosok Mahesa Jenar yang tanpa pamrih menyentil laku para mantan pejabat yang kerap ingin menjadi “pengusaha profesional atau politikus oplosan.”

“Darma kita kepada negara tak harus dilakukan dalam status pejabat resmi. Sambil jadi orang biasa pun jalan darma tetap terbuka,” kata Widayat yang memerankan Mahesa Jenar, seperti dikutip Tempo.

Namun, imbuh Tempo, kala itu (dekade 1990-an), dan barangkali hingga saat ini, mengikuti laku Mahesa Jenar tidak mudah. Para mantan pejabat tak suka memilih jalan sepi ing pamrih, sebab ia akan ora keduman atau tak kebagian di tengah persaingan mengejar materi dan jabatan baru.

Sikap ini dilatari ketakutan para pejabat ketika mereka menjadi mantan pejabat. Segala kekuasaan luruh, hilang dari keseharian yang telah begitu lama dinikmati. Ketakutan berdegap kala masa pensiun telah menunggu di hadapan.

“[Menjadi] mantan, pendeknya, gejala menakutkan. Mungkin malah wujud ketakutan itu sendiri. Maka, kalau menjadi mantan tak lagi terhindarkan, maunya mereka mau menjadi mantan yang makmur […] Pendeknya, jangan seperti Mahesa Jenar: sepi, dingin, di hutan-hutan, jauh dari bar dan credit card,” pungkas Tempo.

Selain bersahaja, sikap Mahesa Jenar yang lain adalah menghindari kekerasan dalam menaklukkan lawannya, setidaknya dalam adegan saat dia mengalahkan Ki Wirasaba. “Menang ora ngasorake” kata pitutur Jawa.

Seno Gumira Ajidarma dalam Kompas edisi 24 Januari 1999 mengisahkan adegan ini. Sekali waktu, saat ia berkonflik dengan Ki Wirasaba—orang yang kakinya ia obati sehingga sembuh dari kelumpuhan—Mahesa Jenar tak membunuh atau melukai lawannya.

Saat kapak Ki Wirasaba mencuil batu untuk memperlihatkan kesaktiannya, Mahesa Jenar justru menghancurkan batu itu dengan ajian Sasra Birawa. Ki Wirasaba terkejut dan akhirnya menyadari kesalahan dan kelemahannya.

Belum Tamat hingga Pungkas Hayat

Mintardja wafat pada 18 Januari 1999, tepat hari ini 20 tahun lalu. Ia meninggal di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, setelah sebulan dirawat karena menderita penyakit ginjal dan jantung. Jenazahnya dikebumikan di permakaman Arimatea Jalan Tamansiswa, Yogyakarta.

Pemakamannya, seperti dilaporkan Kompas edisi 21 Januari 1999, dihadiri mantan Dirjen Kebudayaan, Kapolda DI Yogyakarta, dan kalangan pejabat pemerintah Provinsi dan Kota Yogyakarta.

Selain itu, hadir pula kalangan seniman dan sastrawan seperti Bakdi Sumanto, Sudarso Sp, Butet Kertarejasa, Bondan Nusantara, Yati Pesek, Jadug Ferianto, dan ilustrator sejumlah ceritanya yakni Herry Wibowo.

Menurut putra tertuanya, Andang Suprihadi, seperti dilansir Kompas, Mintardja menderita sakit jantung koroner sejak 1989. Meski demikian ia tetap berkarya.

“Bapak memang penuh semangat kalau sudah menulis. Kalau sudah khusyuk menulis tidak ada yang berani mengganggunya,” ujar Andang.

Sepanjang hidupnya, selain menulis cerita silat, ia juga menulis cerita ketoprak, di antaranya Ampak-ampak Kaligawe, Kembang Kecubung, Kembang Tumelung, dan Prahara.

Sementara cerita silat lainnya yang diangkat ke layar lebar selain Api di Bukit Menoreh adalah Tanah Warisan, yang dalam film judulnya menjadi Sisa-sisa Laskar Pajang (1972).

Andang Suprihadi menambahkan, sejak pertama kali dimuat di sebuah surat kabar pada 1968, kisah Api di Bukit Menoreh belum juga selesai sampai hidup Mintardja usai.

“Sudah sampai Api di Bukit Menoreh IV/59. Jadi artinya sudah 459 jilid buku. Ceritanya masih terus jalan,” katanya.

Kiprah Mintardja dalam dunia menulis dianugerahi sejumlah penghargaan. Salah satunya Sang Hyang Kamahayanikan Award dari panitia Borobudur Writers and Cultural Festival tahun 2012 yang saat itu mengusung tema “Memori dan Imajinasi Nusantara: Musyawarah Agung Penulis Cerita Silat dan Sejarah Nusantara”.

Mintardja, yang kata Seno Gumira Ajidarma adalah seorang yang sangat sederhana dan rendah hati serta tidak pernah terlibat polemik sastra yang cerewet, dinilai layak mendapat penghargaan itu. Ia merupakan generasi pertama penulis cerita silat yang mengangkat latar sejarah Nusantara. (irf)

Bocah Kampung Melawan Mufakat Jahat Perusahaan dan Pemerintah

Korok tinggal di sebuah desa yang biasa saja, di negara bagian Odisha, India. Tapi seperti terjadi di banyak tempat, orang-orang kota dilanda wabah ‘noble savage’. Yaitu, “suatu keadaan ketika manusia modern yang tidak begitu bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani, percaya bahwa orang-orang seperti [Korok dan] suku Gondi bisa dibilang sempurna atau lebih baik atau tak seberapa rumit.”

Sang ibu telah tiada. Sementara bapaknya dibui atas tuduhan kriminal yang tidak pernah dia lakukan. Dan lagi-lagi seperti terjadi di banyak tempat, tak banyak yang bisa diharapkan dari polisi. Orang-orang kampung seperti bapaknya hanya bisa bungkam, menunggu kepastian hukum yang entah. Atau seperti diungkapkan Siddhartha Sarma sang penulis buku ini:

“Setelah ayahnya ditahan, Korok diperkenalkan pada mesin paling rumit di negeri ini: sistem hukum. Mesin yang menelan orang-orang biasa dan menggiling mereka perlahan-lahan.”

Bocah putus sekolah yang berusia belasan tahun ini berkawan dengan Anchita, putri seorang pejabat pindahan. Dia dan orang tuanya menempati rumah yang kebunnya dirawat oleh Korok. Dari Anchita, Korok mengetahui banyak hal baru. Begitu juga sebaliknya.

Semuanya berjalan baik-baik saja hingga suatu hari--ketika asyik bermain--keduanya berjumpa dengan orang-orang perusahaan tambang yang dikawal sejumlah polisi. Kabar buruk: bukit yang disakralkan suku Gondi (Perbukitan Devi) hendak ditambang demi mengeruk kandungan mineralnya.

Korok yang lugu mulanya tak banyak omong, tipikal orang desa yang sering ditampilkan dalam pelbagai konstruksi orang kota. Namun, Anchita akhirnya memberi tahu, “Kau tidak tahu banyak tentang pemerintah, Korok. Ia adalah makhluk yang sangat, sangat besar. Begitu besar bahkan, sampai-sampai tak mengenal dirinya sendiri.”

Lewat informasi yang ia dapatkan di internet, Anchita tahu, permufakatan jahat tengah berjalan antara perusahaan dengan pemerintah. Mereka hendak mengusir suku Gondi, merusak bukit yang mereka sakralkan, dan mengeruk isi perutnya.

Protes sempat dilakukan orang-orang Gondi dengan cara memblokir jalan, tetapi segera dipukul mundur oleh siapa lagi kalau bukan polisi. Komandannya, komandan polisi itu terkenal bengis dan korup. Patnaik namanya. Dia dibutuhkan para “penyelundup kayu, pengusaha, dan perusahaan-perusahaan, mereka semua mengandalkannya.”

Penghalauan warga yang disertai kekerasan akhirnya terdengar ke pelbagai tempat. Kabar menyebar secepat sampar. Komandan polisi mendapat teguran keras dari atasannya. Tak lama kemudian sejumlah aktivis berdatangan ke desa tempat suku Gondi tinggal. Namun, ya seperti terjadi di banyak tempat, keberadaan mereka tak pernah lama, bahkan nyaris seperti turis, lebih banyak merepotkan daripada membantu.

Meski demikian, pemberitaan tentang bobroknya rencana perusahaan dan pemerintah kian kencang. Untuk mengatasinya, perusahaan akhirnya menurunkan ‘orang pintar’ yang bertugas mengembuskan isu tak sedap hingga narasi berbalik. Orang-orang suku Gondi dituduh disusupi oleh kelompok bersenjata yang kerap melawan pemerintah.

Perhatikan polanya. Mereka yang hendak merusak Perbukitan Devi itu mula-mula merepresi masyarakat dengan kekerasan yang dilakukan aparat. Itu tak mempan, lalu narasi dibalikkan. Kiwari, kita mengenalnya sebagai praktik kriminalisasi yang menyeret warga menjadi pesakitan. Terdengar sangat familier dengan yang kerap terjadi hari-hari ini, di banyak tempat, di Indonesia.

Bagaimana dengan pemerintah? Apakah mereka membantu perjuangan suku Gondi?             

“Lihat saja. Begitulah pemerintah bekerja. Ia cepat lupa. Kadang-kadang, Korok, yang terbaik adalah jika pemerintah melupakan kita,” ujar Anchita.

Atau seperti yang diungkapkan Jadob, warga yang ikut memelopori perlawanan suku Gondi terhadap rencana penghancuran Perbukitan Devi, “Seperti dewa yang berjarak, atau raksasa yang linglung, meminta bantuan pemerintah akan mendatangkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan.”

Sekali waktu, saat Korok mengurus kebun di rumah Achita, dia diberitahu kawannya itu bahwa perusahaan dan pemerintah serupa gulma. Ya, gulma. Tak seorang pun mampu menghentikan mereka. Mereka mengambil paksa apa yang mereka mau. Kompak, penuh tekad, sangat kuat, dan punya banyak uang.

“Kalau mereka menginginkan petak bungamu atau desamu atau bukitmu, mereka akan mendapatkannya. Pemerintah akan memaksamu pindah, dan memberikan tanahnya kepada mereka,” imbuh Anchita.

Sementara menurut Korok, gulma tak sejahat itu. Mereka tidak begitu saja menyerobot petak bunga atau kebun. Mereka juga tidak bersekongkol atau membuat rencana-rencana rahasia dan sebagainya. Artinya, perusahaan dan pemerintah lebih buruk daripada gulma. Namun korok mengerti apa yang ingin disampaikan Anchita. “Gulma tak pernah menjadi kabar baik bagi sebuah kebun.”

Akhir perjuangan Korok dan suku Gondi lainnya dalam melawan para gulma adalah sesuatu yang langka terjadi di Indonesia. Mereka menang. Siddhartha Sarma barangkali ingin memberikan pengalaman membaca yang tidak terlalu traumatik bagi para remaja. 

Ya, Tahun Penuh Gulma (2020) merupakan seri Pustaka Mekar, buku dari Marjin Kiri yang ditujukan untuk para pembaca muda. Dalam kasus ini, agar mereka sedari dini terbiasa melawan gulma J (irf)